Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Bupati Karawang Sampaikan LKPJ Tahun 2013

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_8477.jpg

    KARAWANG-Sebagai salah satu upaya untuk menindaklanjuti operator operator yang menyalahi aturan aturan yang ada dan untuk menertibkannya, Pemerintah Kabupaten Karawang menerbitkan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang Menara Telekomunikasi Bersama.

    Penetapan Perda tentang tentang Menara Telekomunikasi Bersama tersebut berlangsung dalam Sidang Paripurna DPRD yang digelar pada Jumat pagi (14/3), bertempat di Aula Husni Hamid Pemda Karawang, dan dihadiri secara langsung oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara dan Wakil Bupati, dr. Cellica Nurrachadiana. Pada Rapat Paripurna itu pula ada agenda yang dipadukan yaitu Penetapan Raperda Penyertaan Modal kepada PD BPR, pembentukan pansus untuk raperda tentang Produk Hukum Daerah dan penyampaian nota pengantar LKPJ Bupati Karawang tahun anggaran 2013.

    Bupati Karawang, H. Ade Swara saat penetapan raperda tersebut mengatakan bahwa dengan penetapan raperda-raperda, kami di jajaran pemerintah daerah berharap keberadaan perda ini dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang berdasarkan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi, dan efektifitas
     
    Untuk itu, dengan ditetapkannya perda tower ini secara definitif, jajaran Pemerintah Daerah, DPRD, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat mulai melaksanakan langkah-langkah yang lebih kongkrit dan diperlukan guna mencegah permasalahan pendirian Menara Tower yang tidak pada tempatnya agar di relokasi dan ditertibkan.

    Selain itu, mengenai LKPJ sebagaimana dimaklumi bersama bahwa  LKPJ Bupati Karawangtahun 2013 merupakan LKPJ ketiga saya sebagai kepala daerah hasil pemilukada tahun 2010 yang dilantik pada tanggal 27 desember 2010. Untuk memenuhi kewajiban pertanggung jawaban kepala daerah tersebut maka saya menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah LKPJ Bupati Karawang tahun 2013 yang berisi pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2013.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus