Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

artikel

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Tahun Ajaran Baru 2020, Siapkah Sekolah Lewat Daring?

    https://jabarprov.go.id/assets/images/artikel/gambar_art431.jpg

    BANDUNG - Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sudah dimulai tanggal 13 Juli 2020 lalu. Pada hari pertama, MPLS di wilayah Kota Bandung sempat diwarnai kebigungan dari pihak sekolah.

    Hari pertama, sekolah mewajibkan siswa baru untuk hadir ke sekolah. Meski tetap menjaga protokol kesehatan dan jumlah kehadiran siswa dibatasi dengan membagi jam kedatangan (shift). Namun, kebijakan itu kemudian diubah karena ternyata jumlah pasien Covid-19 justru bertambah.

    MPLS pun dilakukan secara daring. Walikota Bandung Oded M Danial, sempat membuka MPLS daring tersebut yang diikuti ribuan siswa tingkat SMP dan guru di Kota Bandung. Harapannya, seminggu kemudian, saat pembelajaran resmi berlangsung, pertemuan tanpa muka sudah dapat dilakukan. Namun ternyata pada Senin (20/7/2020), tahun ajaran baru tetap dilakukan melalui sistem daring.

    Siswa di perkotaan,seperti Kota Bandung tentu tidak mempermasalahkan sistem daring dalam belajar. Untuk diketahui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung bahkan menyatakan 90 persen siswa di Kota Bandung sudah bisa melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama 3-4 bulan pada tahun ajaran baru 2019-2020. Jadi jika dilanjutkan, tentu masih bisa. 
     
    Kepala Seksi Kurikulum SMP Disdik Kota Bandung, Bambang Ariyanto mengakui, ada sejumlah kendala pada PJJ tingkat TK, SD dan SMP saat awal pandemi Covid-19. Namun setelah proses adaptasi, PJJ bisa berjalan dengan baik.

    "Kekagetan di seluruh dunia (pandemi covid-19), kita tidak mempersiapkan (PJJ). Tapi itu hanya berlangsung satu bulan, setelahnya kita bisa beradaptasi," ujarnya belum lama ini.

    Kendala kedua, ada sekitar 9,25 persen siswa yang terkendala dengan alat-alat yang menunjang pembelajaran. Misal di satu rumah yang punya HP ayahnya, ketika ayahnya harus bekerja, maka siswa tidak bisa belajar. Bahkan ada yang sama sekali tidak punya sarana penunjangnya.

    Terkait kendala tersebut, Bambang mengatakan telah mempunyai solusi. Seluruh sekolah diimbau meminjamkan tablet atau laptop sebagai penunjang PJJ untuk siswanya.

    "Sekolah memiliki alat seperti tablet atau laptop, bahkan di SMP negeri jumlahnya bisa ratusan. Misal anak-anak yang tidak mampu ada 50 siswa, tinggal didistribusikan atau dipinjamkan," katanya.

    "Kalau untuk kesulitan dalam biaya untuk membeli kuota, sekolah juga diimbau untuk menganggarkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk membantu anak-anak tersebut," lanjutnya.

    Menurutnya, jika satu sekolah misal SMP Negeri memiliki 100-200 laptop dengan rata-rata Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) di angka 5-8 persen, maka laptop tersebut bisa dipinjamkan.

    "Prosedurnya, sekolah membuat berita acara peminjaman. Misalkan anak yang terdata ada 10 orang, lalu diantarkan laptopnya ke rumah oleh guru. Nantinya orang tua menandatangani Berita Acara Peminjaman," ucapnya.

    Bambang mengungkapkan kendala lainnya terkait kompetensi teknologi dari sebagian guru-guru di sekolah sebanyak 8,35 persen dalam metode PJJ ini. Namun hal tersebut sudah diantisipasi dengan menggelar pelatihan.

    "Selama PJJ jilid 1 berlangsung kemarin sekitar 3-4 bulan kita melatih para guru. Insyaallah guru-guru di Kota Bandung semakin siap untuk PJJ jilid 2 sekarang," katanya. 

    Sementara untuk tingkat SMA justru lebih siap. Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dedi Supandi bahkan mengatakan sudah melalukan survei terkait pembelajaran daring ini.

    Survei untuk mengetahui pendapat orang tua dan murid terkait pembelajaran online. Hasilnya cukup beragam, namun akhirnya disimpulkan jika anak-anak yang melaksanakan pembelajaran online harus dibantu kuota internet.

    "Kami sudah lakukan survei terkait pola belajar lewat daring, orang tuanya dan siswanya," kata Dedi di Gedung Sate, Kamis (6/07/2020).

    Menurutnya, dari survei tersebut orang tua mengeluhkan beban biaya internet untuk anak yang menjadi salah satu biaya pengeluaran dalam keluarga. Orang tua juga keberatan harus selalu mendampingi anak saat belajar daring, karena harus bekerja. Sementara anak-anak mengeluhkan banyaknya tugas yang harus diselesaikan dirumah dan materi pembelajaran yang monoton kurang menarik. 

    "Atas keluhan-keluhan itu maka kami memutuskan dana BOS untuk SPP gratis tingkat SMA/SMK yang mulai tahun ajaran baru tahun ini sebagian bisa diperuntukan untuk membantu kuota internet siswa, teknisnya sekolah yang menentukan. Tapi dana yang bisa dipakai berkisar antara 140 ribu hingga 150 ribu per bulan," jelasnya.

    Selain itu ia juga menemukan adanya wilayah di Jabar yang masih belum bisa melaksanakan pembalajaran daring karena masalah lokasi atau blankspot. Ia menyebutkan ada 1300 titik terutama di Jabar bagian Selatan yang masih banyak ditemukan wilayah blankspot.

    Untuk wilayah tersebut, Disdik Jabar akan mengirimkan modul pembelajaran melalui PT Pos. Sebab meski diberikan dana untuk membeli kuota, tidak akan digunakan karena tidak ada sinyal. 
      
    "Selah kita hitung, 80 persen bisa daring, 20 persen ini yang harus dikirim modulnya lewat pos. Jadi selain daring, juga kita laksanakan luring, guru datang ke siswa," tegasnya. 

    Tentunya sama-sama berharap Covid-19 segera teratasi akhir tahun ini, sehingga kegiatan sekolah dan perkuliahan bisa kembali berjalan normal di era New Normal. Jo

           
           

    Artikel Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus