Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Tender Venue PON Jangan Sampai Ada Kongkalikong

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_9926.jpg

    BANDUNG-Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XIX 2016 Jawa Barat telah memutuskan kepastian venue yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan event PON. Tempat pelaksanaan dimaksud disiapkan mulai 2014 hingga 2016.

    Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) yang memimpin rapat rutin di Sekretariat PB PON XIX 2016, area Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (17/10), menerima laporan seputar progres penyiapan venue dari Kepala Bidang Sarana dan Prasarana PB PON XIX 2016 Bambang Rianto.

    Bambang yang juga Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Jabar mengungkapkan, jumlah venue yang dipakai sebanyak 52 lokasi. "Venue sebagian dimiliki Pemprov Jabar, ada pula kabupaten/kota, instansi vertikal, serta swasta," tuturnya.

    Dalam rapat yang juga diikuti pengurus unsur pemerintah, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aher menggarisbawahi jajarannya agar penyiapan tempat pertandingan PON dilaksanakan sesuai jadwal. "Tentu dengan tetap menjaga kualitas dan tertib administrasi keuangan," tegasnya.

    Ditambahkan, penyiapan venue yang kesiapan anggarannya kini Rp1,3 triliun, berupa perbaikan atau renovasi dan pembangunan baru. Venue dimaksud berada di 14 kabupaten/kota, termasuk ibukota Provinsi Jabar. Lainnya, antara lain, Bandung Barat, Sumedang, Sukabumi, Tasikmalaya, Subang, Pangandaran, Indramayu, Purwakarta, Karawang, dan cirebon.

    Aher, yang juga menjabat Ketua Umum PB PON XIX 2016, mewanti-wanti jajarannya agar pelaksanaan tender proyek renovasi dan pembangunan venue baru berjalan sesuai peraturan berlaku. Tidak ada toleransi, tandasnya, bagi praktik korupsi.

    "Tender terbuka untuk umum. Tidak ada kongkalikong. Untuk itu, kita sengaja menghadirkan BPK dan BPKP. Kita ingin menunjuk (pelaksana proyek) yang terbaik, siapapun. Tidak ada titip-titipan," Gubernur Heryawan kembali menegaskannya saat ditanya jurnalis usai rapat.

    Sementara itu, Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Perwakilan BPKP Jabar John Z. Nasaputra menjawab wartawan usai menghadiri rapat PB PON XIX 2016, menyambut baik kehati-hatian dan kecermatan Aher mengawal pelaksanaan proyek PON.

    "Sikap Gubernur itu diucapkan di depan jajarannya, bahkan beberapa kali ditegaskan melalui media massa. Ini gambaran tekad (gubernur) untuk menjaga kualitas pemanfaatan dan pelaporan keuangannya," ujar John.

    Khusus mengenai penegasan seputar pelaksanaan tender, John berharap agar menjadi perhatian semua jajaran dan pihak terkait. "Itu didengar banyak orang, termasuk wartawan. Itu bisa menjadi alat pengawasan kita nanti. Nah, bagaimana implementasinya di bawah," kata John lagi.

    Ditambahkan, potensi penyimpangan biasanya pada proses pengadaan barang dan jasa, serta penganggaran ganda. John menegaskan hal ini dapat dicegah melalui program implementasi yang berisi sitem pelaporan secara terencana dan intens atas setiap mata kegiatan.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus