Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Kabupaten Bekasi

  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Kabupaten Bekasi

    Profil Daerah

           
     


    Kabupaten Bekasi

    Alamat

    Nomor Telepon
    -

    Website
    www.bekasikab.go.id
     

     
     

    Selayang Pandang

     
     

    Kabupaten Bekasi adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat,  yang memiliki batas wilayah sebagai berikut:
    Utara    : Laut Jawa
    Selatan : Kabupaten Bogor
    Barat    : DKI Jakarta dan Kota Bekasi
    Timur    : Kabupaten Karawang

    Koordinat                : 1060 58’ 5” – 1070 17’ 45” BT dan 05054’ 50” – 060 29’ 15” LS.
    Suhu rata-rata         : 280C -320C
    Curah Hujan            : 86,37mm (Tahun 2006)
    Rata-rata hari hujan : 60,48mm (Tahun 2006)
    Ketinggian lokasi     : 0 – 115m
    Kemiringan             :  0 – 250.

    Secara administratif Kabupaten Bekasi dikepalai oleh seorang Bupati.
    Jumlah Penduduk    : 2,7 juta jiwa (Tahun 2007)
    Kepadatan              : 1.465 jiwa/km2
    Jumlah Keluarga      : 528.166
    Luas Wilayah          : 1.484,37 km2
    Jumlah Kecamatan  : 23
    Jumlah Desa           : 187

    Jumlah desa di setiap kecamatan berkisar antara 6 sampai 13. Kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit yaitu kecamatan Cikarang Pusat, Bojongmangu dan Muaragembong, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Pebayuran. Kecamatan terluas adalah Muaragembong (14.009 Ha) atau 11,00 % dari luas kabupaten.

    Di Kabupaten Bekasi terdapat 16 aliran sungai besar yaitu: Sungai Citarum, Sungai Bekasi, Sungai Cikarang, Sungai Ciherang, Sungai Belencong, Sungai jambe, Sungai Sadang, Sungai Cikedokan, Sungai Ulu, Sungai Cilemahabang, Sungai Cibeet, Sungai Cipamingkis, Sungai Siluman, Sungai Serengseng, Sungai Sepak dan Sungai Jaeran.  Lebar sungai tersebut berkisar antara 3 sampai 80 meter.

    Di Kabupaten Bekasi terdapat 13 situ yang tersebar di beberapa kecamatan  yaitu : Situ Tegal Abidin, Situ Bojongmangu , Situ Bungur, Situ Ceper, Situ Cipagadungan, Situ Cipalahar, Situ Ciantra, Situ Taman, Situ Burangkeng, Situ Liang Maung, Siru Cibeureum, Situ Cilengsir dan Situ Binong. Luas situ tersebut berkisar antara 3 - 40 Ha.

    Kondisi air tanah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi sebagian besar merupakan air tanah dangkal yang berada pada kedalaman 5 – 25 meter dari permukaan tanah, sedangkan air tanah dalam pada umumnya didapat pada kedalaman antara 90 – 200 meter.

     
     

    SEJARAH

     
     


    SEJARAH SINGKAT KABUPATEN BEKASI

    Dalam catatan sejarah, nama "Bekasi" memiliki arti dan nilai sejarah yang khas. Menurut Poerbatjaraka -, seorang ahli bahasa Sansekerta dan Jawa Kuno - Asal mula kata Bekasi, secara filosofis, berasal dari kata Chandrabhaga. Chandra berarti "bulan" (dalam bahasa Jawa Kuno, sama dengan kata Sasi) dan Bhaga berarti "bagian". Jadi, secara etimologis kata Chandrabhaga berarti bagian dari bulan. Kata Chandrabhaga berubah menjadi Bhagasasi yang pengucapannya sering disingkat menjadi Bhagasi. Kata Bhagasi ini dalam pelafalan bahasa Belanda seringkali ditulis "Bacassie" kemudian berubah menjadi Bekasi hingga kini. Bekasi dikenal sebagai "Bumi Patriot", yakni sebuah daerah yang dijaga oleh para pembela tanah air. Mereka berjuang disini sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan negeri tercinta dan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Ballada kepahlawanan tersebut tertulis dengan jelas dalam setiap bait guratan puisi heroik Pujangga Besar Chairil Anwar yang berjudul "Krawang - Bekasi".

    Kini, Kabupaten Bekasi di usianya yang ke-57 tahun, banyak perubahan yang telah terjadi dari masa ke masa. Menelusuri jejak sejarah Kabupaten Bekasi, terungkap dalam rangkaian periodisasi kesejarahan sebagai berikut:

    (1) Masa Kerajaan.

    (2) Masa Penjajahan Belanda.

    (3) Masa Pendudukan Jepang

    (4) Masa Persiapan Kemerdekaan

    (5) Masa Terbentuknya Kabupaten Bekasi

    (6) Masa Pemberontakan PKI

    (7) Masa Pembangunan

    (1) MASA KERAJAAN

    A. Masa Kerajaan Tarumanegara

    Daerah Bekasi berdasarkan beberapa bukti sejarah (berupa Prasasti Tugu, Ciaruteun, Muara Cianten, Kebon Kopi, Jambu, Pasir Awi dan Prasasti Cidangiang), diduga merupakan salah satu pusat Kerajaan Tarumanegara. Pada masa itu Sang Maharaja Purnawarman telah menggali dua buah# sungai, yakni sungai Chandrabhaga dan sungai Gomati yang mengindikasikan mulai dibukanya lahan pertanian yang subur di daerah ini. Kerajaan Tarumanegara mulai runtuh sekitar abad ke-7 dan ke-8 akibat serangan Kerajaan Sriwijaya. Setelah itu muncullah Kerajaan Pajajaran yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap daerah Bekasi.

    B. Masa Kerajaan Pajajaran (berdiri tahun 1255 Caka atau 1333 M)

    Bekasi merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Pajajaran sebagai salah satu pelabuhan sungai yang ramai dan penting artinya serta asset yang berharga bagi Kerajaan Pajajaran, karena memiliki akses langsung terhadap Pelabuhan Sunda Kelapa. Keramaian Pelabuhan Sunda Kelapa sangat dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Bekasi yang berfungsi sebagai pelabuhan transit.

    C. Masa Kerajaan Jayakarta

    Daerah Bekasi ketika itu masih tetap merupakan pelabuhan transit bagi pelabuhan Sunda Kelapa. Periode ini ditandai dengan jatuhnya Sunda Kelapa ke tangan Fatahillah (Falatehan) kemudian namanya diganti menjadi Jayakarta (artinya, kota yang mendapat kemenangan) pada tanggal 22 Juni 1527. Namun, Jayakarta akhimya jatuh ketangan VOC pada tanggal 30 Mei 1619. Sejak itulah, Jayakarta diubah namanya menjadi Kota "Batavia" clan Bekasi menjadi bagian wilayah Batavia.

    (2) MASA PENJAJAHAN BELANDA

    Pada masa ini ada tiga babak sejarah penting yakni :

    (a). Peristiwa Penyerbuan Kerajaan Mataram ke Batavia (1629)

    Masa ini cukup memberikan warna sejarah dan sosial-budaya bagi masyarakat Bekasi. Penyerbuan tentara Mataram ke Batavia telah memberi peran khusus kepada daerah penyangga dengan dipersiapkannya lumbung-Iumbung persediaan pangan. Penyerbuan tersebut berpengaruh terhadap penamaan tempat (diantaranya adalah "Pekopen", "Babelan#" Kampung Jawa" dan "Saung Ranggon"). Bahasa (karena tentara Mataram tak hanya berasal dari Jawa Tengah saja, tapi juga Jawa Timur dan Jawa Barat, maka di Bekasi berkembang bahasa Sunda, dialek Banten, Jawa atau campurannya) dan karakteristik yang memperkaya seni budaya Bekasi, seperti Wayang Wong, Wayang Kulit, Calung, Topeng dan lain-lain. Selain itu juga, kesenian "ujungan" yang merupakan kesenian rakyat menampilkan keberanian dan keterampilan, dengan instrumentalis yang dinamik dan humoris, yang menggambarkan jiwa dan semangat masyarakat Bekasi yang patriotik.

    (b). Muncul "Tanah-Tanah Partikelir" pada akhir abad ke - 17 di

    Daerah Bekasi dan sekitarnya. Sejak itulah, Bekasi dikenal sebagai daerah tanah-tanah partekelir dengan beberapa wilayah "Kemandoran" dan "Kademangan". Sistem penguasaan tanah partekelir ini menimbulkan kesengsaraan yang amat meresahkan masyarakat. Puncak keresahan tersebut ditandai dengan terjadinya peristiwa Pemberontakan Petani Bekasi di Tambun tahun 1869.

     

    (e). Periode Pemerintahan Hindia Belanda.

    Sebagai akibat politik ekonomi liberal (Politik Ethis) dan pelaksanaan Desentralisatie Wet, Bekasi kemudian menjadi salah satu distrik di Regentschap Meester Cornelis berdasarkan Staatsblad 1925 No. 383 tertanggal 14 Agustus 1925. Regentschap Meester Cornelis terbagi menjadi empat distrik, yaitu Meester Cornelis. Kebayoran, Bekasi dan Cikarang. Saat itulah, Bekasi secara formal dikenal sebagai salah satu ibukota pemerintahan setingkat dengan kewedanaan.

    (3) MASA PENDUDUKAN JEPANG

    Setelah Belanda takluk pada tanggal 8 Maret 1942 kepada Jepang. Pada awalnya, Jepang disambut dengan suka cita tetapi kegembiraan rakyat Bekasi ternyata hanya sekejap mata. Bahkan perlakuan Jepang dirasakan lebih buruk dibandingkan penjajah sebelumnya diantaranya adanya praktek romusha (kerja paksa) dan memaksa para pemuda mengikuti propaganda melalui penetrasi kebudayaan Jepang dan mendirikan Barisan Pemuda Asia Raya (Seperti Seinendan, Keibodan. Heiho dan tentara Pembela Tanah Air - PETA). Selain itu. para pemuda Bekasi membentuk juga organisasi lain seperti Gerakan Pemuda Islam Bekasi (GPIB), (tokohnya Marzuki Urmaini, Muhayar, Angkut Abu Gozali, M. Husein Kamaly, Gusir) dan badan-badan perjuangan, diantaranya Markas Perjuangan Hizbullah Sabilillah (MPHS), yang dipimpin oleh KH. Noer Alie. Jepang pun mengubah sistem pemerintahan dan penamaannya, diantaranya adalah Regenschap Meester Cornelis berubah menjadi Jatinegara Ken, dan District Bekasi menjadi Bekasi Gun.

    (4) MASA PERJUANGAN KEMERDEKAAN

    Kedatangan tentara Inggris yang diboncengi NICA (Belanda) memacu pejuang pergerakan di Indonesia, khususnya Bekasi untuk memperkuat pertahanan di wilayah sekitar Jakarta. Akibatnya terjadi peristiwa sejarah perjuangan rakyat Bekasi, sebagai berikut : (1) Rapat Raksasa Ikada; (2) Insiden Kali Bekasi; (3) TKR di Bekasi; (4) Bekasi Lautan Api; (5) Penggabungan Badan Perjuangan dan Kelaskaran di Bekasi; (6) Pertempuran di Tambun, Cibitung, Setu dan Kampung Sawah; (7) Peristiwa Tambun; (8) Gerakan Plebisit Indonesia baik pada masa agresi militer I dan II dan banyak lagi peristiwa-peristiwa heroik lainnya. Peristiwa Perjuangan Kemerdekaan di Bekasi tersebut merupakan gambaran betapa tingginya patriotisme rakyat Bekasi dalam membela tanah air. Oleh sebab itu. Bekasi kemudian mendapat gelar terhormat sebagai "Bumi Patriot" karena kenyataan sejarah membuktikan bahwa Bekasi merupakan daerah front pertahanan Republik Indonesia yang menjadi saksi kepatriotan para kesuma bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dilihat dari sisi pemerintahan, Bekasi pada masa kemerdekaan ini masih merupakan sebuah kewedanaan di dalam wilayah Kabupaten Jatinegara (1945-1950).

    (5) MASA TERBENTUKNYA KABUPATEN BEKASI

    Sejarah terbentuknya Kabupaten Bekasi dimulai dengan dibentuknya "Panitia Amanat Rakyat Bekasi" yang dipelopori R. Supardi, M. Hasibuan, KH. Noer Alie, Namin, Aminudin dan Marzuki Urmaini, yang menentang keberadaan RIS- Pasundan dan menuntut berdirinya kembali Negara Kesatuan RI. Selanjutnya diadakan Rapat Raksasa di Alun-alun Bekasi yang dihadiri oleh sekitar 40.000 orang rakyat Bekasi pada tanggal 17 Pebruari 1950. Menyampaikan tuntutan Rakyat Bekasi yang berbunyi : satu: Penyerahan kekuasaan Pemerintah Federal kepada Republik Indonesia. dua: Pengembalian seluruh Jawa Barat kepada Negara Republik Indonesia. tiga: Tidak mengakui lagi adanya pemerintahan di daerah Bekasi, selain Pemerintahan Republik Indonesia. empat: Menuntut kepada Pemerintah agar llama Kabupaten Jatinegara diganti menjadi Kabupaten Bekasi.mUpaya para pemimpin Panitia Amanat Rakyat Bekasi untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak terus dilakukan. Diantaranya mendekati para pemimpin Masjumi, tokoh militer (Mayor Lukas Kustaryo dan Moh. Moefreini Mukmin) di Jakarta. Pengajuan usul dilakukan tiga kali antarambulan Pebruari sampai dengan bulan Juni 1950 hingga akhimya setelah dibicarakan dengan DPR RIS, dan Mohammad Hatta menyetujuim penggantian nama "Kabupaten Jatinegara" menjadi "KabupatenBekasi ". Persetujuan pembentukan Kabupaten Bekasi semakin kuat setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1950. Kabupaten Bekasi secara resmi dibentuk dan ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Kabupaten Bekasi. Selanjutnya pada tanggal 2 April 1960 Pusat Pemda Bekasi semula dipusatkan di Jatinegara (sekarang Markas Kodim 0505 Jayakarta, Jakarta) dipindahkan ke gedung baru Mustika Pura Kantor Pemda Bekasi yang terletak di Bekasi Kaum JI. Jr. H. Juanda. Adapun daerah Hukum Kabupaten Jatinegara yang selanjutnya menjadi Kabupaten Bekasi, yaitu :

    1. Kewedanaan Bekasi, meliputi :

    a. Kecamatan Bekasi terdiri atas 9 desa

    b. Kecamatan Babelan terdiri atas 6 desa

    c. Kecamatan Cilingcing terdiri atas 3 desa

    d. Kecamatan Pondok Gede terdiri atas 7 desa

    2. Kewedanaan Tambun, meliputi :

    a. Kecamatan Tambun terdiri atas 8 desa

    b. Kecamatan Setu terdiri atas 9 desa

    c. Kecamatan Cibitung terdiri atas 7 desa

    3. Kewedanaan Cikarang, meliputi;

    a. Kecamatan Cikarang terdiri atas 7 desa

    b. Kecamatan Lemah Abang terdiri atas 8 desa

    c. Kecamatan Cibarusah terdiri atas 11 desa

    4. Kewedanaan Serengseng, meliputi :

    a. Kecamatan Sukatani terdiri atas 9 desa

    b. Kecamatan Pebayuran terdiri atas 6 desa

    c. Kecamatan Cabangbungin terdiri atas 5 desa

    Dengan demikian, maka daerah Kabupaten Bekasi menurut wilayah administrasi pemerintahan meliputi 4 kewedaan dengan 13 kecamatan yang terdiri atas 95 desa. Pembagian wilayah administrasi pemerintahan ini terabadikan dalam Lambang Daerah Kabupaten Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12/P.D./’62 pada tanggal 20 Agustus 1962 dengan sesanti. "SWATANTRA WIBAWA MUKTI" yang diartikan sebagai "Daerah yang Mengurus Rumah Tangga Sendiri, Berpengaruh dan Jaya-Makmur".

    (6) MASA PEMBERONTAKAN PKI

    Periode ini ditandai dengan terjadinya upaya dominasi komunis diberbagai daerah dengan tokoh utama PKI Bekasi, Abbas Djunaedi dan Peristiwa G 30 S / PKI, serta upaya pemberantasan PKI oleh rakyat dan pemuda Bekasi serta pihak keamanan yang bersatu padu menjaga keutuhan bangsa dari rongrongan komunisme, diantaranya dibentuknya Komando Aksi Tumpas (tokoh utamanya adalah Ki Agus Abdurachman (Pemuda Pancasila), Dadang Hasbullah (Pemuda Muhammadiyah), Abdurachman Mufti, Ateng Siroj, Muhtadi Muchtar (PH) dan Damanhuri Husein (Gerakan Pelajar Pancasila) serta tokoh-tokoh lain dari unsur Gerakan Pemuda Anshor, IPNU, IPPNU, IPM dan lain-lain), serta Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI) Bekasi yang diketuai oleh Ateng Siroj dan Damanhuri Husein sebagai sekretaris.

    (7) MASA PEMBANGUNAN

    Sebelum dilaksanakannya, Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama (Repelita I) tahun 1969 - 1974 kondisi daerah Kabupaten Bekasi masih sangat memprihatinkan; kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas, sedangkan keadaan masyarakat sangat tertinggal dan miskin, lebih dari itu kondisi infra struktur, seperti jalan, jembatan, pengairan, listrik, bahkan prasarana pendidikan dan kesehatan sangat minim. Dengan demikian pilihan prioritas untuk memulai pembangunan menjadi cukup sulit Pada awal dasawarsa enam puluhan Pemerintah Pusat memulai pembangunan Saluran Induk Tarum Barat sebagai bagian dari jaringan irigasi Jatiluhur. Pekerjaan tersebut diawali dengan pembuatan saluran primer, kemudian saluran-saluran sekunder dan terakhir saluran-saluran tertier. Sebagian besar dilakukan dengan pola Padat Karya, sehingga sekaligus bisa mendatangkan penghasilan bagi masyarakat. Memasuki tahapan pembangunan lima tahun pertama, yaitu semasa kepemimpinan Bupati M. Soekat Soebandi, Pemerintah Pusat mulai meluncurkan bantuan berturut-turut; tahun 1969 berupa Inpres Bantuan Pembangunan Desa Rp. 100.000,- per desa, tahun 1970 berupa Inpres bantuan prasarana jalan dan jembatan Rp. 50,- per kapita, tahun 1972 berupa Inpres Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan tahun 1973 disusul pula dengan Inpres Bantuan Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Kesehatan. Pada tahun 1971 telah dibentuk pula Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (BAPPEMKA) Bekasi dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 1/1971, yang sekarang dikenal sebagai Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bekasi.

    Tahapan Pembangunan Lima Tahun Kedua dan Ketiga praktis sepenuhnya di bawah kepemimpinan Bupati H. Abdul Fatah. Pada masa itu seluruh pekerjaan jaringan Irigasi Tarum Barat telah rampung dan dapat mengairi secara teknis dan setengah teknis areal pesawahan seluas 30.000 Ha, dari luas keseluruhan 87.000 Ha. Bersamaan dengan itu dilaksanakan pula Program Bimas, Inmas, Inmum, Insus, dan pencetakan sawah yang disertai dengan pemberian kredit usaha tani. Hasilnya setiap tahun Daerah Kabupaten Bekasi mengalami surplus gabah, sehingga dapat menyumbang stock nasional dan sekaligus mendudukannya menjadi salah satu lumbung padi Jawa Barat. Mulai tahun 1974 dikembangkan pula kebijakan perencanaan Jabotabek, dan Kabupaten Bekasi terkait di dalamnya sebagai salah satu daerah penyangga dalam system Metropolitan Jabotabek dan mendapat fungsi untuk pengembangan industri dan permukiman dengan tetap mempertahankan fungsi pertanian. Dengan dilaksanakanya kebijakan tersebut, investasi disektor industri dan pemukiman, baik PMA, PMDA, maupun swasta nasional menjadi luas, sehingga membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang besar bagi masyarakat. Kedua momentum pembangunan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Pimpinan Daerah H. Abdul Fatah, sehingga pendapatan daerah melonjak tajam dan seiring dengan itu kesejahteraan masyarakat meningkat. Pada masa itu dibangun Kantor Pemerintah Daerah yang baru di Jalan A. Yani No. 1 Bekasi, dibangun pula stadion, gedung olahraga dan monument daerah, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya. Pembangunan infra struktur pun berlangsung amat cepat. Wal hasil berbagai kondisi tersebut saling bersinergi satu sama lain sehingga kiprah pembangunan di Kabupaten Bekasi menjadi sangat pesat.

    Terkenal pada saat itu Motto pembangunan yang dicanangkan Bupati H. Abdul Fatah : setitik air dan sejengkal tanah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Setelah selesai pengabdian dipemerintahan, beliau melanjutkan pengabdiannya di masyarakat dengan memimpin Yayasan Pendidikan Islam Empat Lima dan mendirikan Universitas Islam 45 (UNISMA). Tahapan Pembangunan Lima Tahun Keempat dan Kelima bertepatan dengan masa kepemimpinan Bupati H. Suko Martono. Pada masa itu pembangunan disektor pertanian tetap signifikan. Namun perhatian yang lebih besar diberikan pula kepada sector industri dan pemukiman. Disamping itu perhatian yang besar juga dilakukan terhadap sektor perpasaran, yakni dengan melakukan renovasi dan pembangunan pasar-pasar tradisional, serta memfasilitasi pembangunan disektor keagamaan ditandai secara monumental dengan pembangunan Islamic Centre dan pendirian Yayasan Nurul Iman yang sampai saat ini dikelola beliau. Tahap Pembangunan Lima Tahun Keenam bertepatan dengan kepemimpinan Bupati H. Mochammad Djamhari. Beliau memulai kiprah pembangunannya dengan Motto "Back to Village" (Kembali kedesa) dengan mengadakan berbagai proyek-proyek percontohan disektor pertanian. Disamping itu kepada para investor perumahan dikenakan kewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan sekolah dasar dan lahan tempat pemakaman umum.

    Pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Bekasi mendorong Kota Administratif Bekasi menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi. Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tanggal 18 Desember 1996 terbentuklah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dengan Ibukota di Bekasi meliputi luas wilayah 21.000 Ha lebih terdiri atas 7 kecamatan, yakni : kecamatan-kecamatan; Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Jatiasih, Pondokgede dan Bantargebang. Bupati H. Wikanda Darmawijaya memimpin Kabupaten Bekasi menjelang dan memasuki masa reformasi. Pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka system pemerintahan daerah berubah, sehingga menempatkan DPRD di luar Pemerintah Daerah, bahkan menjadi mitra yang sejajar dengan Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah diselenggarakan secara lebih otonom. Pada masa transisi seperti ini eforia demokratisasi dan kebebasan cenderung mengemuka, namun berkat kerjasama yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah semua itu dapat dilalui dengan mulus. Bahkan bersama DPRD tekad Bupati H. Wikanda Darmawijaya untuk membangun Daerah Kabupaten Bekasi yang bernuansa agamis dapat dirumuskan dengan visi " Manusia Unggul yang Agamis Berbasis Agri Bisnis dan Industri Berkelanjutan ". Wujud aplikasinya ditandai dengan, mengembangkan program Posyandu Unggul, penghapusan lahan prostitusi " Malvinas " yang dialihkan pemanfaatannya untuk bangunan Rumah Sakit Daerah dan pembangunan Masjid, juga pemberantasan buta huruf AI-Qur#an.

    Pada masa kepemimpinan Bupati H. Wikanda Darmawijaya tersebut Peraturan Daerah Nomor 82 Tahun 1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Pemindahan lbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi mulai dilaksanakan. Pada saat mengakhiri masa jabatannya beliau telah berhasil membangun Gedung DPRD dan bangunan induk gedung Kantor Pemerintah Daerah serta bangunan perlengkapannya berupa Masjid di Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat. Pembangunan gedung-gedung Pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi tersebut dilanjutkan oleh Bupati berikutnya yakni Drs. H.M. Saleh Manaf. Bahkan pada masa beliau gedung-gedung tersebut mulai difungsikan, sehingga praktis pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi mulai dikendalikan dan pusat pemerintahan yang baru ini. Bersamaan dengan itu gedung-gedung pusat pemerintahan yang lama diserahkan kepada Pemerintah Kota Bekasi dengan imbalan sejumlah dana yang dibayarkan secara angsuran. Pada masa pemerintahan Bupati Drs. H.M. Saleh Manaf juga terjadi pemekaran wilayah kecamatan dari 15 kecamatan menjadi 23 kecamatan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2004 , tentang Pemekaran Kecamatan di Daerah Kabupaten Bekasi. Kepemimpinan Bupati Drs. H.M. Saleh Manaf dan Wakil Bupati Drs. H. Solihin Sari hanya berlangsung selama 2 (dua) tahun, sejak diberhentikannya kedua pejabat tersebut telah diangkat Drs. H. Tenny Wishramwan, M.Si sebagai Penjabat Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi. Saat ini sedang dilaksanakan berbagai persiapan dalam rangka pemilihan Kepala Desa pada 165 desa. Sementara itu dengan selesainya proses hukum yang berkaitan dengan pemberhentikan kedua pejabat tersebut telah selesai maka selanjutnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang defenitif dapat diselenggarakan.

    I. DAFTAR NAMA BUPATI KEPALA DAERAH DAN KETUA DPRD KABUPATEN BEKASI

    Bupati dan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi

    1). Periode (1949 -- 1951) Bupati Bekasi dijabat oleh R. Suhandan Umar

    2). Tahun (1951) selama 3 (tiga) bulan Jabatan sementara Bupati Bekasi selama 3 (tiga bulan adalah KH. Noer Alie).

    3). Periode (1951 -- 1958) Bupati Bekasi dijabat oleh R. Sampoerno Kolopaking

    4). Periode (1958- 1960) Bupati Bekasi dijabat oleh RMKS Prawira Adiningrat. Kepala Daerah Swatantra Tk. II Bekasi dijabat oleh Nausan.

    5). Periode (1960 -- 1967) Jabatan Bupati dan Jabatan Kepala Daerah Swatantra Tk. II Bekasi dijabat dan dirangkap oleh Maun alias Ismaun.

    6). Periode (1967 - 1973) Bupati / Kepala Daerah Tk. II Bekasi dijabat oleh MS. Soebandi.

    7). Periode (1973 -1978 dan 1978 - 1983) Bupati / Kepala Daerah Tk. II Bekasi, dijabat oleh H. Abdul Fatah.

    8). Periode (1983 - 1988 dan 1988- 1993) Bupati / Kepala Daerah Tk. II Bekasi, dijabat oleh H. Suko Martono.

    9). Periode (1993- 1998) Bupati / Kepala Daerah Tk. II Bekasi, dijabat oleh H. Moch Djamhari.

     
     

    VISI dan MISI

     
     

    Visi Kabupaten Bekasi

    Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2001, dengan memperhatikan Visi Pembangunan Nasional dan Visi Provinsi Jawa Barat, Visi Kabupaten Bekasi adalah:

    “Manusia Unggul yang Agamis berbasis Agribisnis dan Industri berkelanjutan.”

    Visi Kabupaten Bekasi tersebut terdiri atas 7 (tujuh) misi yaitu :

    1.      Meningkatkan kualitas manusia yang sehat, pinter dan bener;

    2.      Meningkatkan profesionalisme institusi Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat;

    3.      Mendorong terciptanya masyarakat berbudaya, demokratis dan agamis;

    4.      Memberdayakan usaha kecil, menengah dan besar yang berbasis pada ekonomi kerakyatan;

    5.      Menegakkan supremasi hukum dan ketertiban;

    6.      Mengembangkan prasarana dan sarana publik secara terpadu;

    7.      Mengharmoniskan tata ruang yang berbasis kepedulian terhadap lingkungan.

    Visi tersebut mengakomodasikan beberapa prinsip sebagai berikut :

    1. Masyarakat Kabupaten Bekasi sebagai subyek utama, disertai dengan dimensi yang komprehensif (spiritual, emosional, fisik, intelektual) dan tujuan pembangunan yang jelas.

    2. Keseimbangan struktural, antara sektor primer dan sekunder, kekuatan ekonomi pada daya saing, pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

    3. Agribisnis, industri kecil dan industri besar secara sinergis menjadi sektor basis, artinya kedua sektor menjadi penggerak utama (primer mover) pembangunan ekonomi.

    4. Berkelanjutan sebagai arah perubahan atau arah pembangunan yang akan dituju, arah tersebut meliputi :

    a. Kelestarian ekosistem untuk menunjang kehidupan yang sehat berupa kebutuhan udara bersih, air bersih dan bebas dari bahan beracun berbahaya. Dengan demikian kegiatan industri dan agribisnis harus mengurangi dan mengendalikan dampak negatif yang ditimbulkannya;

    b. Pembangunan yang berkeadilan antarkelompok masyarakat, antarwaktu (generasi sekarang dan yang akan datang) dan antarwilayah (wilayah kota dan desa);

    c. Pemberdayaan masyarakat (empowering), terutama kelompok masyarakat marjinal dan kelompok masyarakat miskin (poorest of the poor), yang sebagian besar terdiri dari anak-anak dan wanita;

    d.    Memberdayakan lembaga masyarakat sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

    Visi Bupati Bekasi

    Proses perencanaan dan implementasi arah kebijakan dan strategi program harus sejalan dengan visi Bupati Bekasi yaitu:

    ”Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, Agribisnis dan Industri berkelanjutan serta ramah lingkungan”dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Visi Bupati tersebut sudah sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Bekasi yang memperhatikan masukan/aspirasi semua elemen masyarakat.

    Terdapat lima kata kunci dalam visi kabupaten Bekasi di atas, yakni :

    1.      Masyarakat sejahtera

    2.      Pembangunan SDM

    3.      Pengembangan agribisnis

    4.      Industri berkelanjutan

    5.      Ramah lingkungan

    Visi tersebut merupakan harapan, cita-cita, tujuan dan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan, yakni terwujudnya masyarakat kabupaten Bekasi yang cerdas (spiritual, emosional, intelektual), sehat dan berdaya secara ekonomi berlandaskan nilai-nilai relijius (spiritual) dan budaya yang positif di tengah lingkungan masyarakat yang demokratis dan dalam wilayah yang tertib, rapi, dan bersih.

    Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas adalah SDM yang memiliki keunggulan di bidang-bidang yang dibutuhkan untuk membangun kabupaten Bekasi, mempunyai etos kerja tinggi dan moralitas yang berlandaskan nilai-nilai spiritual. SDM masyarakat diarahkan agar memiliki kemampuan mengelola terutama agribisnis dan industri di berbagai sektornya. Sedangkan SDM birokrasi diarahkan pada kemampuan mengelola pemerintahan secara profesional.

    Selanjutnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas meliputi juga SDM yang agamis, yaitu SDM yang memiliki landasan pemahaman nilai-nilai agama yang kuat, serta dapat mengimplementasikan dalam aktivitas kehidupannya, baik di lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan tempat kerjanya. Agamis dimaksudkan sebagai upaya pembentukan karakter dan jatidiri pemerintah dan masyarakat kabupaten Bekasi yang baik, jujur, dan taat beragama, sebagai prinsip reformasi dan perubahan paradigma pembangunan.

    Pembangunan agribisnis menjadi salah satu sektor unggulan karena sektor ini telah menjadi kegiatan ekonomi rakyat, selain memang potensi kabupaten Bekasi di bidang pertanian cukup besar. Pembangunan dan pengembangan agribisnis akan diarahkan untuk menciptakan berbagai keunggulan dalam berbagai aspek produksi, pengolahan dan pemasaran, sehingga akhirnya kabupaten Bekasi memiliki keunggulan kompetitif.

    Industri berkelanjutan dan ramah lingkungan adalah industri yang selalu mengintegrasikan berbagai kebijakan lokal, nasional, maupun internasional dan juga memperhatikan aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan berbagai aspek pendukung yang lainnya, dibingkai oleh Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi sebagai acuannya.

    Good Governance yang dimaksud adalah penyelenggaraan (tata kelola) sistem pemerintahan yang baik, berlandaskan pada peraturan yang berlaku dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, Good Governance adalah normalisasi penyelenggaraan sistem pemerintahan sehingga seluruh aparat pemerintah daerah menunaikan tugas dan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Good Governance dilakukan terhadap setiap aspek kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, proses, hingga kegiatan evaluasi.

     

    Misi

    Untuk mewujudkan Visi Bupati Bekasi lima tahun ke depan, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

    1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam aspek pengetahuan dan teknologi (Iptek), dan Iman dan Takwa (Imtak).

    Secara umum, keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) ditentukan oleh kualitas pendidikan, kesehatan, dan spiritualitas. Keunggulan pendidikan tercermin dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai, sedangkan keunggulan spiritual tercermin dari keimanan dan ketaqwaan, termasuk emosional. Meningkatkan kualitas SDM, berarti juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pembinaan pemuda dan olah raga, serta meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarga.

    2. Mewujudkan  institusi   pemeritahan   daerah   yang   profesional,  berwibawa,  amanah,  transparan dan akuntabel.

    Pengertian institusi pemerintahan daerah yang profesional mengarah pada bagaimana menerapkan the right man on the right place. Hal ini didukung oleh sistim organisasi yang efektif dengan sasaran yang terukur. Institusi pemerintahan yang berwibawa mengarah pada bagaimana hukum dan perundang-undangan dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Amanah berarti penyelenggaraan pemerintahan dengan penuh tanggung jawab. Transparan berarti penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan terbuka. Sedangkan akuntabel terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai hukum yang berlaku.

    3. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, produktif, dan partisipatif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

    Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang memahami diri dan lingkungannya, termasuk memiliki tingkat empati yang tinggi sehingga mampu memahami orang lain, saling menghargai, dan saling menghormati. Produktif dan partisipatif merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam membangun Kabupaten Bekasi. Masyarakat yang demokratis, produktif, dan partisipatif diwujudkan melalui misi ini dengan menjadikan nilai-nilai moral sebagai filter.

    4. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat positif masyarakat guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

    Nilai-nilai budaya dan adat istiadat merupakan sesuatu yang berharga bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang paling melekat di masyarakat adalah nilai-nilai kepahlawanan, terutama yang telah ditanamkan oleh pejuang kemerdekaan putra Bekasi asli, yaitu K.H. Noer Ali (sekarang nama jalan di Kalimalang Kota Bekasi). Maka wajar saja apabila Bekasi pernah mempunyai motto sebagai kota patriot. Nilai-nilai heroisme tersebut perlu digali kembali sehingga tertanam di dalam jiwa setiap warga Kabupaten Bekasi dan menjadi bagian dari landasan emosional dalam menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan.

    5. Meningkatkan kualitas petani serta kualitas dan kuantitas hasil pertanian.

    Kualitas dan kuantitas pertanian sangat dipengaruhi oleh kualitas petani. Sementara untuk meningkatkan kualitas petani pemerintah daerah perlu memberikan kebijakan-kebijakan yang mendukung seperti pembinaan keterampilan dan teknologi pertanian. Peningkatan kualitas petani ini sangat penting dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk revitalisasi agrobisnis.

    6. Mewujudkan iklim investasi dan berusaha yang kondusif berlandaskan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat.

    Iklim investasi dan berusaha yang kondusif berarti adanya kemudahan dalam melakukan investasi dan usaha, baik investor besar maupun kecil, domestik maupun mancanegara, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Hal ini misalnya dapat dilakukan melalui kebijakan publik yang terkait dengan perizinan.

    7. Menciptakan industri berwawasan lingkungan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

    Industri berwawasan lingkungan yang dimaksud adalah sebagaimana yang terdapat pada visi Bupati/Wakil Bupati. Sebagai daerah yang memiliki banyak industri, dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bekasi perlu menyertakan aspek lingkungan sebagai dampak dari industri itu sendiri, mulai dari perencanaan sampai pemanfatannya. Namun demikian, industri yang ada selain harus berwawasan lingkungan, juga mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

    8. Mengembangkan sistem infrastruktur yang handal, terpadu dan efisien.

    Faktor pendukung utama dari pembangunan adalah tersedianya sistem infrastruktur yang handal, terpadu dan efisien. Infrastruktur yang handal artinya tepat guna dan berdaya guna. Terpadu mengarah pada pengertian terintegrasi dengan faktor pendukung lainnya, dan efisien artinya sesuai kebutuhan.

    Meningkatkan peran sektor jasa dan perdagangan untuk menunjang agribisnis dan industri. Upaya-upaya seperti peningkatan kualitas dan aksesibilitas jasa dan perdagangan, meningkatkan kegiatan ecotourism, agrowisata dan wisata industri, dapat menunjang agribisnis dan industri. Artinya, pemerintah Kabupaten Bekasi tidak hanya memikirkan pengembangan agrobisnis itu sendiri, tetapi juga menjangkau aspek pasar melalui peningkatan aksesibilitas jasa dan perdagangan. Hal ini semakin terasa penting mengingat wilayah Kabupaten Bekasi yang cukup luas.

     
     

    Arti Lambang

     
     

    Berdasarkan Perda No. 12/PD/1962, lambang terbagi dalam 3 bagian, yakni:

    1. BAGIAN ATAS

    Dasar berwarna hijau muda, melambangkan daerah ditinjau dari segi geografi adalah (tanah) dataran rendah yang subur, akan suburnya makmur dilambangkan dengan dua untai hasil bumi.

    Pertama: sebelah kanan, untaian padi dengan 17 butir padi berwarna kuning-mas, melambangkan daerah sebagai penghasil padi.

    Kedua: 8 macam buah-buahan berwarna kuning-mas, melambangkan daerah sebagai penghasil buah-buahan palawija/sayur-mayur, secara tidak langsung juga menghasilkan barang-barang kerajinan tangan dan industry ringan, ternyata dari rangkaian untaian padi maupun buah-buahan.

    2. BAGIAN TENGAH

    Melambangkan rakyatnya dengan sebilah “golok ujung ke atas” terletak di tengah-tengah kedua antara untaian yang terdiri dari dua bagian :

    <!--[if !supportLists]--> 1.   <!--[endif]-->Gagang berwarna “hitam”, melambangkan ketabahan

    <!--[if !supportLists]--> 2.   <!--[endif]-->Punggung golok berwarna “putih”, melambangkan kesucian

    3. BAGIAN BAWAH

    Terdiri dari dua bagian, bagian pertama melambangkan keadaan sejarah, sedangkan bagian bagian kedua melambangkan keadaan pemerintahan.

    a. Keadaan sejarah

    Bagian bawah dari lambang (perisai) digambarkan laut dengan warna gelombang berwarna putih. Lambang “laut” memberikan makna perjuangan, karena laut selalu bergelombang/bergolak. Gelombang laut terdiri dari enam buah yang melambangkan enam zaman yang dialami daerah Bekasi.

    Gelombang 1: zaman pemerintahan “Tarumanegara/Purnawarman” (zaman hindu/budha)

    Gelombang 2: zaman pemerintahan Negara “Pajajaran”

    Gelombang 3: zaman pemerintahan “Jayakarta” Jakarta

    Gelombang 4: zaman pemerintahan penjajahan Belanda termasuk masa tanah-tanah partikelir

    Gelombang 5: zaman penjajahan pendudukan Jepang

    Gelombang 6: masa kemerdekaan.

    Garis disekeliling “perisai yang berwarna kuning-mas” melambangkan sejarah perjuangan rakyat Bekasi yang menggambarkan bahwa perjuangan rakyat Bekasi dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme tidak henti-hentinya bersama-sama dengan rakyat daerah-daerah lainnya di Indonesia. Perjuangan rakyat Bekasi yang terkenal gigihnya dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme (tuan-tuan tanah) dimulai pada tahun 1914 di bawah naungan organisasi Serikat Islam (SI) yang masuknya ke daerah Bekasi langsung dibawa oleh Tjokroaminoto.

    Kedatangan ajaran SI ke daerah Bekasi disambut dengan baik dan hangat oleh penduduk di daerah ini karena disamping menyebarkan agama islam juga terkenal gigih dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme (tuan-tuan tanah) yang terkenal sebagai penindas dan pemeras rakyat. SI yang berpusat di Kranji I dalam waktu singkat telah dapat membentuk cabang-cabang dan ranting-rantingnya di daerah-daerah seperti: Klender, Babelan, Tambun, Jakarta, Cibarusah dan daerah-daerah lainnya.

    Pergerakan Serikat Islam (SI) dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme (tuan-tuan tanah) dimulai di daerah Setu (Kranji Selatan) dimana waktu itu terjadi penyerbuan oleh pengikut Serikat Islam terhadap mandor Tumpang (dirumahnya) yang terkenal sebagai kaki tangan tuan tanah yang paling setia. Kejadian tersebut diikuti pula oleh daerah-daerah lainnya dengan cara mendatangi kaki tangan tuan-tuan tanah untuk menentang diadakannya pajak yang sangat memberatkan.

    Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka pihak pemerintah Belanda berupaya untuk menumpas SI dan pengikut-pengikutnya. Pihak pimpinan SI dan orang-orang yang dianggap mencurigakan ditangkap kemudian diasingkan atau dipenjara. Upaya Belanda yan terus menerus akhirnya pada tahun 1924 kekuatan SI mulai melemah. Walaupun secara formal SI mengalami ketidakberdayaan dalam membantu masyarakat, namun secara diam-diam para pimpinan SI Bekasi terus berjuang di bawah tanah bersama-sama dengan golongan lainnya membantu rakyat dalam menghadapi kelicikan para tuan tanah yang berada di bawah lindungan pemerintah colonial.

    b. Keadaan Pemerintahannya

    Terdapat di bagian tengah yang terdiri dari :

    <!--[if !supportLists]--> 1.   <!--[endif]-->Lajur rangkap berwarna “hitam” yang terbagi dalam dua bagian menunjukkan Pemerintahan Daerah terdiri dari Badan Legislatif dan Badan Eksekutif Daerah

    <!--[if !supportLists]--> 2.   <!--[endif]-->Empak umpak berwarna “coklat” di bawah lajur rangkap, melambangkan 4 kewedanaan, tiap-tiap umpak dibagi dalam beberapa kotak (dibatasi dengan garis tebal berwarna kuning-mas), menandakan banyaknya kecamatan-kecamatan di setiap kewedanaan, kemudian tiap-tiap kotak dibagi lagi beberapa kotak kecil (dibatasi dengan garis-garis berwarna putih) menunjukkan banyaknya desa-desa. Dengan uraian sebagai berikut :

                Lajur 1: Kewedanaan Bekasi

                Kotak 1: Kecamatan Bekasi dengan 9 kotak kecil = 9 Desa

                Kotak 2: Kecamatan Babelan dengan 6 kotak kecil = 6 Desa

                Kotak 3: Kecamatan Cilincing dengan 3 kotak kecil = 3 Desa

                Kotak 4: Kecamatan Pondok Gede dengan 7 kotak kecil = 7 Desa

                Lajur 2: Kewedanaan Tambun

                Kotak 1: Kecamatan Tambun dengan 8 kotak kecil = 8 Desa

                Kotak 2: Kecamatan Cibitung dengan 7 kotak kecil = 7 Desa

                Kotak 3: Kecamatan Setu dengan 9 kotak kecil = 9 Desa

                Lajur 3: Kewedanaan Cikarang

                Kotak 1: Kecamatan Cikarang dengan 7 kotak kecil = 7 Desa

                Kotak 2: Kecamatan Lemah Abang dengan 8 kotak kecil = 8 Desa

                Kotak 3: Kecamatan Cibarusah dengan 11 kotak kecil = 11 Desa

                Lajur 4: Kewedanaan Serengseng

                Kotak 1: Kecamatan Sukatani dengan 9 kotak kecil = 9 Desa

                Kotak 2: Kecamatan Pabayuran dengan 6 kotak kecil = 6 Desa

                Kotak 3: Kecamatan Cabangbungin dengan 5 kotak kecil = 5 Desa

    Di bawah perisai tertulis sehelai pita berwarna yang melambai pada kedua ujungnya, pada pita yang berwarna kuning-mas itu tertulis dalam bahasa “Kawi” yang berbunyi :

    “SWATANTRA WIBAWA MUKTI”

    Swatantra artinya Daerah yang mengurus rumah tangga sendiri

    Wibawa artinya Pengaruh

    Mukti artinya Jaya, Makmur

    Dengan jiwa menuju pembentukan daerah otonom yang seluas-luasnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dasar-dasar filosofi di atas menjadi landasan terbentuknya lambing Kabupaten Bekasi. Lambing ini dipilih oleh Daerah Tingkat II Bekasi setelah diberlakukannya Undang-undang No. 14/1950 serta disusul kemudian olah adanya Undang-undang No. 22/1948 jo Undang-undang No. 1/1957 dan penetapan Presiden no. 6/1959 (disempurnakan) dan penetapan Presiden no. 5/1960.

    Ukuran lambang ditentukan dengan ukuran global diambil dari ukuran luas Daerah Tingkat II Bekasi dari ujung yang paling barat hingga ujung paling timur panjangnya ± 43 Km dari ujung utara sampai ujung paling selatan ± 62,5 Km atau berbanding antara 43 : 62,5 atau ± berbanding 15 : 21.