Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Sungai Citarum, Satu dari Sepuluh Sungai Terkotor di Dunia

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_8303.jpg

    BANDUNGKAB-Berbagai media lokal sampai internasional telah merilis bahwa sungai citarum termasuk satu dari sepuluh sungai terkotor di dunia. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan, mengingat sedikitnya 20 juta orang kehidupannya sangat bergantung terhadap sungai citarum.
     
    “Sungai Citarum luar biasa strategisnya untuk kehidupan umat manusia, khususnya di lingkungan Jawa Barat. Citarum adalah milik bersama, milik pemerintah nasional, kabupaten/kota dan masyarakat di sekitar lingkungannya, bahkan sebuah perusahaan daerah air minum pun, 60% suplai air baku sumbernya dari sungai citarum”, ungkap Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat, Dr.Ir.Anang Sudaryanto saat menyampaikan Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Citarum-Hulu di Wilayah Kabupaten Bandung yang berlangsung di Gedung Bale Sawala-Soreang, Rabu (12/02).
     
    Dikatakan Anang Sudaryanto, pencemaran sungai diantaranya akibat kandungan kimia yang cukup tinggi, limbah hewan, sampah domestik sampai hajat manusia. Untuk pengendalian pencemaran lingkungan pada segmen 1 ini mencakup jarak 0-20 KM, di mulai hulu situ Cisanti sampai wilayah Majalaya.
     
    Aliran sungai tersebut melalui sedikitnya 71 kawasan industri dan 55 desa dari lima kecamatan diantaranya kecamatan Pacet, Kertasari, Paseh, Ibun dan kecamatan Majalaya, “Bahkan 19 desa dan lokasinya berada langsung di kanan kiri sungai”, tutur Anang seraya menjelaskan di area tersebut terdapat pula area peternakan dan pertanian.
     
    Program Gerakan Citarum Bestari (Bersih, Sehat, Lestari dan Indah) 2018 yang telah dikeluarkan oleh Provinsi Jabar ini dinilai Anang bisa menjadi solusi dan membangun kesepakatan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembalikan kebersihan sungai citarum. Dalam program tersebut, dijelaskannya mencakup tentang rencana penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum hulu melalui dua pendekatan yakni struktural dan non struktural.
     
    Dalam pendekatan struktural pihaknya akan melakukan pembangunan sumur resapan/imbuhan dan biopori, perencanaan dan pembangunan waduk, penataan kawasan peternakan, pengelolaan limbah ternak, dan pembangunan IPAL Domestik Komunal. “Sementara secara non struktural, kita berfokus pada pengelolaan limbah industri dan melakukan pembinaan, pengawasan ketaatan industri, serta penegakan hukum”, jelas Anang.
     
    Terkait dengan penegakan hukum, diakui oleh AKBP Ade Harianto, SH, MH dari Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat bahwa pihaknya pun sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penanganan lingkungan hidup. “Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait. Bahkan ketika akan mengambil sample dari suatu laboratorium disaksikan pula oleh pelaku industrinya sendiri” ungkap Ade Harianto.
     
    Lebih jauh Ade menjelaskan, jika IPAL yang dimiliki oleh perusahaan sudah memperoleh sanksi administrasi dari dinas terkait, karena dinilai tidak memfungsikan IPT tersebut dengan baik dan benar, bisa saja perusahaan itu masuk sangsi pidana jika sangsi yang telah diberikan tidak dijalankan.
     
    Sesuai dengan ketentuan pidana Undang-undang PPLH Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 100  bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). “Tindak pidana sebagaimana dimaksud tersebut hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali” jelas Ade.

    Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung, Ir.Atih Witartih mengatakan, setiap satu tahun sekali pihaknya selalu berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk melakukan pemantauan terhadap sungai citarum. Dari hasil pemantauan, rentang tahun 2008 s/d 2012, kondisi sungai citarum masih dalam taraf cemar sedang, “Namun pada tahun 2013 ini, kondisi sungai mulai dari  hulu cisanti sampai ke muara sungai citarum sudah dalam kondisi tercemar berat”, ungkap Atih Witartih.
     
    Untuk mewujudkan program ini tentunya, pemerintah tidak bisa jalan sendiri. “Mesti mendapat dukungan dari akademisi, para pelaku usaha dan komunitas, agar keinginan kita untuk bisa mengembalikan kebersihan sungai citarum dapat tercapai”, harapnya pula.
     
    Kegiatan sosialisasi dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Ir.H.Sofian Nataprawira, MP, di ikuti oleh 80 peserta terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) camat, pelaku industri, para peternak dan petani se-Kabupaten Bandung.  
     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus