Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    SMA/SMK Akan Dikelola Pemerintah Provinsi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10049.jpg

    BANDUNG-Pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik swasta ataupun negeri akan berada di bawah pengelolaan pemerintah provinsi. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, usai Pengukuhan Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Sukabumi di Gedung Pakuan, Kota Bandung pada Senin (3/11).
     
    Gubernur mengatakan perubahan ini berdasarkan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Nantinya manajemen pengelolaan sekolah akan diurus oleh pemerintah provinsi, tidak lagi oleh pemerintah kabupaten-kota. “Pengeloaan SLTA Negeri, SLTA keseluruhannya termasuk negeri khususnya, baik SMA maupun SMK itu di bawah pengelolaan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, dari mulai kepegawaian, penggajian, temasuk pengangkatan kepala sekolah pindah ke provinsi”, kata Gubernur usai acara.

    Menurut Gubernur hal ini sangat positif karena masing-masing level pemerintahan memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing dalam bidang pengembangan SDM, yakni; pemerintah pusat akan mengelola pendidikan tinggi, pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah, dan pemerintah kabupaten-kota mengelola pendidikan dasar SD dan SMP.

    Jabar pun menargetkan tahun 2016 mendatang, pengelolaan seluruh SMA/SMK yang ada di Jawa Barat akan berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Ia pun yakin hal ini akan dapat meningkatkan akselerasi angka partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan menengah di Jawa Barat.

    Angka partisipasi masyarakat Jawa Barat dalam menempuh pendidikan menengah terus meningkat sejak 2008 lalu. Pada tahun 2008 angka partisipasi ini hanya 49% atau ranking ke-32 dari 33 provinsi di Indonesia. Namun, pada tahun 2014 ini partisipasi masyarakat Jabar dalam mengenyam pendidikan menenengah atas atau kejuruan mencapai angka 73% atau ranking 22 nasional. Gubernur pun menargetkan angka partisipasi ini akan meningkat hingga 95%-97%pada tahun 2018 mendatang.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus