Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Deddy Mizwar: APBD Wadah Kepentingan Publik

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10781.jpg

    BANDUNG - Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) merupakan sarana atau wadah bagi kepentingan publik, untuk mensejahterakan rakyat. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dalam seminar "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat" yang di gelar di Gd. Balairung Rudini Kampus IPDN Jl. Raya Jatinangor Km. 20 Sumedang, Kamis (29/1).

    Deddy mengatakan APBD memiliki peranan atau fungsi sebagai perencanaan, pengawasan, fungsi alokasi dan distribusi, serta stabilitas. Oleh karena itu, APBD memiliki peranan sebagai alat untuk menampung kepentingan publik melalui berbagai program. "Kedudukan APBD sangatlah penting sebaga alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat atau wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui program dan kegiatan", ungkap Wagub dalam sambutannya.

    Lebih lanjut Deddy pun mengatakan bahwa APBD merupakan instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bisa mencerminkan kebutuhan riil, potensi, serta karakteristik daerah guna terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Untuk itu, APBD memiliki posisi sentral dan vital dalam upaya mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemda.

    Pada kesempatan ini, Deddy pun mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui APBD-nya telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 3 tahun berturut-turut sejak 2012-2014. Hal ini pun diikuti oleh 5 kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kota Cimahi, Kota Depok, dan Kota Banjar. Pemprov pun memberikan komitmennya untuk menargetkan dan  akan memandu secara bertahap kepada kabupaten/kota di Jawa Barat selambat-lambatnya pada tahun 2017, seluruhnya meraih opini WTP dari BPK RI.

    Sementara itu, Ketua BPK RI Harry Azhar Azis mengatakan sebagai upaya untuk mendorong pengelolaan keuangan negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, ada beberapa kebijakan yang bisa dilakukan BPK, diantaranya: melaksanakan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja pada saat yang sama; mendorong pemerintah selain membuat laporan keuangan juga membuat laporan prestasi kerja; menambahkan paragraf penjelasan dalam opini atas laporan keuangan yang berisi informasi mengenai hasil dari analisis laporan keuangan beserta unsur-unsurnya; serta dalam upaya mendorong pengelola keuangan negara mencapai kinerja terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, BPK akan memberikan penghargaan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan program peningkatan kemakmuran rakyat.

    Seminar ini menghadirkan narasumber, yaitu: Ketua BPK RI Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan Rektor IPDN Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si. Bertindak sebagai moderator adalah Tenaga Ahli Ketua BPK Abdul Rahman Farisi, S.E., MSE. Turut hadir dalam seminar ini Anggota  BPK sekaligus Guru Besar IPDN Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan, S.H., M.H., Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Ir. Cornell Syarief Prawiradiningrat, M.M., Asisten Daerah Bidang Adminstrasi Setda Provinsi Jawa Barat H. Iwa Karniwa, S.E., Ak., M.M. Acara seminar ini diikuti oleh para Sekretaris Daerah dan Inspektur se-Jawa Barat dan para praja IPDN Jatinangor, Sumedang.

    Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan BPK di Jawa Barat terhadap keberadaan dan fungsi BPK sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Selain itu, juga untuk menjalin komunikasi dan dialog yang konstruktif untuk bersama-sama mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran & kesejahteraan rakyat.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus