Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Inventarisasi Kendaraan Dinas

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10112.jpg

    BANDUNGKAB-PEMERINTAH Kabupaten Bandung hingga kini masih terus melakukan updating data dan inventarisasi kendaraan dinas yang berada dimasing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Inventarisasi dilakukan Bagian Pengelolaan Aset Daerah yang didampingi sejumlah petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Jawa Barat.

    “Updating data kita lakukan dengan menggunakan pola SIMDA atau Sistem Informasi Managemen Barang Daerah”, ungkap Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Bandung Achmad Kosasih, S.Ip., M.Si dalam penjelasannya terkait dengan keberadaan kendaraan dinas disejumlah SKPD.

    Pelaksanaan inventarisasi data kendaraan, dilakukan dengan cara pencocokan antara data administratif dan bukti fisik. Dari hasil inventarisasi tersebut, menurut Achmad Kosasih fisik kendaraan dinas tidak ada yang hilang, hanya data administratifnya yang belum lengkap.

    Ia mencontohkan, petugas penyuluh pertanian sekarang berada dibawah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh (BKPPP). Sementara kendaraan dinas yang dibawa oleh petugas penyuluh tersebut, datanya masih tercantum di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut). “Sebelum bergabung dengan BKPPP, petugas penyuluh pertanian waktu dulu berada dibawah Distanbunhut, ini adalah salah satu contoh yang sedang kita bereskan bersama-sama dengan BPKP Jawa Barat”, kata Achmad Kosasih.

    Dari kegiatan inventarisasi tersebut, data sementara yang sudah tercatat dengan lengkap dan benar, masing-masing di Sekretariat Daerah sudah tercatat 261 unit kendaraan roda empat dan roda dua, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 29 unit dan di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 236 unit. “Data ini seluruhnya sudah berada di Bagian Pengelolaan Aset dan kami masih terus melakukan inventarisasi kendaraan hingga ke kecamatan”, kata Achmad Kosasih.

    Ia mengakui pada saat BPK RI melakukan pemeriksaan kendaraan dinas beberapa waktu lalu, belum tersajikan data secara lengkap dan benar. Mengingat pada saat pemeriksaan barang, sedang berlangsung mutasi dan distribusi kendaraan dinas. “Pada saat itu, kemungkinan pencatatan administrasinya kurang lengkap dan hal ini sudah kami selesaikan”, kata Achmad Kosasih yang kerap dipanggil dengan Pak Akos ini.

    Agar terwujudnya tertib administrasi, Akos menghimbau kepada seluruh SKPD agar secara periodik melakukan inventarisasi barang termasuk kendaraan dinas secara lengkap dan benar. Pengertian lengkap menurut Akos, data kendaraan harus dicatat tahun produksi, tahun pembelian, nomor kendaraan, STNK hingga pengguna kendaraan tersebut.

    “Jika telah melakukan inventarisasi, segera laporkan ke Bagian Pengelolaan Aset Daerah yang ada dilingkup Setda” himbau Achmad Kosasih.
    12 Nopember 2014

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus