Sejarah Perkembangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, embrionya diawali dengan dibentuknya suatu Biro Pendaptan dan Perpajakan sebagai Sub Ordinat dari Administratur Bidang Keuangan (Kepgub No. 60/PO/V/OM/SK/71). Dalam rangka peningkatan status kelembagaanya maka dibentuklah Jawatan Perpajakan dan Pendapatan dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Kepgub No. 219/PO/V/O.M/SK/1971) tanggal 25 September 1971, sebagai unit kerja yang berdiri sendiri dan menjadi tonggak sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Sebagai konsekuensi berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1974, maka sebutan atau nomenklatur kelembagaan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 107/A.V/18/SK/1975 terhitung tanggal 12 April 1975 sebutan Jawatan diubah dengan istilah :

a.     Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 7/Dp.040/PD/78 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat.

b.     Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas, ditetapkannya 24 kantor cabang dinas di setiap kabupaten/kotamadya.

c.     Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.

d.     Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 53 tahun 2001 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat.

Sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat bertempat di Jalan Soekarno – Hatta No. 528 Bandung yang sebelumnya berada di Jalan Ir. H. Juanda No. 37 Bandung.

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Misi Pertama, Meningkatkan Pendapatan Daerah
Tujuan :

1.    Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel, dengan sasaran :
a.    Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

2.    Mewujudkan Peningkatan PAD untuk membiayai tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan sasaran :

• Tercapainya peningkatan pendapatan daerah sampai dengan tahun 2013, indikatornya tingkat kenaikan penerimaan pendapatan daerah sebesar 13% per tahun.
• Tercapainya peningkatan retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sampai dengan tahun 2010, indikatornya tingkat kenaikan penerimaan retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sebesar 2% per tahun.
• Tercapainya peningkatan pengawasan dan pengendalian, indikatornya menurunnya tingkat penyimpangan di bidang pendapatan daerah.

3.    Tergalinya potensi pajak daerah dan retribusi daerah, dengan sasaran :

• a.    Terdatanya potensi pajak daerah sampai dengan tahun 2010, indikatornya jumlah PKB yang terpungut sebanyak 5 juta objek pajak, pajak air sebanyak 4.000 objek pajak dan menurunnya tingkat prosentase tunggakan (ratio antara tunggakan dengan realisasi penerimaan pajak)
• b.    Meningkatnya jumlah wajib retribusi daerah, indikatornya jumlah wajib retribusi yang terpungut (RPKD 3.000 wajib bayar)
• c.    Tergalinya sumber penerimaan pendapatan daerah bidang non pajak di luar retribusi daerah

Misi Kedua, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyrakat
Tujuan :

1.    Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel, dengan sasaran meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses degnan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat

2.    Mewujudkan pelayanan prima, dengan sasaran :

• a.    Terciptanya pelaksanaan prinsip-prinsip pelayanan prima, indikatornya meningkatnya transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan pelayanan terhadap wajib pajak di seluruh UPPD se Jawa Barat
• b.    Terwujudnya standardisasi fasilitas pelayanan, indikatornya terpenuhinya sarana pokok dan penunjang yang memadai
• c.    Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia, indikatornya meningkatnya kompetensi pegawai
• d.    Tersedianya dukungan anggaran, indikatornya terpenuhinya kebutuhan anggaran belanja dinas
• e.    Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan, indikatornya terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan yang mudah dan cepat diakses oleh masyarakat.

Misi Ketiga, Memantapkan Kinerja Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tujuan :

1.    Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dengan sasaran :

• a.    Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia, indikatornya meningkatnya kompetensi pegawai
• b.    Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, indikatornya terpenuhinya formasi pegawai

2.    Mengembangkan dan memantapkan kinerja organisasi, dengan sasaran terpenuhinya tuntutan kebutuhan kelembagaan, indikatornya terpenuhinya kebutuhan kelembagaan pada setiap unit kerja.

3.    Mengembangkan birokrasi yang semakin professional dan akuntabel, dengan sasaran :

• a.    Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi
• b.    Terpenuhinya jumlah pegawai sesuai dengan pembagian habis tugas

Misi Keempat, Menjalin jejaring kerja (networking) dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah
Tujuan :

1.    Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel, dengan sasaran :

• a.    Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi
• b.    Terlaksananya optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah penghasil
• c.    Terlaksananaya Restrukturisasi Peraturan Perundangan Daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah
• d.    Tersedianya sistem pelaporan dan capaian kinerja pada unit kerja OPD
• e.    Tersedianya dokumen operasional OPD yang mendukung capaian kinerja organisasi

2.    Meningkatnya fungsi dinas sebagai koordinator di bidang pendapatan daerah, dengan sasaran :

• a.    Terwujudnya sistem dan prosedur pemungutan pendapatan daerah, indikatornya tertib administrasi pemungutan pendapatan daerah
• b.    Terwujudnya sistem dan prosedur penerimaan dana perimbangan keuangan, indikatornya tertib administrasi penerimaan dana perimbangan keuangan
   

Visi Dinas Pendapatan Prov. Jabar
 
Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah dengan Berorientasi kepada Kepuasan Pelayanan Publik

Misi Dinas Pendapatan Prov. Jabar
       
1.     Meningkatkan Pendapatan Daerah
2.     Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat
3.     Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi
4.     Menjalin jejaring kerja (Networking) dan koordinasi secara sinergis di Bidang Pendapatan Daerah

Proklamator bangsa kita menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan menghormati jasa-jasa pahlawannya. Memang ini dalam skala kenegaraan tapi tentu pemahamannya dapat ditarik pada skala-skala lebih kecil seperti kedinasan. Kalimat tersebut pendek namun memiliki makna luar biasa bila dapat dihadirkan dalam skala yang terkecil sekalipun. Sebagai pelaku sejarah, tidak jarang kita melihat antar pelaku sejarah melakukan koreksi terhadap pelaku sejarah lain, makanya tidak heran didalam kenegaraan kita sering menemui pemelintiran sejarah. Hal ini mengilhami bahwa kita harus memahami sejarah, menghargai dan menguasai sebagai modal kedepan dalam menentukan arah pergerakan Dinas Pendapatan.

Merujuk hal tersebut, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat memandang perlu untuk senantiasa membangun komitmen kedinasan jajaran aparaturnya. Komitmen kedinasan adalah suatu keniscayaan karena kalau tidak dibangun menjadi satu, jangankan yang asal muasalnya sangat heterogen yang homogen juga bisa memiliki persepsi berbeda, visi berbeda, opininya berbeda. Apalagi aparatur Dinas Pendapatan berasal dari berbagai organiasi perangkat daerah (OPD). Oleh karenanya penting komitmen kedinasan menjadi satu masa lalu yang dilalui pada OPD lain sebagai referensi penguat, sebagai referensi pembanding, tapi ketika menjadi bagian aparatur Dispenda harus memiliki esprit de corps kuat terhadap organisasi.

Membangun komitmen kedinasan melalui pengungkapan sejarah dipandang langkah tepat karena sejarah bisa menjadi modal dalam mengilhami serta inspirasi kedepan. Dinas Pendapatan telah menepuh suatu perjalanan panjang tanpa terhindar dari pasang surut, hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan ketika adanya wacana penggabungan Dinas Pendapatan dan Biro Keuangan, pertimbangan sejarah panjang bahwa tidak mudah membangun Dinas Pendapatan yang memiliki asal muasal dari Biro Keuangan Daerah. Ini bagian dari satu pertimbangan selain pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi sejarah ini telah membuktikan bahwa pengalaman itu adalah guru dalam kehidupan kita.

MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN ATAS AZAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Fungsi
-     Penyelenggaraan Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis Pendapatan
-     Penyelenggaraan Pendapatan dan Pelayanan Umum, Meliputi Kesektariatan, Perencanaan dan Pengembangan, Pajak, Non Pajak, Pengendalian Dan Pembinaan Serta UPPD
-     Penyelenggaraan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pendapatan Daerah Dan Pelayanan Umum
-     Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas-Tugas Pendapatan Secara Internal Meliputi Kesektariatan, Perencanaan dan Pengembangan, Pajak, Non Pajak, Pengendalian dan Pembinaan, UPPD, Pembinaan Teknis Fungsional, Pendapatan Daerah dan Pelayanan Umum
-     Penyelenggaraan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas pokok

Berdasarkan Rencana Program dan Kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, Program Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 terdiri dari 7 (tujuh) program dan 120 (seratus dua puluh) kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1.    Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyempurnaan dan Penambahan Sistem Pelaporan PKB dan BBNKB se Jawa Barat yang diarahkan untuk menyempurnakan Sistem Online Samsat se Jawa Barat.

2.    Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu Koordinas Pemungutan Retribusi Daerah dan Penghapusan Barang Inventaris Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

3.    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat) dan 33 UPPD se Jawa Barat. Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas.

4.    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan, program ini diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan kepuasan pelayanan publik, outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan Kegiatan Unggulan yaitu :

• Peningkatan Pelayanan Samsat Outlet yang tersebar di 10 Lokasi se Jawa Barat.
• Operasionalisasi Samsat Keliling pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

5.    Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat) dan 33 UPPD se Jawa Barat. Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk pemeliharaan sarana dan prasarana operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.

6.    Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuran Aparatur, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan operasional aparatur unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelayanan kepada masyrakat.

7.    Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.