Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

ILPPD 2016

  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    ILPPD 2016

    INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( ILPPD )

    PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016

    I. PENDAHULUAN

    Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Penyampaian ILPPD ini sekaligus juga untuk melaksanakan amanat pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

    Penyampaian ILPPD dimaksudkan untuk menginformasikan kemajuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2016 kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memperoleh masukan dan saran guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun-tahun mendatang. 

    II. GAMBARAN UMUM DAERAH

    Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah daratan seluas 38.126,54 km2 dengan garis pantai sepanjang 724,85 km. Secara Geografis Provinsi Jawa Barat terletak pada posisi 104°48" - 108°48" Bujur Timur dan 5°50" - 7°50" Lintang Selatan. Jumlah penduduk Jawa Barat pada Tahun 2016 sebanyak 47.379.389 jiwa.

    Secara administratif pemerintahan, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 Kota, yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Pangandaran serta Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Kota Banjar. 

    III. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS MISI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

    Misi Pertama ”Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing”, mencakup urusan :

    - Urusan Bidang Pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui alokasi pembiayaan sebesar 20 persen dari total APBD, yang dialokasikan untuk: Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MA sebanyak 17.912.229 siswa, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi SMP Negeri sebanyak 150 ruang, 699 ruang bagi SMP/MTs Swasta, dan untuk SMA/SMK/MA Swasta sebanyak 541 ruang, serta SMA/SMK Negeri sebanyak 162 ruang yang ditujukan untuk meningkatkan daya tampung siswa. Adapun capaian keberhasilan di bidang pendidikan pada Tahun 2016 ditunjukkan oleh: Meningkatnya Indeks Pendidikan dari 60,45 poin pada Tahun 2015 menjadi 61,39 poin pada Tahun 2016; Meningkatnya Angka Melek Huruf dari 98,29 poin pada Tahun 2015 menjadi 98,78 poin pada Tahun 2016; angka rata-rata lama sekolah kabupaten sebesar 7,22 dan untuk kota sebesar 9,92; APK sekolah menengah Pertama Tahun 2016 mencapai 99,86 persen; APK sekolah menengah atas mencapai 67,56 persen, APK pendidikan tinggi pada Tahun 2016 sebesar 17,76 persen.

    - Urusan Bidang Kesehatan, difokuskan kepada peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat khususnya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk puskesmas mampu PONED sebanyak 425 Unit yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota. Kegiatan lain yang dapat memastikan kualitas dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara langsung adalah penempatan 72 orang dokter PTT, 12 orang dokter gigi PTT, 741 orang bidan PTT, dan 5 Orang dokter spesialis PTT, 35 orang perawat, 19 orang sanitarian, 21 orang nutrisionis, 25 orang farmasis, dan 27 orang analis kesehatan, sehingga jumlahnya sebanyak 957 orang tenaga medis. Capaian keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kesehatan dari 80,80 poin pada Tahun 2015, menjadi 81,05 poin pada Tahun 2016, dan Angka Harapan Hidup (AHH) dari sebesar 72,52 tahun pada Tahun 2015 menjadi 72,68 tahun pada Tahun 2016.

    - Urusan Bidang Ketenagakerjaan. Upaya yang dilaksanakan pada urusan bidang ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Jawa Barat, yang diwujudkan melalui kegiatan: pelatihan keterampilan kerja; meningkatkan kompetensi tenaga kerja; dan mempersiapkan keahlian masyarakat yang akan berwirausaha. Capaian keberhasilan pembangunan di urusan bidang ketenagakerjaan pada Tahun 2016 ditunjukan oleh capaian: tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 60,65 persen; pengendalian tingkat pengangguran terbuka yang berada pada kisaran 8,89 persen; penyediaan lapangan kerja yang dapat menyerap 401.271 orang tenaga kerja; dan telah dilatih angkatan kerja yang mampu bersaing di pasar kerja atau dapat berwirausaha sendiri sebanyak 3.790 orang. Disamping itu, telah dilakukan supervisi norma ketenagakerjaan di 75 Perusahaan sebagai upaya untuk melindungi tenaga kerja, demikian pula untuk menciptakan suasana hubungan industrial yang harmonis telah dilakukan pembinaan dan pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit di 60 perusahaan.

    - Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pada Tahun 2016, upaya yang dilaksanakan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi: (1) Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan capaian indeks pemberdayaan gender (IDG) pada tahun 2016 sebesar 69,02 poin dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 89,11 poin; dan (2) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, yang diwujudkan diantaranya dapat dilihat dengan tercapainya beberapa indikator, yaitu jumlah desa/kelurahan P2WKSS dengan capaian : 211 Desa/Kelurahan, Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui PEKKA dengan capaian : 501 Desa/Kelurahan, Prosentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (trafficking) dengan capaian : 40 persen, Jumlah Kota Layak Anak dengan capaian : 35 desa/kelurahan.

    - Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang ditujukan untuk membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga, melalui : (1) Peningkatan kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang difokuskan pada upaya untuk memerangi ancaman radikalisme, narkoba, pornografi dan pornoaksi; (2) Peningkatan pelayanan keluarga berencana dengan capaian perbandingan jumlah peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur sebesar 74,88 persen; dan (3) Pendewasaan usia perkawinan dengan rata-rata usia perkawinan pada usia 19,6 tahun.

    - Urusan Bidang Perpustakaan. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Misi Kesatu terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut: Tingkat Pembinaan Teknis kelembagaan semua jenis perpustakaan di Jawa Barat sebanyak 590 unit; tingkat pembinaan sumber daya manusia pengelola perpustakaan di jawa barat sebanyak 1.277 orang; jumlah koleksi bahan perpustakaan sebanyak 28.383 judul; dan tingkat pembudayaan kegemaran membaca (PKM) masyakarat di Jawa Barat sebanyak 5.375 orang.

    - Urusan Bidang Ketransmigrasian, pembangunan di bidang ketransmigrasian merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa Barat yang berkualitas. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pengembangan program transmigrasi, dan layanan ketransmigrasian, dengan capaian jumlah pengiriman transmigrasi ke luar pulau Jawa 217 kepala keluarga atau 758 jiwa meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 183 kepala keluarga. Hal lain yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas ketransmigrasian adalah dengan penandatanganan naskah kerjasama bidang ketransmigrasian sebanyak 9 naskah Kesepakatan Bersama/ MoU antara Provinsi Jawa Barat selaku daerah pengirim dengan Provinsi daerah penerima, adapun naskah Perjanjian Kerjasama Antar Daerah (KSAD) antara Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten daerah penempatan sebanyak 23 KSAD. 

    Misi kedua, yaitu "Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan", mencakup urusan :  

    - Urusan Bidang Pertanian. Ditujukan untuk peningkatan produksi, ekonomi berbasis sektor pertanian, dankesejahteraan petani. Capaian urusan bidang pertanian pada Tahun 2016, ditunjukan oleh: (1) Peningkatan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 104,31 poin, yang menunjukkan penerimaan dari sektor pertanian lebih tinggi dibanding pengeluaran petani; (2) Produksi padi mencapai 12,54 juta ton, dengan produktivitas padi sebesar 60,49 kuintal/Ha; (3) Produksi jagung sebanyak 1,63 juta ton, pipilan kering dengan produktivitas 81,68 kuintal/Ha; (4) Produksi kedelai sebanyak 92,07 ribu ton, dengan produktivitas mencapai 16.74 kuintal/Ha atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan Tahun 2015 dengan produktivitas 16.44 kuintal/Ha (5) Produksi komoditas peternakan meliputi: produksi daging dicapai sebesar 901.739 ton, telur 253.617 ton, dan susu 352.393 ton. Keberhasilan peningkatan produksi pertanian tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memfasilitasi pertemuan penyuluh tingkat Provinsi Jawa Barat sebanyak 5.408 orang penyuluh dan terfasilitasinya pertemuan petani melalui mimbar saresehan KTNA tingkat Provinsi Jawa Barat sebanyak 225 orang petani, serta pelatihan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan sebanyak 350 orang.

    - Urusan Bidang Ketahanan Pangan, ditujukan untuk menyediakan dan memenuhi kecukupan pangan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan urusan bidang ketahanan pangan pada Tahun 2016 ditunjukan dengan stabilitas harga pangan dari 124,94 persen pada Tahun 2015 menjadi 125,48 persen pada Tahun 2016; dan skor pola pangan harapan meningkat dari 78,3 poin Tahun 2015 menjadi 81,0 poin pada Tahun 2016. Untuk memenuhi ketersedian pangan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah bekerja sama dengan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat dalam penyediaan cadangan pangan yang mencapai 198,5 ton.

    - Urusan Bidang Perikanan dan Kelautan, dilaksanakan melalui kegiatan: peningkatan produksi perikanan budidaya, revitalisasi budidaya tambak di Pantai Utara Jawa Barat, revitalisasi perikanan budidaya di Pantai Selatan Jawa Barat, pengembangan teknologi budidaya perikanan air tawar, fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap, peningkatan pengelolaan pelabuhan perikanan pantai, pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan, peningkatan teknologi penangkapan ikan dan restocking perairan umum di 27 kabupaten/kota. Keberhasilan kinerja urusan bidang perikanan dan kelautan pada Tahun 2016, ditunjukan oleh produksi kelautan dan perikanan mencapai 1,381 juta ton, yang terdiri atas: produksi budidaya ikan sebesar 1,089 juta ton, produksi ikan tangkap sebesar 291,32 ribu ton, konsumsi ikan se-Jawa Barat sebesar 25,88 kg/Kapita/Tahun.

    - Urusan Bidang Kehutanan. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah berupaya meningkatkan produktivitas sumber daya hutan melalui pengembangan aneka usaha kehutanan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan, serta pengembangan kelembagaan kelompok tani sekitar hutan. Pencapaian indikator kinerja bidang kehutanan pada tahun 2016 diantaranya jumlah produksi kayu di Jawa Barat sebesar 1.814.215 m3 dan jumlah Produksi olahan Kayu dan Non Kayu dengan sebesar 840.031.142,00 m3 dari olahan kayu gergaji, veneer, barecore dan blockboard dan produksi Madu melalui budidaya lebah madu sebesar 35.324 Liter.

    - Urusan Bidang Penanaman Modal, sebagai bagian penting untuk memperkuat perekonomian yang kokoh dan berkeadilan. Pelaksanaan urusan tersebut dilaksanakan melalui pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dalam bentuk pembinaan dan pemantauan PMA/PMDN di 27 kabupaten/kota, serta penyelenggaraan promosi dan kerjasama investasi kepada 500 calon investor di dalam maupun luar negeri. Capaian keberhasilan pembangunan urusan bidang penanaman modal pada Tahun 2016 diantaranya: nilai Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 79,99 triliun rupiah lebih; nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar 68,05 triliun rupiah lebih; dan nilai investasi PMA dan PMDN sebesar 193,04 triliun rupiah. Berdasarkan Pembentukan Modal Tetap Bruto, nilai investasi (PMTB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar 412,30 triliun rupiah.

    - Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ditujukan untuk penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembinaan teknis, advokasi, fasilitasi, dan akses pengusaha kecil dan menengah serta koperasi kepada lembaga keuangan dan perbankan. Capaian keberhasilan pembangunan urusan bidang koperasi dan usaha kecil menengah pada Tahun 2016 melalui program: (1) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (2) Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Capaian keberhasilan pembangunan urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Tahun 2016 ditunjukkan oleh: (1) jumlah penerima manfaat kredit modal usaha sebanyak 14.868 orang; (2) jumlah koperasi aktif sebanyak 16.878 koperasi; (3) peningkatan jumlah pertumbuhan skala usaha koperasi sebesar 5 persen; (4) persentase kredit yang diserap UMKM sebesar 40 persen; (5) Jumlah Wirausahawan Baru yang menjadi pelaku usaha sebesar 100 persen.

    - Urusan Bidang Perindustrian, ditujukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan penumbuhan berbagai jenis industri, khususnya industri kecil dan menengah. Untuk mecapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui program: (1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; (2) Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Capaian keberhasilan pembangunan urusan bidang perindustrian pada Tahun 2016 yaitu: (1) Peningkatan nilai produksi IKM sebesar 15 persen; (2) Peningkatan jumlah SDM IKM yang bersertifikat sebanyak 3.000 orang; (3) Pertumbuhan Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat sebesar 185,80 Trilyun Rupiah; (4) Peningkatan jumlah unit usaha IKM sebanyak 202.955 unit usaha dan; (5) peningkatan jumlah wirausaha baru sebanyak 9.000 orang.

    - Urusan Bidang Perdagangan, ditujukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui program; (1) Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri; (2) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; (3) Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Capaian keberhasilan pembangunan urusan Bidang Perdagangan pada Tahun 2016 ditunjukkan oleh: (1) Meningkatnya laju pertumbuhan ekspor sebesar 3,34 persen dan penurunan nilai impor Jawa Barat sebesar 2,5 persen; (2) Peningkatan nilai ekspor non migas Jawa Barat per tahun sebesar 2,75 persen; (3) peningkatan jumlah ekspor Jawa Barat per tahun sebesar 125 Triliun; (4) jumlah UTTP sebanyak 6.831.222 buah dan BDKT sebanyak 3.900 buah serta peningkatan cakupan pengawasan barang beredar sebesar 1,5 persen.

    Misi ketiga yaitu “ Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik”, mencakup :

    - Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan, dilaksanakan melalui inovasi pengembangan sistem RKPD Jabar Online 2101, pengembangan e-monev, pengelolaan satu data pembangunan Jawa Barat, penyusunan basis data kemiskinan melalui aplikasi Kilometer Nol (KM-0) Pro Poor, pembentukan Badan Pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan dan Badan Pengembangan Jawa Barat Bagian Utara; Fasilitasi Pengembangan 3 (tiga) Metropolitan, yaitu: Pengembangan Metropolitan BODEBEKKARPUR, Metropolitan Bandung Raya, Metropolitan Cirebon Raya, dan 3 (tiga) Pusat pertumbuhan (Growth Centre) yaitu Pusat Pertumbuhan Pangandaran, Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu, dan Pusat Pertumbuhan Rancabuaya di Provinsi Jawa Barat, serta penelitian dan pengkajian aspek pembangunan Jawa Barat.

    - Urusan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dilaksanakan melalui kegiatan penataan administrasi pencatatan sipil dan administrasi kependudukan, serta inovasi pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pengendalian dan Penataan Kependudukan.

    - Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2016 capaian urusan bidang komunikasi dan informatika ditunjukkan: (1) Peningkatan indeks keterbukaan informasi publik sebesar 3,51 poin yang pada tahun 2016 sebesar 76,50 poin dibanding tahun 2015 sebesar 72,99 poin; (2) Jumlah penduduk melek TIK sebanyak 17.267.870 orang, yang dilaksanakan melalui kegiatan: Jabar cyber service (layanan publik secara online), layanan koneksi jaringan komunikasi digital, dan pembentukan komisi informasi Provinsi Jawa Barat, implementasi sistem informasi paperless office di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; (3) meningkatnya penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik sebesar 55 persen; (4) meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat dan stakeholder pembangunan sebesar 100 persen; (5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada LPSE mencapai predikat sangat baik dengan mutu pelayanan mendapat nilai ”A”. Capaian tersebut dilaksanakan melalui perlindungan terhadap informasi yang dikelola LPSE Provinsi Jawa Barat, melalui penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2005 pada penyelenggaraan LPSE, yang meliputi: registrasi, verifikasi, training, tendering, helpdesk, data center dan technical support, disamping itu juga telah ditetapkan 17 standar kelembagaan LPSE dari sisi layanan dan keamanan informasi.

    - Urusan Bidang Pertanahan, Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengamankan aset tanah dengan penerbitan buku Sertifikat Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dari target sebanyak 200 sertifikat dan telah membuat sertifikat sebanyak 1461 persil dari total yang perlu disertifikatkan sekitar 4.452 persil.

    - Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, keberhasilannya dapat ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat partisipasi pemilihan umum mencapai 62,58 dan indeks demokrasi Provinsi Jawa Barat sebesar 73,04 poin yang dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi pemilihan kepala daerah secara serentak di Kabupaten/Kota seluruh Jawa Barat pada tahun 2016. Keberhasilan penyelenggaraan pilkada serentak Jawa Barat 2016 di 8 (delapan) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Indramayu, Karawang, Pengandaran, Tasikmalaya, Sukabumi, Bandung, Cianjur dan Kota Depok, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih apresiasi atas partisipasi aktif menyukseskan pengawasan pilkada serentak yang lebih baik dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada di Jawa Barat berupa “Bawaslu Jabar Award 2016” yang diberikan oleh Ketua Bawaslu Jabar. pemerintahan dalam bidang keuangan, pada Tahun 2016 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendapatkan kembali opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 dari BPK RI, dan Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut (Tahun Anggaran 2011-2015), sebagai capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

    - Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2016, diantaranya dilaksanakan melalui peningkatan infrastruktur perdesaan dengan alokasi bantuan 100 juta rupiah/tahun untuk setiap desa. Bantuan tersebut berhasil meningkatkan: (1) Kualitas infrastruktur desa dan perdesaan yang mencapai 59,90 persen; (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan sebesar 60 persen.

    - Urusan Bidang Statistik, dilaksanakan melalui pemutakhiran data pembangunan Jawa Barat dan pengelolaan satu data pembangunan Jawa Barat secara terintegrasi dan berbasis online. Jawa Barat dinilai sebagai provinsi yang paling peduli terhadap informasi geospasial. Sehingga Jawa Barat memiliki referensi ruang kebumian (georeference), di mana berbagai atribut data spasial ini menjadi media penting untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan pada cakupan wilayah kontinental, nasional, regional, dan lokal di daerah Jawa Barat. Keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan simpul jaringan informasi geospasial dalam kerangka pembangunan meraih apresiasi “Bhumandala Award 2016” dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

    - Urusan Bidang Kearsipan, dilaksanakan melalui pengembangan manajemen kearsipan berbasis teknologi informasi, serta pengelolaan arsip dinamis di Jawa Barat dan peningkatan pelayanan informasi kearsipan. Peningkatan jumlah pengembangan teknologi informasi untuk Tata Kearsipan sebanyak 11,25 persen. 

    Misi Keempat, “Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan”, mencakup urusan :

    - Urusan Bidang Lingkungan Hidup, keberhasilannya dapat ditunjukkan dengan luas fungsi kawasan lindung terhadap luas wilayah sebesar 37,20 persen, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 11,45 persen, status mutu sungai utama dan waduk besar dengan tingkat cemar sedang sebesar 56,12 persen.

    - Urusan Bidang Pekerjaan Umum, pada Tahun 2016 ditunjukkan dengan meningkatnya: Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan provinsi sebesar 72,06 persen; Cakupan pelayanan air limbah domestik sebesar 65,64 persen; Cakupan pelayanan persampahan perkotaan sebesar 66,26 persen; Cakupan pelayanan air minum sebesar 71,14 persen; dan Tingkat kemantapan jalan provinsi pada kondisi baik dan sedang sebesar 98,01 persen.

    - Urusan Bidang Penataan Ruang, pada Tahun 2016 difokuskan kepada: membuat konsepsi umum revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029; Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP); Fasilitasi pembahasan rekomendasi Gubernur tentang substansi Raperda RTRW Kabupaten/Kota selama tahun 2016 sebanyak 3 RTRW yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Garut; Fasilitasi pembahasan rekomendasi Gubernur tentang substansi Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yaitu kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya selama tahun 2016.

    - Urusan Bidang Perumahan, telah dilaksanakan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (Rutilahu) perkotaan dan perdesaan dengan perbaikan fisik Rutilahu di 18 kabupaten sebanyak 23.340 unit dan di 9 (sembilan) kota sebanyak 5.449 unit.

    - Urusan Bidang Perhubungan, pada Tahun 2016 keberhasilannya dapat ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan provinsi sebesar 20,03 persen, terdiri atas: 1) Tingkat ketersediaan prasarana transportasi udara penyelesaian pembangunan BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru mencapai 51,90 persen; 2) Tingkat ketersediaan prasarana transportasi ASDP dan pelabuhan pengumpan regional Jawa Barat Bagian Selatan yang mencapai 69,69 persen dan 3) Ketersediaan prasarana jalur kereta api di Jawa Barat, mencapai 1.135,44 Km.

    - Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, keberhasilannya dapat ditunjukkan dengan capaian rasio elektrifikasi rumah sebesar 97,87 persen pada Tahun 2016. Capaian tersebut diantaranya merupakan upaya kerjasama antara masyarakat di sekitar lokasi PLTP dengan pengusahaan panas bumi. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih apresiasi dari kementerian ESDM untuk kategori penghematan energi dan air Tingkat Nasional tahun 2016 melalui kegiatan efisiensi (konservasi) maupun pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan (diversifikasi). Jawa Barat dinilai berhasil melaksanakan gerakan penghematan energi dan air, baik dalam kebijakan maupun implementasi kegiatan.

    Misi kelima “Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal”, mencakup urusan :

    - Urusan Bidang sosial, ditunjukkan oleh upaya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui sistem pelayanan dalam panti dan luar panti berbasiskan masyarakat atau komunitas. Pada Tahun 2016, jumlah PMKS yang ditangani sebanyak 643.618 orang dan penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanganan kasus pekerja anak sebanyak 192.288 orang.

    - Urusan Bidang Pemuda dan Olahraga, dalam rangka meningkatkan prestasi, peran pemuda dan olahraga telah dibangun sarana dan prasarana keolahragaan, seni dan budaya di berbagai wilayah Jawa Barat, salah satunya untuk menunjang suksesnya pelaksanaan PON XIX tahun 2016. Provinsi Jawa Barat meraih “Gelar Juara Umum” pada PON XIX Tahun 2016 dengan perolehan medali terbanyak yaitu 531 medali, terdiri dari 217 emas, 157 perak dan 157 perunggu. Begitu juga untuk PEPARNAS ke XV (lima belas) Tahun 2016 Jawa Barat menjadi “Juara Umum” dengan perolehan total 355 medali terdiri dari 178 emas, 104 perak dan 73 perunggu.

    - Urusan Bidang kebudayaan, dalam rangka meningkatkan pelestarian budaya Jawa Barat telah dilaksanakan: pelestarian permuseuman dan kepurbakalaan; pelestarian bahasa dan sastra; kesejarahan dan nilai tradisi; promosi museum; pengemasan dan relokasi koleksi; pemetaan cagar budaya dan pemeliharaan situs cagar budaya. Pengusulan HKI warisan budaya tak benda sebanyak 8 usulan dan pengusulan HKI Seni tradisi sebanyak 1 usulan.

    - Urusan Bidang Pariwisata, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang diantaranya adalah: Pengembangan Produk Wisata Jawa Barat untuk meningkatkan daya tarik wisata Jawa Barat sebagai destinasi wisata andalan; Peningkatan sarana promosi pariwisata Jawa Barat; serta promosi pariwisata terpadu Jawa Barat dalam dan luar negeri untuk mempromosikan pariwisata Jawa Barat melalui event di dalam dan luar negeri. Capaian keberhasilan pembangunan Urusan Bidang Pariwisata di Jawa Barat ditandai dengan: Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 4,42 juta orang; Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di jawa barat sebanyak 58,72 juta orang lebih pada tahun 2016, kondisi tersebut meningkat dari 38 juta orang pada Tahun 2015. 

    IV. PENGHARGAAN YANG DIRAIH 

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 telah mendapatkan 21 penghargaan dari berbagai bidang pembangunan yang merupakan hasil bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh masyarakat Jawa Barat. Adapun penghargaan tersebut yaitu :

    (1) Penghargaan Bawaslu Award 2016, yang diberikan oleh Bawaslu. Bandung, Selasa 29 Maret 2016.

    (2) Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016, yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Pada Jatim Exspo Internasional. Surabaya, Kamis 31 Maret 2016.

    (3) Penghargaan Government Award 2016 Kategori Wisata, yang diberikan oleh Sindo Weekly. Grand Sahid Jaya Hotel Ballroom Puri Agung Jakarta, Selasa 12 April 2016.

    (4) Penghargaan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha, yang diberikan oleh Wakil Presiden RI di Alun-alun Kulonprogo Yogyakarta. Yogyakarta, Senin 25 April 2016.

    (5) Penghargaan Atas Prestasi Kinerja Dengan Predikat Sangat Tinggi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri di Alun-alun Kulonprogo Yogyakarta. Yogyakarta, Senin 25 April 2016.

    (6) Penghargaan K3 dari Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi, yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja & Trasnmigrasi. Jakarta, Rabu 18 Mei 2016.

    (7) Penghargaan Pengelolaan Kepegawaian Terbaik Tingkat Provinsi, yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara. Jakarta, 26 Mei 2016.

    (8) Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015, yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Bandung, Kamis 2 Juni 2016.

    (9) Anugerah Perlindungan Anak KPAI, yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pada Tanggal 27Juni 2016 di Jakarta.

    (10) Penghargaan Nirwasita Tantra 2016 Tingkat Provinsi pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2016 Tingkat Nasional, yang diberikan oleh Wakil Presiden RI di Istana Siak Sri Indrapura Provinsi Riau pada tanggal 22 Juli 2016.

    (11) Penghargaan Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, yang diberikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada Tanggal 28 Juli 2016 di Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

    (12) Penghargaan Efisiensi Energi Nasional tahun 2016 dari kementrian ESDM kategori penghematan energy dan air sub kategori pemerintah daerah yang diberikan oleh Kementrian ESDM. Jakarta, Kamis 4 Agustus 2016.

    (13) Anugerah Budhipura dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) yang diberikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Solo, Senin 10 Agustus 2016.

    (14) Anugerah Kepala Daerah Inovatif 2016, Kategori Pembangunan Pendidikan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, pada tanggal 11 Agustus di Intercontinental Hotel Bandung.

    (15) Juara 1 Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Terbaik Nasional Tahun 2016 yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2016 di Jakarta.

    (16) Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut - turut (Tahun Anggaran 2011 - 2015) yang diberikan oleh Presiden RI, pada tanggal 20 September 2016 Istana Negara Jakarta.

    (17) Indonesia's Attractiveness Award 2016 yang diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pada tanggal 22 September 2016 di Hotel Mulia Senayan Jakarta.

    (18) Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilannya menindaklanjuti hasil pengawasan, dan evaluasi Kemendagri terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri pada hari Senin Tanggal 26 September 2016 di Hotel Borobudur.

    (19) Bhumandala Award 2016 yang diberikan oleh Menteri PPN/ Bappenas RI & BIG pada hari Senin 17 Oktober 2016 di Dyandra Convention Center Surabaya, Jawa Timur.

    (20) Penghargaan National e-Procurement Award 2016 yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 3 November di Balai Kartini Jakarta.

    (21) Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diberikan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 21 Desember 2016 di Istana Wakil Presiden Jakarta.

    IV. PENUTUP

    Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 secara lengkap dapat dilihat pada website www.jabarprov.go.id. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, saran, dan tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, dapat disampaikan melalui Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro No. 22 Bandung 40115 tlp (022) 4232448; 4233347; 4230963 Pesawat 308,499, Fax (022) 4203450, e-mail: info@jabarprov.go.id.

    Bandung, Maret 2017

    GUBERNUR JAWA BARAT

     

    AHMAD HERYAWAN

     

    Konten diatas bisa di download pada fil dibawah ini:

    ILPPD 2016.pdf

    Kuisioner Masukan ILPPD 2016 bisa di download file dibawah ini :

    Kuisioner ILPPD 2016.docx