Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    KPU Jabar Tuntaskan Pleno Rekapitulasi Suara Pileg Tahun 2014

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_8738.jpg

    BANDUNG. KPU Jabar, sebagaimana telah dijadwalkan waktu pleno terbuka rekapitulasi suara Pileg tahun 2014, yaitu selama 3 hari, terhitung dari 22 sampai 24 April 2014, telah menyelesaikan pleno rekapitulasi suara Pileg di seluruh Kabupaten/Kota di Jabar.

    Dari pemantauan jabarprov.go.id, perhitungan rekapitulasi suara Pileg diselesaikan dalam waktu 2 hari. Selanjutnya sanggahan dari parpol dan calon DPD dilaksanakan di hari terakhir, yaitu pada 24 April 2014. Rangkaian proses tersebut, dilaksanakan dalam waktu yang cukup alot, yang menempuh waktu sampai malam hari.

    Tahapan final, dengan tuntasnya proses pleno terbuka perhitungan rekapitulasi suara Pileg, dilaksanakan dengan penandatanganan hasil rekapitulasi oleh parpol dan calon DPD. Dari peserta Pemilu tersebut, dua parpol tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara.

    Kedua parpol tersebut, masing-masing Gerindra dan PBB. Kedua parpol tersebut mempunyai argument tersendiri, untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Untuk Gerindra, Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Khrisna Hadia Pratama. karena ada perbedaan data sehingga suara Pileg terindikasi adanya penggelembungan suara. 

    Dugaan penggelembungan suara itu terjadi di berbagai tempat dan belum tuntas ditangani Bawaslu. Salah satunya adalah yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Sebagai gambaran, "Jumlah pemilih yang pemilih yang datang ke TPS itu ada 1.453.196 orang, tapi data di KPU tercatat 1.463.980 orang. Perbedaannya terlalu mencolok, 10 ribu orang lebih.

    Di sisi lain,  Wakil Ketua DPW PBB Jawa Barat, Ahmad Tohari, mengatakan PBB menolak penandatanganan rekapitulasi hasil suara karena  PBB masih  mempertanyakan kinerja Bawaslu, baik Bawaslu Jawa Barat maupun Bawaslu kabupaten/kota, dalam menangani berbagai dugaan pelanggaran yang ada. Sikap menolak menandatangani hasil rekapitulasi itu merupakan bentuk kekecewaan dari PBB, terutama dari pengurus di tingkat Jawa Barat.

    Sementara itu, menyikapi adanya penolakan penanadatanganan rekapitulasi suara dari dua parpol, Ketua KPU Jawa Barat, Yayat Hidayat, mengatakan tidak akan menandatangani hasil rekapitulasi tidak mempengaruhi keabsahannya. "Itu tidak mempengaruhi karena sebagian besar parpol sudah menandatangani hasil rekapitulasi suara. Demikian juga seluruh komisioner KPU juga sudah menandatanganinya. (Nur)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus