Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pelaksanaan PON XIX/2016 Harus Menguntungkan

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_8616.jpg

    BANDUNG-Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengingikan PB PON segera merekrut marketing communication (marcom) dari pihak swasta.

    "Harusnya berlangsung dua tahun sebelum event. Paling tidak September 2016 kan pelaksanaan PON, maka September 2014 marcom sudah harus kerja," kata Deddy.

    Marcom yang dicari minimal punya reputasi mengatasi event nasional. "Nanti diumumkan di koran. Supaya mereka diperlihatkan dokumen dulu, mereka pelajari, nanti mereka diundang. Seperti 'beauty contest' (kontes kecantikan) nanti, mana yang punya konsep terbaik dipilih," tuturnya.

    Selain proses 'branding' produk komersial, kata Deddy, desain kaos PON secara resmi mesti dibahas. Mekanisme iklan kerjasama di bus, ruang publik, baliho juga akan dibahas kemudian.

    Sementara itu, Kadispora Prov. Jabar, Yudha Munajat menjelaskan  pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 di Jawa Barat mendatang dapat mendatangkan keuntungan dari segi finansial.

    Bahkan diharapkannya kembali PON XIX/2016 dapat sukses layaknya olimpiade yang mampu merauk keuntungan materi dan menghasilkan untung besar.

    "Event itu harus menguntungkan, semua harus masuk terlibat dalam acara ini," kata Yudha seusai Launching 888 hari jelang PON XIX, di Gedung Sate, Bandung, Jumat (4/3).

    Dijelaskan dia, keuntungan PON tersebut dapat diperoleh dari sejumlah sponsor dan 'branding' maskot dan logo PON, sehingga, kata Yudha, maskot binatang Surili serta logo Kujang akan dijual ke produk komersial.

    Selain memberi pemasukan, cara itu pun diyakini mampu memasarkan lebih jauh event PON tersebut. Namun, pihaknya mengakui secara keseluruhan, pemerintah belum memiliki payung hukum yang jelas.

    "Belum dibuat payung hukum hak dan kewajiban antara pencipta dan pengguna. Mungkin April ini bisa punya payung hukum," ucapnya.

    Untuk saat ini, lanjut Yudha, tim Panitia Besar (PB) PON XIX/2016 telah melakukan ekspos di berbagai media, sehingga sosialisasi PON dirasa lebih maksimal.

    "Hanya yang belum mungkin keberadaan sponsor. Sponsor sudah banyak masuk (mengajukan kerjasama), tapi ada mekanisme. Harus ada MoU dulu PB PON dengan KONI. Hajat PON juga kan hajatnya pemerintah pusat," jelasnya.

    Selain itu, kata dia, kerja sama sponsor harus disepakati oleh KONI pusat. Akan tetapi pihaknya tidak ingin pencampuran dana dari sponsor dan APBD. Maka dari itu, kedepan akan ditentukan segmentasinya.

    "Mungkin APBD untuk infrastruktur. Penyelenggaraan dan pembukaan kan butuh dana cukup besar, mungkin dari sponsor," katanya.

    Lebih lanjut, Yudha mengatakan hingga saat ini untuk persiapan PON, dana sekitar Rp 1 triliun sudah dikucurkan dari APBD. Rencananya tahun ini akan ada suntikan APBN Rp 10 miliar, yang sudah diajukan untuk menanam rumput sintetis lapang atletik di Arcamanik, Bandung.

    "Saya juga dampingi Gubernur Ke Menpora beberapa hari lalu minta Rp 600 miliar dari APBN," akunya.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus