Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    DPRD Karawang Belajar Ke Subang

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10950.jpg

    SUBANG-Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Standar Pelayanan Kesehatan, 12 anggota Komisi D Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Subang. Rombongan diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan, dr. Budi Subiantoro, M.KM di Aula Kantor Dinas Kesehatan Jl. Suprapto Subang, Senin siang (9/2/2015).

    Menurut Ketua Komisi D, Pendi Anwar, dalam dialog dengan jajaran Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa Raperda yang disusun merupakan inisiatif Dewan dalam mengatur pelayanan kesehatan. Dalam Raperda akan diatur tentang standar pelayanan kesehatan yang diselenggaran pemerintah ataupun swasta supaya ada rasa keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat.

    Komisi D Karawang tertarik atas kemajuan yang diraih Subang, yaitu dengan jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang mencapai 24 buah yang tersebar di 30 kecamatan. “Kami ingin belajar tentang standar pelayanan yang diberlakukan,” ujar Pendi. Termasuk diantaranya upaya optimalisasi sumber-sumber pendanaan yang peroleh dan pengelolaannya untuk kepentingan pelayanan.

    Disampaikan oleh Kadis Kesehatan, dr. Budi bahwa keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah atas sinergis dengan masyarakat dalam meresponnya. Diantaranya keberhasilan ODF (Open Defection Free) yang menduduki peringkat kedua tingkat Jawa Barat setelah Sumedang. Menurut Budi ditargetkan tahun 2015 mencapai 100%. Keberhasilan ini mendapat perhatian dari Pemerintah Negara Pakistan yang datang ke Subang untuk mempelajari keberhasilan tersebut. Keberhasilan ODF sangat berkaitan erat dengan upaya menekan penyakit diare yang disebabkan dari kebiasaan buang air sembarangan. “Seperti kita ketahui bahwa penyakit diare mencapai 42%,” ujar dr. Budi.

    Mengenai standar pelayanan kesehatan dr. Budi menjelaskan bahwa Pemkab Subang telah menetapkan bahwa bidan melayani ibu melahirkan dengan fasilitas BPJS harus di Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (Poned) atau dirujuk ke Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Konprehensif (Poned) apabila bermasalah. Pembangunan layanan Poned, kata Budi telah dimulai sejak tahun 2005.

    Mengenai anggaran, ditambahkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Jajang Abdul Holik, S.Kep, M.MKes, dalam APBD, kesehatan mendapat porsi sebesar 6% sampai 10%. “Apabila ditambah anggaran dari instansi lain yang terkait bisa mencapai 10%,” jelasnya. Diantaranya ada anggaran dari bagi hasil pajak rokok sebesar 10 M dari 35 M tiap tahun. Numenklatur yang tercantum di dalamnya ialah dari pendapatan lain-lain yang sah.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus