Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    PHRI Jabar Minta Larangan Rapat Bagi PNS di Hotel Dikaji Ulang

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10175.jpg

    BANDUNG- Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggelar rapat di hotel mendapat respons dari kalangan industri.

    Mereka meminta imbauan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu dikaji ulang dan mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.

    Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Herman Muhtar mengatakan, kebijakan tersebut akan mematikan binis perhotelan dan merugikan karyawan yang bekerja di hotel.

    “PHRI minta agar supaya pemerintah mempertimbangkan kembali larangan bagi PNS untuk mengadakan rapat di hotel dan mengurangi perjalanan dinas,” ujarnya.

    Karena menurut Herman, dengan adanya pelarangan tersebut akan berdampak sangat besar, khususnya bagi bisnis perhotelan dimana persaingan bisnis hotel akan lebih sporadis lagi dan banyak pelaku yang banting harga.

    “Dengan pertumbuhan hotel yang terus naik dan persaingan sedemikian rupa, okupensi turun, persaingan harga terjadi, pengangguran pun pasti akan terjadi,” tegas Herman, kepada wartawan di Hotel Panghegar, Selasa (18/11).

    Herman menyatakan, bisnis hotel saat ini tidak hanya menjadi tempat menginap, namun juga sudah menjadi tempat rapat serta bisnis, karena kantor pemerintah atau swasta belum ada yang memiliki fasilitas dan daya tampung memadai untuk pertemuan skala tertentu.

    “Saat ini saya lihat tidak ada Pemda yang memiliki ruangan besar dengan fasilitas yang bisa digunakan untuk rapat skala besar,” katanya. (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus