Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Gubernur Pahami Buruh Tuntut Revisi UMK

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10424.jpg

    BANDUNG-Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Pemprov Jawa Barat Hening Widiatmoko mengatakan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan memahami dasar tuntutan buruh agar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2015 direvisi. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memang pantas menjadi pertimbangan revisi UMK.

    Hening menegaskan hal tersebut ketika menerima 20 perwakilan buruh yang menggelar demonstrasi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (19/12/2014). Unjukrasa digelar sekitar seribu pekerja dari Kota Bandung dan kabupaten sekitarnya. Perwakilan buruh yang dipimpin Rojinto dari Serikat Buruh Nasional (SPN) Jawa Barat diterima Kadisnakertras dan Kabag Humas Pemprov Ateng Kusnandar.

    Menjawab desakan kalangan buruh agar Gubernur Jabar Ahmad Heryawan segera merevisi UMK 2015, Hening menandaskan prosesnya tengah berlangsung. Gubernur sendiri memerintahkan pembentukan tim khusus pengkaji untuk revisi UMK yang ditetapkan pada 21 November 2014 itu, agar hasilnya terbaik bagi buruh maupun dunia usaha.

    Tim dimaksud, ungkap Hening, yakni unsur Badan Pusat Statistik (BPS), Tim Pengendali Inflasi Daerah (Bank Indonesia), dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). "Hasil pengkajian akan dibahas besok bersama Dewan Pengupahan, yang terdiri atas perwakilan pengusaha dan serikat buruh," papar Hening.

    Dalam pertemuan, Rojinto mengutarakan desakan kalangan buruh yang menghendaki revisi UMK 2015 yakni naik antara tujuh hingga 10 persen. "Angka ini wajar sesuai kenaikan harga BBM dan dampaknya yang luas bagi kaum buruh," kata Rojinto, yang dibenarkan perwakilan pekerja lain yang hadir dalam pertemuan.

    Menjawab tuntutan tersebut, Hening tidak memastikan apakah tuntutan buruh dipenuhi. Dia menyatakan keputusan akhir revisi UMK ditentukan pertemuan tim pengkaji dengan Lembaga Kerjasama Tripartit, yang beranggota wakil pengusaha dan buruh.

    "Jadi, kami sendiri tidak mengetahui besaran revisinya. Namun, kemungkinan besaran kenaikannya masih di atas perubahan UMK provinsi lain, misalnya Jawa Tengah," ungkap Hening.

    Demonstrasi buruh di depan Gedung Sate berlangsung damai. Begitu pula di depan Gedung Negara Pakuan. Tidak terjadi insiden apapun, hingga massa demonstran membubarkan diri menjelang sore.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus