Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Kab.Bandung, Rintis Kabupaten layak Anak

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10275.jpg

    BANDUNGKAB-Sebagai langkah awal pembentukan kabupaten layak anak, Kabupaten Bandung telah merintis empat desa sebagai desa layak anak. Ke empat desa tersebut masing-masing Desa Pamekaran (Soreang), Desa Pasir Huni (Cimaung) Ds Ciburial (Cimenyan) dan Desa Buah Batu ( Bojongsoang).

    Dalam sosialisasi kabupaten layak anak di Gedung Dewi sartika-Soreang, Selasa (2/11), tersaji pula langkah lain yang telah ditempuh Pemkab Bandung dalam merintis pembentukan kabupaten layak anak (KLA), diantaranya sosialisasi RW Ramah anak di 31 RW (Rukun Earga) yang tersebar di 31 kecamatan, pembuatan Peraturan Bupati Bandung No. 46/2014 tentang Kabupaten Bandung Layak Anak dan Keputusan Bupati Bandung No. 463/Kep.451-BKBPP/2014 tentang gugus tugas KLA.
    Bupati Bandung H. Dadang Mochamad Naser SH, S.Ip dalam sambutan tertulisny yang dibacakan Assisten Ekonomi & Kesejahteraan, Drs. H. Juhana, MPd, sangat mendudkung Kabupaten Bandung menjadi kabupaten layak anak. Karena menurutnya, posisi anak sekarang ini bukan lagi sebagai asset namun harus menjadi investasi masa depan.

    Sebagai potensi masa depan bangsa, posisi anak harus terjaga dari perubahan global yang berdampak negative baik dari sisi agama, social dan budaya. Karena dengan SDM yang handal dan tangguh, masa depan sebuah bangsa akan terselamatkan, tandas Dadang Naser.

    Ia mengingatkan, untuk melaksanakan program Kabupaten layak anak harus dilakukan secara menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, swasta, LSM, akademisi, wartawan, tokoh agama, disamping kalangan orang tua itu sendiri.

    Untuk memenuhi hak-hak anak, menurut Dadang Naser seleruh elemen masyarakat sepantasnya bisa mengadvokasi tersedianya rute aman, pengadaan perpustakaan desa, menggunakan bahasa ibu sejak dini, menghidupkan kembali permainan tradisional disamping menyediakan ruang terbuka sebagai tempat bermain dan berolahraga anak.

    Sekretaris BKBPP (Badan Keluarga Berencana 7 pemberdayaan Perempuan) Kab. Bandung H.M Hairun, SH, MM menyebutkan pentingnya mewujudkan Kabupaten layak anak. Karena anak-anak harus berkulitas agar tidak menjadi beban pembangunan. Disamping itu, anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia imasa depan, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa.

    Menurutnya ada 31 indikator sebuah kabupaten bisa disebut sebagai kabupaten layak anak. Diantaranya tersedianya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak, serta prosentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan. Untuk memenuhi ke 31 kriteria ini, memang perlu adanya ketrlibatan semua pihak, termasuk peran orang tua untuk selalu memperhatikan pendidikan anaknya sampai jenjang pendidikan 12 tahun, tidak ada alasan untuk putus sekolah karena Pemkab Bandung telah menggratiskan biaya sekolah mulai SD hingga SMU atau Madrasah Aliyah, kata Hairun.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus