Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Kuota Sertifikat Prona Kota Cimahi 250 Bidang Tanah

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_8375.jpg

    CIMAHI-Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi, Tusin, mengungkapkan, pada tahun 2014 Kota Cimahi mendapatkan kuota Program Sertifikat Massal Proyek Nasional (Prona) untuk sebanyak 250 bidang tanah, terbagi di tiga kecamatan.

    “Program Sertifikat Massal Prona Tahun 2014 sudah mulai kami sosialisasikan kepada masyarakat. Dengan program ini, masyarakat mendapatkan subsidi dari pemerintah dalam mensertifikatkan tanahnya,” kata Tusin, selaku Koordinator Program Sertifikat Massal Prona Tahun 2014 BPN Kota Cimahi,  didampingi Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran BPN Kota Cimahi, Eka Diana, SH kepada wartawan, Kamis (27/2).

    Tusin menjelaskan, untuk Kecamatan Cimahi Utara mendapatkan kuota Sertifikat Massal Prona sebanyak 50 bidang tanah di Kelurahan Citeureup. Untuk Kecamatan Cimahi Tengah mendapatkan kuota Sertifikat Massal Prona untuk 50 bidang tanah di Kelurahan Karang Mekar. Sedangkan Kecamatan Cimahi Selatan mendapatkan kuota Sertifikat Massal Prona untuk 150 bidang tanah.

    Program Sertifikat Massal Prona, menurut Tusin, dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk masing-masing bidang tanah dianggarkan Rp 300.000. Anggaran tersebut untuk biaya pendaftaran, pengukuran tanah, kepantiaan, pengesahan SK dan penerbitan sertifikat tanah.

    “Tidak ada pungutan lain kepada masyarakat untuk pengurusan sertifikat melalui program sertifikat massal prona tersebut,” tegasnya.
    Sebagai antisipasi agar tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan pungutan kepada masyarakat dalam program tersebut, pihak BPN Kota Cimahi sudah melakukan komitmen dengan para pegawai di kelurahan untuk tidak melakukan pungutan biaya lain kepada masyarakat karena sudah ditanggung oleh Negara.

    “Kalau untuk pengurusan dokumen persyaratannya seperti akte jual beli dan pajaknya ditanggung oleh pemohon,” katanya. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus