Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Heryawan Harap Sosialisasi KPK Hingga Kota Kabupaten

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_8067.jpg

    BANDUNG-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepatutnya melebarkan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi. KPK diharap tidak cuma di level pemerintah provinsi (pemprov), namun juga hingga pemerintah kabupaten/kota.

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan permintaan tersebut saat menerima tim fungsional Direktorat Gratifikasi KPK di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (17/1).

    Tim KPK yang dipimpin Asep Rahmat Suanda memaparkan berbagai upaya pencegahan korupsi di jajaran pemerintahan, khususnya pemprov.

    Heryawan mengatakan, langkah pencegahan korupsi perlu diteruskan hingga tingkat pemerintah kabupaten/kota. KPK seharusnya menggelar langkah pencegahan tindak korupsi secara menyeluruh, termasuk instansi lain.

    "Saat ini data yang dimunculkan pemprov saja. Padahal masalahnya tidak pada pemprov, melainkan di tingkat lebih bawah dan instansi lain," ujar Gubernur.

    Menurut Heryawan, kinerja pertanggungjawaban anggaran di Pemprov Jawa Barat kini jauh lebih maju dibanding level di bawahnya. Pencapaian yang terus membaik ini perlu ditularkan ke pemerintah kabupaten/kota.

    "Kita menyambut baik bila KPK turut membantu sehingga tindak korupsi dapat diberantas di semua lini. Termasuk di dalamnya meniadakan gratifikasi pada semua layanan publik," tandas Aher

    Fungsional Direktorat Gratifikasi KPK Asep Rahmat Suanda usai audiensi kepada wartawan menjelaskan berbagai upaya KPK untuk mencegah tindak korupsi.

    "Gratifikasi yang diatur undang-undang kini baru yang bersifat suap. Gratifikasi lainnya belum tercantum. Kelak gratifikasi jasa seks sekalipun akan ditindak," papar Asep.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus