Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Nasib Calon PNS Katgori II Tidak Jelas

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10188.jpg

    SUBANG-Nasib dan anggaran untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Kategori II di Subang masih belum jelas. Sehubungan belum ada kejelasan dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemen PAN). Hal tersebut diungkapkan Bupati Subang, Ojang Sohandi pada Sidang Paripurna DPRD saat membacakan salah satu bagian Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Subang, Jum’at (21/11/2014).

    “Belum ada kejelasan dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara tentang Terhitung Mulai tanggal (TMT) pengangkatan CPNS dari Kategori II sehingga belum kami anggarkan dalam belanja pegawai,” ujar Ojang.

    Sidang Paripurna tersebut mengagendakan Pembacaan Jawaban Eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Subang terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang tahun anggaran 2015 dan Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

    Pada kesempatan tersebut disampaikan mengenai perolehan pendapatan daerah dari Pajak Daerah sebsar Rp 77,9 milyar, retrubusi daerah Rp 19,1 milyar, pengelolaan kekayaan daerah Rp 13,1 milyar dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah Rp 122,8 milyar.

    Dana bagi hasil pajak 121, 4 milyar, dana bagi hasil bukan pajak 65,054 milyar dibandingkan dengan tahun 2014 terdapat kenaikan dari sektor bagi hasil cukai tembakau Rp 110 juta dan bagi hasil minyak bumi Rp 6,7 milyar. sedangkan pendapatan lain yang sah sebesar Rp 520,98 milyar.

    Mengenai Raperda administrasi kependudukan Ojang menjelaskan salah satunya ialah pelaporan pencatatan kematian yang semula kewajiban penduduk menjadi kewajiban RT untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada dinas. Pelaporan dilakukan secara berjenjang melalui RW, desa/kelurahan dan kecamatan.

    Dengan demikian cakupan pencatatan kematian makin meningkat secara signifikan serta berdampak pada akurasi data penduduk. Sehingga kedepannya tidak ada lagi orang yang sudah meninggal dunia masih terdaftar dalam data pemilih.

    Sidang Paripurna dihadiri oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang dan jajaran Muspida Kab Subang.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus