Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Uji Kelayakan Finansial, BIJB Dapat Lampu Hijau

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10676.jpg

    BANDUNG–Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati mendapatkan lampu hijau dan mendapat apresiasi dari ASEAN Development Bank (ADB). Salah satu tim konsultan ADB, Rengganis, mengungkapkan hal tersebut usai pertemuan dengan Tim ADB terkait studi kelayakan BIJB dalam rangka penerbitan obligasi daerah, di Gedung Sate, Kamis (22/01) siang.

    “Sebenarnya memang kajiannya, uji kelayakan finansialnya bisa dianggap layak," ujar Rengganis.

    “Potensi BIJB sebenarnya tidak akan bersaing dengan (bandara) Soekarno Hatta, malah lebih complementary (saling melengkapi)," tambahnya.

    BIJB akan dibangun melalui 3 tahap pengembangan, dengan total anggaran sisi darat mencapai sekitar 7,7 Trilyun Rupiah. Rencananya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerbitkan obligasi daerah (municipal bond) yang ditawarkan kepada masyarakat melalui pasar modal. Tujuannya adalah sebagai referensi untuk Pemprov Jabar dalam menentukan kelayakan dan proyek BIJB yang didasarkan terutama pada aspek pasar dan aspek keuangan.

    Rencana penerbitan obligasi ini pun disambut baik oleh ADB. Menurut Public Management Economist ADB Rabin Hattari, pihak ADB sangat mengapresiasi upaya Pemprov Jabar dalam menghadirkan Pemda yang modern, melalui transparansi yang dilakukan Pemprov Jabar dengan adanya rencana penerbitan obligasi daerah tersebut.

    “Isunya, di obligasi daerah adalah kalau peran keuangan tidak transparan dan struktur dari keuangan daerahnya tidak kuat, itu akan membebani Pemprov dan hasilnya juga akan membebani pusat," papar Rabin.

    Saat ditanyakan mengenai tanggapannya terhadap kekuatan ekonomi daerah Jabar, Rabin mengungkapkan bahwa kuatnya ekonomi Jabar ditunjukkan oleh peraihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 kali berturut-turut.

    “Di satu sisi itu menunjukkan bahwa aset management mereka sudah kuat. Sekarang dengan adanya BIJB dapat dilihat bagaimana caranya Pemprov memanage asetnya seperti apa," lanjut Rabin.

    Transparansi ini, menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar adalah bentuk keterbukaan informasi dari Pemprov Jabar kepada masyarakatnya.

    “Selama itu betul, bisa dipertanggungjawabkan, transparansi itu tidak menjadi masalah, tidak ada yang perlu disembunyikan”, pungkas Deddy ditemui usai pertemuan.

    “Yang jadi masalah itu kalau ada yang macem-macem," tambahnya.

    Deddy mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar akan terus melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait pengembangan BIJB, agar pada waktunya nanti tidak akan ada kendala-kendala yang terjadi.

    “Kita harus hati-hati sekali. Jangan sampai ini menjadi preseden (contoh) yang buruk. Kita ingin ini malah menginspirasi pemerintah daerah lainnya agar melakukan hal yang sama untuk percepatan pembangunan daerahnya," papar Deddy.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus