Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    PKL Dadakan Gunakan Trotoar dan Bahu Jalan Mulai Menjamur

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_9329.jpg

    CIMAHI-Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan aneka macam kebutuhan bekal lebaran mulai bermunculan di sekitar pasar-pasar tradisional di wilayah Kota Cimahi. Kehadiran PKL tersebut di satu sisi sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan lebarannya. Namun, di sisi lain kehadiran mereka mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan karena menjajagakan dagangannya menempati trotoar dan bahu jalan.

    Berdasarkan pantauan jabarprov.go.id, Rabu (23/7), sejumlah PKL tampak berjajar menempati trotoar dan bahu jalan di Jalan Jenderal Amir Machmud sebelah timur mulu Jalan Mahar Martanegara (Jalan Leuwigajah) bagian utara dan sebelah barat sampai mendekati rel kereta api atau kawasan Cimindi. Dagangan yang mereka jajakan aneka macam kebutuhan untuk lebaran.

    Kepala Seksi Penegakkan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi, Ero Kusnadi menegaskan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum, akan melakukan penertiban terhadap PKL dadakan yang menempati trotoar dan bahu jalan tersebut.

    Dalam Pasal 9 Perda tersebut ditegaskan, setiap orang atau badan hukum dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, taman, hutan kota, trotoar dan tempat-tempat umum, melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya.

    Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50 juta sebagaimana ditegaskan dalam pasal 15 Perda tersebut. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus