Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    BPK RI Periksa Kinerja Pemkab Bandung

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_9562.jpg

    KAB BANDUNG- Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Jabar) melakukan pemeriksaan atas kinerja layanan penyediaaan air bersih di Kabupaten Bandung.

    Tim yang dipimpin oleh Kepala Sub Auditorat Jabar I, Emmy Mutiarini, SE, Ak, M.Si tersebut, diterima secara langsung oleh Bupati Bandung H.Dadang Mochamad Naser, SH, S.Ip di Gedung Bale Winaya Komplek Perkantoran Pemkab Bandung, Soreang, Rabu (27/08).
     
    Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Ir.H.Sofian Nataprawira, MP serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung.
     
    Bupati Dadang Naser mengatakan keberadaan air untuk kehidupan manusia sangatlah penting. Hal ini perlu diketahui dan disadari pula oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Namun diakui Dadang, sangat berat untuk membangun kesadaran dan mindset masyarakat terkait hal itu. “Ini terlihat dari kurangnya kesadaran warga dalam menjaga keasrian dan kebersihan lingkungan seperti membuang sampah sembarangan ke sungai”, ungkap Dadang Naser.
     
    Sebagai kepala daerah yang memiliki kewajiban untuk menuntaskan segala permasalahan sosial, Dadang Naser mengatakan pihaknya mengeluarkan suatu kebijakan strategis terkait isu sanitasi lingkungan yang tertuang dalam program Raksa Desa. “Program ini diharapkan dapat membantu permasalahan sosial di Kabupaten Bandung dengan tersedianya rumah sehat, air yang bersih, kakus atau jamban yang sehat, pengelolaan sampah yang benar serta menjaga kelestarian alam disekitarnya”, tuturnya.
     
    Dadang menambahkan, pemerintah daerah memiliki kewajiban pula untuk memberikan pelayanan air yang bersih kepada seluruh masyarakat. “Saya berprinsip, pelayanan air bersih ini harus diperoleh warga dengan dengan murah, secara terus menerus serta berkualitas”, ungkap Dadang Naser.
     
    Saat menyampaikan materi tentang Pengembangan Program SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di Kabupaten Bandung, Bupati Dadang Naser sempat menyoroti tentang peran PDAM dalam penyediaan air minum di Kabupaten Bandung.
     
    Saat ini, perusahaan daerah tersebut memberi layanan air di tiga wilayah kabupaten/kota, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat (KBB) serta Kota Cimahi. Sejauh ini, menurutnya koordinasi yang dilakukan dengan KBB dan Cimahi terkait layanan PDAM ini sangat baik, “Malah kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan daerah ini kita bagi pula kepada mereka, namun tidak berbentuk dana bagi hasil. Dengan kondisi ini cukup menunjukkan bahwa koordinasi dan kerjasama yang telah kita jalin dengan KBB dan Cimahi cukup baik”, katanya pula.
     
    Menyikapi kebocoran pipa PDAM yang sering terjadi, Dadang menghimbau agar sumber daya manusia di bidang penyambungan saluran pipa ini haruslah terlatih dan bersertifikat, disamping membutuhkan peralatan dan pendekatan teknologinya. “Agar bisa menekan dan mengurangi kebocoran ini”, imbuh Dadang Naser.
     
    Sementara, Direktur PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung Ir.Rudi Kusmayadi mengatakan untuk mengatasi dan mendeteksi kebocoran ini, salah satunya adalah dengan cara membuat DMA (District Meter Area). Kebocoran ini disebabkan oleh faktor pisik sebesar 60% seperti kerusakan water meter dan non pisik sebesar 40% seperti terjadinya pencurian. “Mudah-mudahan dengan adanya DMA ini bisa meminimalisir kebocoran pipa. Karena untuk menurunkan 1 persen saja sangat sulit dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, bisa mencapai 1 milyar rupiah”, ujar Rudi pula.
     
    Sedangkan menurut Emmy Mutiarini, maksud dan tujuan dari pemeriksaan ini selain melakukan pemeriksaan terhadap kinerja aparat, pihaknya ingin memotret pula semua kondisi yang terjadi di Kabupaten Bandung untuk dijadikan bahan masukan dalam tim nya sehingga bisa dijadikan benchmark dan tolak ukur untuk kabupaten kota lainnya di wilayah Jabar.
     
    Melalui informasi yang diperolehnya, Kabupaten Bandung dinilai wilayah yang paling awal telah siap menyusun SPAM dibanding kabupaten/kota lainnya. “Ini sungguh luar biasa, Kami apresiasi itu. Apalagi ditunjang program strategisnya pa Bupati Bandung dengan konsep Sabilulungan Raksa Desa nya, sungguh luar biasa”, pungkasnya pula.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus