Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

artikel

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Mengelola Isu, Antara Ada dan Tiada

    https://jabarprov.go.id/assets/images/artikel/gambar_art429.jpg

    Menurut Hainsworth & Mengi isu, rumor, atau desas-desus adalah sebagai suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi dan penyesuaian sektor swasta, kasus pengadilan sipil atau kriminal atau dapat menjadi masalah kebijakan publik melalui tindakan legislatif atau perundangan. Sedangkan menurut Barry Jones & Chase isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Isu merepresentasikan suatu kesenjangan antara praktik korporat dengan harapan-harapan para stakeholder. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis (wikipedia).

    Isu diklaim sebagai sesuatu yang bersifat bertentangan atau yang menimbulkan polemik tentang seseorang (individu) atau sebuah organisasi. Isu bisa muncul dalam bentuk opini, yaitu pernyataan yang bisa dikemukakan melalui kata-kata, isyarat, atau cara-cara lain yang mengandung arti tertentu. Misalnya, isu berkaitan dengan pemberlakuan suatu undang-undang (UU) baru, semisal : UU ketenagakerjaan, UU penanaman modal asing. Atau Isu mengenai kebijakan pemerintah terkait kesepakatan regional seperti ASEAN Community. Isu bisa muncul, misalkan berkisar pada nasib tenaga professional lokal sebagai dampak dari kebijakan ekonomi regional itu. Cara menangani isu tersebut, memunculkan kajian tentang manajemen isu.

    Manajemen isu adalah proses manajemen yang bertujuan membantu melindungi pasar, mengurangi risiko, menciptakan kesempatan-kesempatan serta mengelola image, sebagai sebuah aset organisasi, baik untuk kepentingan organisasi itu sendiri maupun kepentingan stakeholders. Manajemen isu meliputi serangkaian aktivitas yang berkesinambungan.

    Pada tahap awal, sebuah issue muncul kepermukaan ketika sebuah organisasi atau kelompok merasa berkepentingan terhadap suatu masalah (atau kesempatan). Sebagai contoh, terjadi perkembangan tren politik, perubahan undang-undang, ekonomi dan sosial, perubahan teknologi, dan sebagainya. Dari sudut pandang manajemen, tren harus diidentifikasi sebagai asal kemunculan isu.

    Kedua, menganalisis isu. Yang perlu dicermati, sumber isu bisa dari seorang individu, bisa pula dari organisasi. Kegiatan pada tahap ini bertujuan, menentukan asal isu tersebut yang seringkali sulit karena biasanya isu tidak muncul hanya dari satu sumber saja. Disini, kemampuan riset, kualitatif maupun kuantitatif menjadi sangat penting. Tahap riset dan analisa awal ini akan membantu mengidentifikasi apa yang dikatakan oleh individu dan kelompok berpengaruh tentang isu-isu dan memberikan ide yang jelas pada manajemen.

    Ketiga, pilihan strategi perubahan isu (Issue Change Strategy Options) meliputi tiga cara. Pertama, organisasi tetap berfokus pada sikap lama dan tidak ingin melakukan perubahan (strategi perubahan reaktif) atau organisasi melakukan strategi perubahan adaptif, yang berlandaskan pada perencanaan untuk mengantisipasi perubahan serta menawarkan dialog konstruktif untuk menemukan sebuah bentuk kompromi atau akomodasi. Terakhir berkaitan dengan pilihan-pilihan strategi adalah menjadikan organisasi sebagai pelopor pendukung perubahan. Ini yang disebut dengan strategi dinamis.

    Keempat, pemrograman tindakan terhadap isu setelah memilih salah satu dari ketiga pendekatan di atas sebagai respon terhadap setiap isu, organisasi harus memutuskan kebijakan yang mendukung perubahan yang diinginkan. 

    Kelima, yang tidak kalah penting adalah evaluasi. Dibutuhkan riset untuk mengevaluasi hasil program yang didapat (actual) dibandingkan dengan hasil program yang diinginkan.

    Dinas Kominfo, sebagai badan publik dapat memberikan kontribusi terutama dalam memantau opini publik yang berkembang, sehingga bisa menjadi referensi bagi manajemen untuk melakukan kegiatan tahap pertama, mengidentifikasi isu. Selain itu, Dinas Kominfo pun dapat memperkirakan, apa reaksi publik atas keputusan manajemen terkait dengan tindakan/langkah-langkah yang akan diambil. 

    Hal lain, Dinas Kominfo pun bisa memberikan kontribusi untuk menyampaikan informasi kepada manajemen berdasarkan masukan dari berbagai stakeholders untuk nantinya menjadi data penting manajemen.

    Terakhir yang tidaklah penting dalam kaitan dengan manajemen issue, Dinas Kominfo mengkomunikasikan keputusan manajemen kepada stakeholder terkait penanganan isu tersebut.

    Sejatinya itu semua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mengelola isu yang tantangannya kian kuat, seiring derasnya informasi dalam kekinian. Kepiawaian aparatur pengelola informasi dan komunikasi publik dalam mengelola isu sebagai sesuatu yang tidak terbantahkan. Bila kemudian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat berinisiatif menyelenggrakan Diklat Teknis Substantif  Pengelolaan Isu adalah langkah elegan menangkap fenomena. Bila tidak dilakukan, hal ini menjadi bom waktu bagi keberlangsungan suatu negara. Jawa Barat sebagai provinsi  yang menduduki hampir 40% penduduk Indonesia sangat berpotensi munculnya partikel-partikel baru bernama isu.

    Penyelenggaraan diklat selama 12 hari di Kompleks BPSDM diyakini sebagai langkah smart menangkap isu yang kerap muncul. Membiarkan isu menggelinding tentunya menjadi menu yang tidak diingini, terutama pemerintah. Tidak cukup bagi pemerintah melatih aparaturnya mengelola isu, namun perlu tindak lanjut membangun struktur bangunan dengan penta helix, di mana unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media bersatu membangun kebersamaan dalam pembangunan, terutama dalam mengelola itu.

    Unsur pemerintah mempunyai political power, untuk merumuskan sebuah kebijakan melalui keputusan. Sementara masyarakat atau komunitas disebut social power. Di sinilah peran komponen masyarakat diharapkan terlibat dalam proses pembangunan, terutama di Jawa Barat.

    Sementas akademisi,  melalui kekuatan knowledge power-nya menghadirkan ilmu yang mengantarkan hidup ini lebih cepat, lebih murah, lebih berfaedah. Sedangkan unsur keempat pentahelix, yaitu pebisnis atau pengusaha,  dan unsur kelima dalam pentahelix adalah peranan media.

    27 kabupaten/kota di Jawa Barat seharusnya menjadi model dalam pengelolaan isu di Indonesia, meski hambatan itu tetap ada; SDM profesiona yang amat terbatas, sistem yang mendukung berjalannya tugas pengelola isu. dan hambatan non teknis lainnya.

    Isu adalah ibarat bunga rafflesia, berbau tak sedap, namun menjadi kejaran orang karena Keunikannya.

    Wallahu 'alam.

           
           

    Artikel Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus