Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Jabar Turunkan Angka Kemiskinan Satu Persen Pertahun

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_11085.jpg

    BANDUNG–Dengan peningkatan anggaran penanggulanan kemiskinan sebesar hampir empat kali lipat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penurunan angka kemiskinan 1 persen pertahun. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar usai menerima laporan dari Kepala BAPPEDA, Deny Juanda mengenai Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Gedung Sate, Senin (16/02).
     
    Menurut Deddy, dalam rapat tersebut dibahas untuk menanggulangi kemiskinan. Ini langkah pertama mesti dibenahi terlebih dahulu adalah data base masyarakat yang termasuk pada kategori miskin. Kemudian kontribusi dari dinas yang ada untuk anggaran penanggulangan kemiskinan. Selain mengenai peningkatan signifikan APBD Prov.Jabar dalam menanggulangi kemiskinan.
     
    “Jadi kita bermula dari data base kemiskinan itu sendiri, dari data rumah tangga miskin yang terbagi empat miskin, sangat miskin, rentan miskin dan miskin. Kemudian bagaimana kontribusi dari dinas yang ada. Saat ini saya lihat ada di beberapa dinas yang belum dimasukan pada mata anggarannya, ujar Deddy.

    Dengan meningkatnya anggaran tersebut, Deddy menargetkan, untuk bisa mengurangi angka kemiskinan di Jabar ini minimal satu persen pertahun. “Sekarang ini target kita bagaimana, paling tidak kita mengurangi satu persen kemiskinan setiap tahun,” tambah Deddy.

    Menurut Deddy kenaikan anggaran serta koordinasi untuk penanggulangan kemiskinan sudah meningkat signifikan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka dalam dua minggu kedepan akan dilakukan koordinasi dengan setiap Kabupaten/Kota. 
     
    Menanggapi wacana penghapusan program Beras Miskin (raskin) serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) oleh pemerintah Pusat. Maka menurut Deddy hal tersebut akan dilakukan pembahasan khusus.    
     
    “Kalau berbicara raskin, tahun ini tidak ada masalah. Tetapi tahun depan yang akan menjadi masalah. Karena kemungkinan akan dihilangkan. Nah ini yang menjadi problem yang akan kita bahas. Akan ada agenda khusus membahas hal tersebut kalau dinyatakan demikian. Seperti halnya PNPM, tetap harus kita upayakan bagaimana PNPM juga agar masih berjalan. Karena untuk Jawa Barat, PNPM itu 1,1 triliun. Kalau itu dicabut saat ini akan sangat terasa sekali bagaimana penanggulangan kemiskinan,” tutur Deddy.
     
    Dalam pertemuan tersebut juga selain Kepala BAPPEDA juga turut hadir Asisten Kesejahteraan Rakyat Ahmad Hadadi, Kadis Bina Marga M. Guntoro, Kadis Peternakan, Dody Firman Nugraha, Kadis Kesehatan Alma Lucyati, Kadinsos Arifin Harun Kertasaputra ,dan Kadis ESDM Sumarwan Hadisoemarto.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus