Dinas Kesehatan

 

Dinas Kesehatan

Alamat
Jl.Pasteur no. 25 (022) 4232292

Website
http://diskes.jabarprov.go.id

 

Nama Lengkap
dr.Hj ALMA LUCYATI M.Kes.,M.Si.,MH.Kes

Pendidikan
- SDN MERDEKA BANDUNG Tahun Lulus 1968
- SMPN II BANDUNG Tahun Lulus 1971
- SMAN III BANDUNG Tahun Lulus 1974
- SARJANA KEDOKTERAN UNPAD BANDUNG Tahun Lulus 1984
- PASCA SARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT UI JAKARTA Tahun Lulus 1998
- PASCA SARJANA ILMU PEMERINTAHAN UNIV SATYAGAMA JAKARTA Tahun Lulus 2002
- PASCA SARJANA HUKUM KESEHATAN UNIV KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG Tahun Lulus 2007

Karier
- KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT 2008-01-01 s/d 2010-01-01

Penghargaan
- SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN - PRESIDEN Tahun 2006

Selayang Pandang

Peraturan Daerah (Perda) no 1 tahun 2001 tentang Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Jawa Barat mengedepankan VISI JAWA BARAT, yaitu : “Dengan Iman dan Taqwa, Jawa Barat menjadi Propinsi termaju di Indonesia dan mitra terdepan Ibu Kota Negara”. Indikator utama dari pencapaian visi tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator dari tingkat kesejahteraan rakyat.


Pada tahun 2010, Propinsi Jawa Barat ingin mancapai indikator tersebut sebesar 80. Sementara IPM pada saat Perda ditetapkan adalah sebesar 67,4 dan itu berarti masih tertinggal sekitar 12,6 poin untuk mencapai angka 80.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dipengaruhi oleh indikator pendidikan yang diwakili oleh Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata - rata Lama Sekolah (RLS), indikator kesehatan  yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup dan indikator ekonomi yang diwakili oleh daya beli masyarakat.


Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2003, dua tahun setelah Perda ditetapkan, ternyata pencapaian IPM Jawa Barat tidak mengalami perubahan yang berarti dan belum sesuai dengan harapan, sehingga diperlukan upaya-upaya terobosan agar pada tahun 2010, IPM 80 bisa tercapai. Oleh karena itu pada masa pemerintahan Gubernur Jawa Barat periode 2003 – 2008 telah dicanangkan kebijakan untuk melakukan “Akselerasi peningkatan Kesejahteraan Masyarakat guna mendukung pencapaian Visi Jawa Barat”.

Terdapat 5 agenda utama untuk mendukung kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Barat yaitu:
(1)    Kependudukan dan Kualitas SDM dengan agenda utama adalah peningkatan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia Jawa Barat dengan tujuan Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan dan Kesehatan serta pengendalian penduduk.
(2)    Pembangunan Ekonomi dengan agenda utama adalah Pengembangan struktur perekonomian Daerah yang tangguh dengan tujuan adalah Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan memperluas kesempatan kerja.
(3)    Manajemen Pemerintahan dengan agenda utama adalah Pemantapan kinerja pemerintah daerah dengan tujuan untuk Meningkatkan sinergitas produktivitas akuntabilitas manajemen Pemerintah Daerah.
(4)    Pengelolaan Lingkungan dengan agenda utama adalah Peningkatan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan dengan tujuan utama adalah Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan,
(5)    Kehidupan Sosial, Budaya dan Agama dengan agenda utama  adalah Peningkatan Kualitas kehidupan Sosial yang berlandaskan agama dan budaya daerah.

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Barat tahun 2003 – 2008 tersebut dibuat untuk menjalankan Strategi dari 7 Misi Propinsi Jawa Barat dengan tetap berlandaskan Pembangunan SDM yang tercermin dari Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Pendidikan, Kesehatan, Kemampuan ekonomi).


Apabila dilihat kelima agenda utama tersebut di atas, maka peran sektor kesehatan dalam pencapaian visi menjadi sangat sentral. Dari lima agenda tersebut sektor kesehatan terutama akan berperan pada poin pertama, ke tiga, ke empat dan ke lima. Itu berarti dari lima agenda yang telah ditetapkan, sektor kesehatan dapat berperan pada empat agenda, ini merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi sektor kesehatan untuk menjadi “main stream” dalam pembangunan daerah Propinsi Jawa Barat.


Dari sektor Kesehatan, terdapat indikator utama pencapaian IPM 80 tersebut yaitu Umur Harapan Hidup waktu Lahir (E0), yang dipengaruhi oleh 2 indikator dampak yaitu Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu, disamping itu pula terdapat pengaruh dari 2 indikator lainnya yaitu Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Kasar.
Oleh karena itu agar UHH bisa meningkat maka harus ada upaya terutama untuk menurunkan AKB dan AKI melalui kegiatan yang terencana, fokus dan mempunyai sasaran yang jelas.  

Berdasarkan Teori H.L. Blum, derajat kesehatan masyarakat dengan indikatornya angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas) sangat dipengaruhi oleh empat faktor yaitu faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan dan faktor keturunan.

Faktor lingkungan termasuk di dalamnya adalah lingkungan fisik, biologi, sosial budaya, ekonomi, hukum dan politik, mempunyai pengaruh sebesar 45% terhadap derajat kesehatan masyarakat, sementara faktor perilaku berpengaruh sebesar 30%  sedangkan faktor pelayanan kesehatan hanya berpengaruh sebesar 20% dan faktor keturunan berpengaruh sebesar 5%. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan adalah mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif, karena Visi dan Misi Jawa Barat merupakan bagian terintegrasi dengan visi, misi dan strategi yang bersifat nasional yaitu Indonesia Sehat 2010 yang dilandasi paradigma sehat.


Pemenuhan kebutuhan rumah dan lingkungan pemukiman sehat, ketercukupan air bersih, pengetahuan ibu tentang kehamilan dan perilaku keluarga dalam menghadapi kehamilan seperti melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, pemberian imunisasi dan makanan tambahan serta pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih dan imunisasi pada bayi, diharapkan dapat  menurunkan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu, yang pada gilirannya akan meningkatkan Umur Harapan Hidup. 


Beberapa aspek masalah dalam bidang Kesehatan tersebutlah yang mendorong sektor Kesehatan untuk dapat menyajikan data dan infomasi sebaik mungkin sehingga penilaian terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh sektor Kesehatan merupakan Gambaran yang nyata.


Profil Kesehatan Propinsi Jawa Barat yang terbit sekali dalam setahun memuat data dan informasi kesehatan selama satu tahun kalender yang dapat digunakan sebagai alat potret Jawa Barat bidang kesehatan.

 
Rencana Kerja

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

Prioritas pembangunan kesehatan tahun 2008 – 2013 merupakan penajaman, peningkatan cakupan dan kelanjutan dari prioritas pembangunan kesehatan periode 2005-2008. Prioritas pembangunan kesehatan tersebut dijabarkan setiap tahun dengan issu strategis. Issu strategis tahun 2010 sebagai berikut :
1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, masyarakat miskin, di daerah terpencil, tertinggal dan daerah perbatasan;
2. Intensitas dan penyebaran penyakit (multiple burden of disease), gizi buruk, dan krisis kesehatan akibat bencana;
3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Sasaran :
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas
2. Menigkatnya sumber daya dan infrastruktur pelayanan kesehatan
3. Meningkatnya pengendalian penyakit, gizi buruk dan tertanganinya krisis kesehatan akibat bencana
4. Terwujudnya kemitraan strategis dalam penerapan Sistem Kesehatan Provinsi
5. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

Kegiatan Unggulan :
1. Peningkatan pertolongan persalian oleh tenaga kesehatan yang kompeten di sarana/ fasilitas kesehatan;
2. Peningkatan promosi PHBS dan pengembangan kabupaten/kota siaga menuju kab/kota sehat;
3. Peningkatan pelayanan immunisasi dasar
4. Peningkatan penemuan kasus dan pengobatan TBC

RENCANA PROGRAM KEGIATAN
I. RENCANA PROGRAM KEGIATAN UNGGULAN (COMMONS GOALS)
A. PROGRAM UPAYA KESEHATAN
1. Perbaikan Gizi Balita Provinsi Jawa Barat
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
3. Penunjang Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Di Kecamatan Rawan Kesehatan
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar
5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Operasi Katarak
7. Pengembangan Integrasi dan Kesehatan Kabupaten /Kota Siaga
8. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di berbagai Tatanan dan Gema Mapan Remaja (Safe Our Youth)

B. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
1. Fasilitasi dan Penyusunan Perncanaan Pembangunan Kesehatan Jawa Barat
2. Monitorig dan Evaluasi Program Pembangunan Kesehatan
3. Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM)
4. Penyusunan Sistem Kesehatan Provinsi

C. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
1. Peningkatan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Immunisasi (PD3I)
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Haji
3. Penyelidikan Kejadian Epidemiologi (PE KLB)
4. Pemantapan Sistem Surveilans Penyakit
5. Peningkatan Pencegahan Dalam Penanganan Program IMS, HIV/AIDS Dan TB
6. Fasilitasi Pentalaksanaan ISPA Dan Diare
7. Pemanatapan Dan Penataksanaan Eliminasi Kusta Dan Filariasis
8. Pencegahan Penularan Penyakit DBD/Malaria
9. Fasilitasi Pengendalian Program Zoonosis
10. Manajemen Pengelolaan Kesehatan Lingkungan
11. Fasilitasi, Koordinasi Bantuan Alat Suntik Untuk Imunisasi
12. Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Dan Pasca Bencana/Kerusuhan

D. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
1. Pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Puskesmas
2 . Bindal ketersediaan pemerataan, mutu, keamanan obat, sediaan farmasi, alkes dan mamin
3. Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana RS Rujukan Flu Burung, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Umum PONEK
4. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
5. Kegiatan rehab sarana dan prasarana gudang obat dan perbekalan kesehatan
6. Pengembangan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
7. Pengembangan pelayanan laboratorium kesehatan
8. Peningkatan manajemen dan layanan kesehatan
9. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang medis

E. PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
1. Peningkatan kuantitas SDM Kesehatan (Penempatan tenaga kesehatan strategis)
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan
3. Peningkatan kualitas kompetensi tenaga kesehatan
4. Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
5. kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
II. RENCANA PROGRAM KEGIATAN PENUNJANG (NON COMMONS GOAL)
A. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
2. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Aparatur BPTKM Dinas Kesehatan
3. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPLK
4. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Aparatur BKKM
5. Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur

B. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan
2. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPLK
3. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPTKM Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
4. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKKM
5. penyelenggaraan administrasi perkantoran

C. PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1. Penyediaan Sarana Prasarana serta peralatan Kantor pada KP4

D. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1. Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan Internal Dinas Kesehatan
2. Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan Internal BPTKM Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
3. Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan Internal BPLK
4. Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan Internal BKKM
5. Peningkatan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal

E. PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran pada BPLK
3. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor BPTKM Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
4. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor

F. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
1. Pemutakhiran Data dan Informasi Kesehatan dan SIK Online



III. RENCANA BANTUAN TIDAK LANGSUNG/BANTUAN KEUANGAN
1. Perbaikan gizi balita Provinsi Jawa Barat
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
3. Peningkatan kesehatan ibu dan anak di kecamatan rawan kesehatan (GEMA MAPAN)
4. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar
5. Pengembangan integrasi dan kesehatan kabupaten/kota siaga
6. Pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Puskesmas
7. Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana RS Rujukan Flu Burung, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Umum PONEK
8. Pengembangan Fungsi Puskesmas Menjadi Puskesmas PONED
9. Perbaikan pemeliharaan dan pengadaan mebelair rumah dinas dokter puskesmas terpencil

 
Visi Misi

 Visi  Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat         

Dengan mempertimbangkan kesesuaian dan keterkaitan dengan Visi dan Misi Departemen Kesehatan serta Visi Pembangunan dan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat maka telah disusun Visi Pembangunan Kesehatan Jawa Barat yaitu : ”Tercapainya Masyarakat  Jawa Barat yang Mandiri untuk Hidup Sehat

Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri untuk Hidup Sehat adalah sikap dan kondisi dimana masyarakat Jawa Barat tahu, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalah kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan akibat penyakit, bencana, lingungan dan perilaku yang buruk , serta mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih meningkatkan kesehatannya dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.

Dalam mewujudkan visi pembangunan kesehatan tersebut maka telah dirumuskan Visi Dinas Kesehatan  Jawa Barat sebagai berikut : ”Akselerator Pencapaian Masyarakat  Jawa Barat yang Mandiri untuk Hidup Sehat”

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat harus mempunyai pengetahuan, kemampuan, kemauan, motivasi, etos kerja yang tinggi, dan menguasai teknologi untuk menjadi pendorong, penggerak, fasilitator dan advokator untuk terjadinya akselerasi pembangunan kesehatan di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat termasuk swasta, sehingga Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri untuk Hidup Sehat dapat segera tercapai, dan masyarakat Jawa Barat menjadi Sehat.

Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri untuk Hidup Sehat, maka rumusan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dalam 4 (empat) Misi yaitu :

  1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
  2. Mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
  3. Meningkatkan Sistem Surveilance dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  4. Menjamin ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.

Misi 1 :

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

Tujuan  :  

Meningkatkan upaya kesehatan yang mampu mendukung akses dan memberdayakan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas

Sasaran :

  1. Meningkatnya upaya untuk membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat serta mendorong masyarakat untuk memilih tempat pelayanan yang tepat.
  2. Meningkatnya upaya untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi ibu maternal, bayi, balita, anak sekolah/remaja, usia produktif dan usia lanjut.
  3. Meningkatnya upaya untuk meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil dan balita.
  4. Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan dan penggunaan obat,  produk pangan,  produk farmasi yang berbahaya serta tidak memenuhi syarat.
  5. Meningkatnya upaya untuk menyiapkan dan melaksanakan penanggulangan masalah kesehatan pada saat dan pasca bencana serta antisipasi pemanasan global
  6. Meningkatnya upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat.

Misi 2  : 

Mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan

Tujuan :

Meningkatkan ketersediaan pembiayaan, kebijakan dan pedoman, hukum, system informasi, pemahaman public yang positif tentang kesehatan, dan diikutinya standard mutu sarana, prasarana dan peralatan kesehatan

Sasaran :

  1. Meningkatnya Kualifikasi Rumah Sakit, Rumah Sakit khusus  dan UPTD Provinsi sebagai Center Of Excellent tingkat Nasional/Internasional
  2. Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Manajemen Pelayananan dan Pembangunan Kesehatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan yang evidence base didukung oleh data yang akurat.
  3. Terwujud dan dipatuhinya berbagai kebijakan dan regulasi kesehatan yang pro rakyat, mengutamakan kenyamanan dan keamanan klien/pasien serta petugas.
  4. Terwujudnya pemahaman public yang posistif tentang pembangunan kesehatan global, nasional dan local
  5. Meningkatnya pelayanan kesehatan diberbagai tatanan sesuai dengan standar mutu.
  6. Meningkatnya akuntabilitas dan ketepatan pelaksanaan bantuan keuangan Departemen Kesehatan, Gubernur Provinsi Jawa Barat ke Kabupaten/Kota Jawa Barat.  

Misi 3 :

Meningkatkan Sistem Surveilance dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tujuan :

Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit.

Sasaran :

  1. Meningkatnya peran dan komitmen pemerintah daerah, jejaring kerja LS/LP dan kemitraan dengan masyarakat termasuk swasta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit
  2. Meningkatnya perlindungan, penatalaksanaan kasus, pengendalian factor resiko serta terselenggaranya system surveillance dan kewaspadaan dini KLB/Wabah secara berjenjang.
  3. Meningkatnya upaya untuk mengembangkan sentra regional untuk rujukan penyakit, pelatihan penanggulangan penyakit, kesiap siagaan KLB/Wabah dan bencana maupun kesehatan matra
  4. Mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat dan menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan

Misi 4  :

Menjamin ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.

Tujuan  :

Meningkatkanjumlah, jenis , mutu dan penyebaran tenaga serta kesehatan, dan pemberdayaan profesi kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.

Sasaran :

  1. Meningkatnya ketersedian tenaga kesehatan yang professional dan kompeten di semua sarana pelayanan kesehatan
  2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayananan kesehatan pemerintah dan swasta yang terjangkau dan berkualitas

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan dan sasarannya, maka untuk memperjelas cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui strategi pembangunan kesehatan yang terdiri atas Kebijakan dan Program sebagai berikut:

Kebijakan 1: Meningkatkan  pelayanan kesehatan terutama Ibu dan Anak, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

  1. Program Upaya Kesehatan

Kebijakan 2 : Mengembangkan sistem kesehatan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

  1. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Kebijakan 3 : Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

  1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 

Kebijakan 4 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

  1. Program Sumber Daya Kesehatan
 
Sejarah

Pada permulaan zaman kemerdekaan/revolusi (17-8-45) penyelenggaraan pemerintah dibidang kesehatan di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Jawatan/Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh Dr Purwosuwardjo sebagai Dokares di Bandung. Jawatan Kesehatan ini pertama kali berkantor di sebuah gedung di jalan  Diponegoro kemudian pindah ke jalan Braga  (sekarang dipakai toko Sarinah) karena Belanda terus menyerbu maka Dokares Priangan bersama-sama dengan Kantor Keresidenan mengungsi ke Garut menempati hotel melati ini terjadi pada bulan April 1946.

Pada tanggal 1 Agustus 1946 dibentuk Jawa Barat, nama Kantor Inspeksi Kesehatan Jawa Barat berulang kali berubah yaitu tahun 1953 menjadi Jawatan Kesehatan Inspeksi Jawa Barat, Tahun 1956 Pengawas Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat , Tahun 1957 Knator Inspeksi Kesehatan Jawa Barat dan Tahun 1959 menjadi Dinas Kesehatan Daswati I Jawa Barat

Perkembangan pengorganisasian bidang kesehatan di Jawa Barat sejak Pelita I mengalami perubahan . Mulai tahun 1970 unsur pelaksanan pemerintah daerah di bidang kesehatan berbentuk Jawatan Kesehatan Propinsi Jawa Barat berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat No ; 189/OP/GOM/SK/70.

Sejak  dikeluarkannya keputusan menteri kesehatan nomor: 125/IV/Kab/BU/75 diadakan pemisahan Dinas Kesehatan Tingkat  I Propinsi Jawa Barat dan dibentuk Kantor Wilayah Departemen Kantor Wilayah Departemen Kesehatan (Kanwil Depkes) dengan struktur organisasi sebagai berikut:

    * Bagian Tata Usaha
    * Bidang Perencanaan
    * Bidang Pelayanan dan Pengendalian

Akan tetapi tahun 1979 sesuai dengan keputusan Metrei Kesehatan RI no 275/Men.Kes/SK/VII/79 susunan organisasi Kanwil Depkes terdiri dari :

    * Bagian Tata Usaha
    * Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi
    * Bidang Bimbingan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Masyarakat
    * Bidang Bimbingan dan Pengendalian Pemberantasan Penyakit Menular
    * Bidang Bimbingan dan Pengendalian Produksi dan Penggunaan Obat dan Makanan

Tahun 1986 Struktur organisasi dan tata kerja Kanwil Depkes Provinsi Jawa Barat  mengalami perubahan semula terdiri dari kepala kantor Wilayah yang membawahi 1 bagian dan 4 bidang menjadi  1 Bbagian dan 5 bidang

Ada era desentralisasi terjadi lagi perubahan struktur organisasi dan tatakerja , tahun 2001 terjadi penggabungan antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan Kanwil Depkes  Provinsi Jawa Barat  menjadi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

 
Tugas Pokok

Merumuskan kebijakan operasional di bidang Kesehatan yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Propinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur serta tugas pembantuan

 
Fungsi

a. Perumusan kebijakan operasional di bidang Kesehatan
b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan
c. Fasilitasi pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan dan pembinaan UPTD
d. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas
 

 
Program Kerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka disusun program-program pembangunan sesuai dengan kebijakan yang telah diuraikan di atas dengan sasaran program, sebagai berikut :

Kebijakan 1:

Meningkatkan  pelayanan kesehatan terutama Ibu dan Anak, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

1.  Program Upaya Kesehatan, dengan Sasaran :

  • Meningkatnya komitmen dan kemampuan kabupaten/kota untuk             mengembangkan Desa Siaga dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
  • Meningkatnya Keluarga Sadar Gizi
  • Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu Nifas, bayi, anak dan masyarakat berisiko tinggi.
  • Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan/spesialistik yang bermutu.
  • Meningkatnya penggunaan obat rasional dan pemakaian obat generic di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swata disetiap jenjang
  • Meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan makanan dan sediaan perbekalan farmasi terutama napza, narkoba dan batra.
  • Tertanggulanginya masalah kesehatan pada saat dan pasca bencana dan antisipasi global warming.
  • Meningkatnya derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktifitas fisik dan olah raga yang baik, benar, teratur dan terukur.

Kebijakan 2 :

Mengembangkan sistem kesehatan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

1.    Program Manajemen Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran :

 

  • Meningkatnya kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi  Center Of Excellent/Rujukan Spesifik berbasis masalah kesehatan Jawa Barat (Stroke, penyakit jantung, gerontology dll) yang mempunyai kulitas tingkat Nasional/Dunia
  • Terwujudnya system rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya (laboratorium diagnostic kesehatan) regional Jawa Barat (HIV, Flu Burung dll).
  • Tersedianya anggaran/pembiayaan kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan jumlah mencukupi, teralokasi sesuai dengan besaran masalah dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna dan diutamakan untuk upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan (preventif dan promotif)
  • Terciptanya system pembiayaan kesehatan skala provinsi.
  • Tersedianya berbagai kebijakan , standar pelayanan kesehatan skala provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan
  • Terwujudnya system informasi dan surveillance epidemiologi kesehatan yang evidence base, akurat diseluruh kabupaten/kota, Provinsi dan on line dengan Nasional.
  • Terwujudnya mekanisme dan jejaring untuk terselenggaranya komunikasi dan terbentuknya pemahaman public tentang PHBS, pembangunan kesehatan dan masalah kesehatan global, nasional dan local
  • Pelayanan Kesehatan di setiap Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu.
  • Terwujudnya akuntabilitas dan pencapaian kinerja program pembangunan kesehatan yang baik.

  
2.    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran  :

 

  • Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit
  • Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
  • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan.


Kebijakan 3 :

Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

1.    Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dengan sasaran sebagai berikut :

 

  • Meningkatnya jumlah/persentase Desa mencapai Universal Child Immunization (UCI).
  • Meningkatkan system kewaspadaan dini terhadap peningkatan dan penyebaran penyakit akibat pemanasan global (global warming)
  • Meningkatnya upaya pengendalian, penemuan  dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, Malaria, penyakit cardio vascular (stroke, MI), penyakit metabolism (DM) dan penyakit jiwa, penyakit gigi dan mulut, penyakit mata dan telinga, penyakit akibat kerja.
  • Setiap KLB dilaporkan secara cepat < 24 Jam kepada kepala instansi kesehatan terdekat.
  • Setiap KLB/Wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat.
  • Eliminasi penyakit tertentu yang berorientasi pada penguatan system, kepatuhan terhadap standard dan peningkatan komitmen para pihak.
  • Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan terutama di daerah lintas batas kab/kota dan provinsi.


Kebijakan 4 :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

1.    Program Sumber Daya Kesehatan, dengan sasaran :

 

  • Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan yang sesuai dengan standar.
  • Meningkatnya pendayagunaan aparatur kesehatan
  • Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan
  • Meningkatnya kecukupan obat dan perbekalan kesehatan (standar nasional Rp 9000,-/orang/tahun)
  • Meningkatnya citra pelayanan kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya
  • Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan sesuai standar.
 


SOSIAL MEDIA