Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Kanwil DJP Jabar I dan Aparat Penegak Hukum Temukan Kasus Pajak

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_11005.jpg

    BANDUNG. Kanwil DJP Jabar I,bersama aparat penegak hukum berhasil menemukan kasus pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

    Hal tersebut, mengemuka dalam jumpa pers  Kamis (12/2) di Kantor Kejati Jabar. Temuan kasus pajak, ungkap Kabag kanwil DJP Jabar I, Haryono diawali dengan proses penyidikan. Adapun penyidikan dilakukan kepada dua wajib pajak yaitu pemilik PT MPA dan PT NKC.
     
    Pemilik  PT MPA bergerak dalam usaha pertambangan, transportasi dan persewaan alat berat. Tersangka dari perusahaan tersebut, dalam kurun waktu tahun 2008 sampai 2009 sengaja tidak menyampaikan SPT tahunan PPh wajib pajak Badan dan SPT masa PPN dan melakukan pemungutan PPN tetapi tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut.

    Tersangka, atas perbuatannya melanggar pasal 39 (1) huruf c dan huruf I UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiha atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Akibat perbuatan tersebut, negara dirugikan sekurang-kurangnya Rp. 5,7 miliar.

    Sementara itu, sambung Haryono untuk tersangka pemilik perusahaan PT. NKC yang bergerak dalam usaha penyedia jasa tenaga kerja dan pelaksana even kegiatan, dalam kurun waktu tahun 2005 sampai 2010, sengaja tidak menyampaikan SPT masa PPN dan menyampaikan SPT masa PPN yang isinya tidak benar.

    Tersangka , atas  perbuatan tersebut melanggar Pasal 39 (1) huruf c dan d UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Akibat perbuatan tersebut, negara dirugikan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 6,7 miliar. Penyidikan ini, hasil kerjasama antara Kanwil DJP Jabar I dan Korwas PPNS Polda Jabar serta Jaksa Penuntut Umum Kejati Jabar.

    Haryono, menegaskan DJP akan terus berupaya melakukan law enforcement untuk menindak tegas wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan.

    Sementara itu,  Aspidsus Kejati Jabar, Bambang Bahtiar dalam pertemuan tersebut hari ini, Kamis 12 Pebruari 2015, pihak Kejati Jabar menerima pelimpahan kasus pajak dari wajib pajak pemilik PT MPA dan pemilik PT NKC.

    Bersamaan dengan pelimpahan tersangka dari Polda Jabar dilengkapi  dengan barang bukti. Pihak Kejati, selanjutnya akan melaksanakan tahapan penuntutan yang diproses di Pengadilan. (SN)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus