Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Dinas Pertanian Tanaman Pangan

     

    Dinas Pertanian Tanaman Pangan

    Alamat
    Jl. Surapati no. 71 Bandung, (022) 2503884

    Website
    http://diperta.jabarprov.go.id

     

    Nama Lengkap
    Ir. Diden Trisnadi, MP

    Pendidikan

    Karier

    Penghargaan

    Selayang Pandang

    Penyajian Data dan Informasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang akurat dan tersedia pada saat dibutuhkan seperti Luas Baku Lahan, Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi serta data lainnya yang dianggap penting oleh pemakai data dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan merupakan kebutuhan yang mendasar.

               Selain penyajian Data dan Informasi Pertanian dalam strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan diperlukan juga Sistem Jaringan Informasi melalui komputer yang merupakan salah satu media informasi secara terpadu yang sedang kita wujudkan.

               Sistem informasi manajemen terkomputerisasi ini agar dimanfaatkan oleh aparat lingkup pertanian serta seluruh stake holder yang terkait, selain sebagai evaluasi pelaksanaan di lapangan juga sebagai bahan Rencana Tindak Lanjut Program Pembangunan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat.

               Akhirnya, harapan kami semoga adanya situs Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang memerlukan.

     
    Rencana Kerja
     
    Visi Misi

    VISI

    Mengacu pada Kebijakan Pola Dasar Pembangunan Provinsi Jawa Barat maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat telah merumuskan danmenetapkan RENSTRA (Rencana Strategis) tahun 2008 – 2013 yangdituangkan dalam visi

    " Mewujudkan Petani Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera ".

    MISI

    Mengacu pada visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat di atas, maka Dinas PertanianTanaman Pangan Provinsi Jawa Barat menetapkan misinya, sebagai berikut :

    1. Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Sumber Daya Manusia Pertanian
    2. Meningkatkan  Produksi dalam rangka Mendukung Ketahanan Pangan.
    3. Meningkatkan Daya Saing dan Nilai Tambah Produk Pertanian
    4. Meningkatkan Sarana Produksi Pertanian
    5. Meningkatkan Kemitraan dengan Stake Holder dan Terobosan Pemasaran Produk Pertanian
    6. Mewujudkan kelestarian Sumber Daya Alam Melalui Pembangunan Pertanian Yang Berwawasan Lingkungan
     
    Sejarah

    Kegiatan sub sektor pertanian tanaman pangan di Jawa Barat sejak jaman penjajahan sampai saat ini telah mengalami perkembangan yang menggembirakan baik dilihat dari segi pencapaian populasi, Produksi, Konsumsi, Penyeapan Tenaga Kerja, Pendapatan Petani, Permintaan Masyarakat konsumen, Investasi mapun sumbangan bagi Devisa Negara.

    Perkembangan tersebut tidak terlepas dari keberadaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dalam peranannya untuk meningkatkan Produksi, populasi, konsumsi dan pemasaran produk-prosduk pertanian tanaman pangan.

    Pada masa penjajahan Belanda, lembaga yang menyelenggarakan pembinaan pertanian di Jawa Barat adalah Provinciale Lanbouw Voorlichtings Dienst (LVD) yang dikepalai oleh seorang Inspektur berkebangsaan Belanda yang disebut Landbouw inspecteur . Lembaga ini diperkirakan telah berdiri sejak tahun 1912.

    Fungsi lembaga ini adalah untuk memberikan pembinaan terhadap para petani pribumi untuk meningkatkan produksi sedangkan alih teknologi diberikan dalam batas-batas tertentu karena atas dasar pertimbangan politis.

    Kelembagaan LVD terdiri dari 2(dua) bagian yaitu :

    Satuan organisasi LVD secara organik berada dibawah Departemen Van Landbouw Nijverheid en Handel (Departemen Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan) yang berkedudukan di Batavia.

    Wilayah kerja LVD adalah :

     

    Kelembagaan khusus lainnya yaitu Zaad Hoeve (Balai Benih Padi) yang didirikan tahun 1921 dan berkedudukan di Cihea Kabupaten Cianjur dan dikelola oleh LVD.

    Pada masa penjajahan Belanda terdapat beberapa lembaga khusus yang menyeleggarakan pendidikan di Bidang Pertanian yaitu :

     

    Pada jaman pendudukan Jepang, penyelegaraan pembinaan pertanian dilaksanakan oleh Norinka yang bernaung dibawah pemerintahan Jepang.

    Kebijaksanaan program maupun sistem pembinaan pertanian ditrapkan tidak berbeda pada jaman Belanda, yaitu memberikan pembinaan kepada para petani untuk meningkatkan produksi akan tetapi tujuannya diperluas dengan sasaran utama untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk mensuplai keperluan perang bagi tentara Jepang.

    Pada masa Jepang ini, pengelolaan Balai Benih Padi Cihea dilanjutkan oleh Norinka

    Sedangkan dibidang pendidikan pertanian, pada jaman penjajahan Jepang ini ditandai dengan perubahan nama Landbouw Berdrijf School (LBS) menjadi sekolah Pertanian Pertama.

    Setelah Indonesia merdeka maka pada tahun 1945 didirikan Jawatan Pertanian Republik Indonesia yang merupakan Lembaga di bawah Departemen kemakmuran. Kebijaksanaan maupun programnya adalah untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani, sedangkan bidang yang ditanganinya mencakup segala aspek yang menyangkut kemakmuran rakyat, perkebunan, perikanan, kehewanan dan penyalur bahan makanan.

    Balai Benih Padi Cihea Ex. Norinka dilanjutkan pengelolaannya oleh Jawatan Pertanian Republik Indonesia dengan nama Perusahaan Pertanian Cihea (PP Cihea)

    Pada tahun 1948 sekolah pertanian pertama tanjungsari diubah namanya menjadi sekolah Pendidikan Mantri Pertanian (SPMP).

    Pada tahun 1950 lahir Provinsi daerah Tingkat I Jawa Barat yang dibentuk dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 1950, undang-undang tersebut memberikan beberapa urusan yang menjadi kewenangan pangkal daerah, diantaranya adalah urusan pertanian.

    Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka Pemerintah Propinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah sementara Propinsi Jawa Barat Nomor 3/UPO/1952 tanggal 4 Juni 1952 yang pokoknya menetapkan :

    Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 64 Tahun 1957, bagian tanaman perkebunan yang semula termasuk Jawatan Pertanian dipisahkan menjadi lembaga tersendiri bergabung dengan Jawatan Karet Rakyat Jawa Barat yang sekarang menjadi Dinas Perkebunan.

    Dengan peraturan dareah Nomor 13/PD-DPRD-GR/ 1961 tentang penyerahan urusan-urusan dalam lapangan pertanian rakyat kepada daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat dibentuk jawatan pertanian rakyat di daerah Tingkat II. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan diberikan oleh Jawatan Pertanian Rakyat Wilayah yang berkedudukan di Keresidenan.

     

    1. Pendahuluan
      1. Latar Belakang
    2. Riwayat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat
      1. Jaman Penjajahan Belanda
        1. Landbouw Voorlichtings Dienst (LVD)
          1. Bagiatan Tanaman Rakyat (Indlandsche landbouw) yang bidang pengelolaannya meliputi Tanaman Padi, Palawija, Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan.
          2. Bagian Tanaman Keras, yang bidang pengelolaannya meliputi tanaman-tanaman perkebunan seperti Kopi, karet, kapok, kina dan teh.
          1. Tingkat provinsi dikepalai oleh : Inspektur LVD yang berkebangsaan Belanda.
          2. Tingkat Karesidenan dikepalai oleh Landbouwconsulenten yang berkebangsaan Belanda
          3. Tingkat Kabupaten dikepalai oleh : Adjunct Landbouwconsulenten yang pada umumnya dijabat oleh pribumi.
          4. Tingkat Kewedanaan dikepalai oleh : Landbouw opzichters, yang dijabat oleh pribumi.
          5. Tingkat Kecamatan dikepalai oleh Mantri Landbouw, yang dijabat oleh Pribumi
        2. Lembaga Perbenihan
        3. Lembaga Pendidikan Pertanian
          1. Cultur School (CS), berkedudukan di Sukabumi
          2. Midlebaare Landbouw School (MLS), berkedudukan di Bogor
          3. Landbouw Bedrijf School (LBS), berkedudukan di Tanjungsari kabupaten Sumedang.
      2. Jaman Penjajahan Jepang
        1. N o r i n k a
        2. Lembaga Perbenihan
        3. Lembaga Pendidikan Pertanian
      3. Jaman Kemerdekaan
        1. Periode Tahun 1945 s/d 1949
          1. Jawatan Pertanian Republik Indonesia
          2. Lembaga Perbenihan
          3. Lembaga Pendidikan Pertanian
        2. Periode Tahun 1950 s/d 1974
          1. Jawatan Pertanian Rakyat
            1. Membentuk Jawatan Pertanian Rakyat, Jawatan Kehewanan dan Jawatan Perikanan darat.
            2. Menunjuk beberapa pejabat sebagai Kepala Jawatan masing-masing
          2. Lembaga Perbenihan
            1. Pusat Pembibitan Tanaman Jeruk cabang Pasirjati, yang didirikan tahun 1951
            2. Balai Pertemuan Masyarakat Desa (BPMD) beserta lahan percontohannya yang merupakan sarana pendidikan non formal dan merupkan cikal bakal Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang didirikan tahun 1951.
            3. Balai-balai benih dan Percontohan Pertanian Tanah Kering (PPTK) yang tersebar diseluruh Kabupaten diseluruh Jawa Barat ± 219 lokasi yang didirikan bertahap dari tahun 1951-1957.
            4. Penyerahan Balai Benih Padi Cihea/PP Cihea dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang didirikan tahun 1955.
            5. Berdasarkan peraturan daerah Nomor 13/PD-DPRD-GR/ 1961 maka sebagian besar Balai Benih dan PPTK diserahkan kepada Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
            6. Pusat Pengembangan Produksi Palawija berkedudukan di Plumbon Kabupaten Cirebon, yang didirikan tahun 1970, merupakan pengembangan da r i B alai Benih Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon.
            7. Perusahaan Pertanian Cihea (PP Cihea)di ubah menjadi Perusahaan Jawatan Tani Makmur cihea berdasarkan Surat keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 98/EK/XIII/Pers/70 tanggal 07 April 1970.
          3. Lembaga Pendidikan Pertanian
            1. Diadakan penambahan jurusan pada Sekolah Mantri Pertanian (SPMP) Tanjungsari dengan sekolah Guru Pertanian (SGP), pada tahun 1951.
            2. Pada tahun 1955 nama sekolah pendidikan Mantri pertanian/Sekolah Guru Pertanian diubah menjadi Sekolah Pengamat Pertanian
            3. Berdasarkan KepGub. Jawa Barat Nomor 24/VIII-C/E/60 tanggal 24 Agustus 1960 tentang Pendirian Sekolah Pertanian Menengah Atas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Tanjungsari, maka Sekolah Pengamat Pertanian ditingkatkan menjadi Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA).
            4. KepGub. Nomor B.III-7/E.53/Pend/SK/65 tanggal 5 Pebruari 1965 tentang pendirian SPMA ditiap-tiap Kabupaten dibentuk 20 SPMA di 17 Kabupaten.
            5. Berdiri SPMA Gegerkalong berdasarkan KepGub Nomor B.III-42/E-50-Pend/SK/65 tanggal 20 Oktober 1965.
        3. Periode Tahun 1975 s/d sekarang
     
    Tugas Pokok

    Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian tanaman pangan berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

     
    Fungsi

    FUNGSI

    1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis sumberdaya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura dan bina usaha;
    2. Penyelenggaraan urusan pertanian tanaman pangan meliputi sumberdaya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura dan bina usaha;
    3. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pertanian tanaman pangan meliputi sumber daya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura dan bina usaha
    4. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD;
     
    Program Kerja