Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Temuan BPK Bahan Evaluasi dan Tindak Lanjut

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_11125.jpg

    INDRAMAYU-Adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut. Hal tersebut ditegaskan Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah ketika berlangsung Rapat Koordinasi dengan BPK  RI yang berlangsung di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu, Selasa (18/12).      

    Bupati menambahkan, selama 36 hari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan mengadakan pemeriksaan di Kabupaten Indramayu. Tim pemeriksa telah memulai  melaksanakan pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun 2014 sejak tanggal 11 Pebruari 2015 yang lalu.

    Pada kesempatan itu dirinya merintahkan kepada seluruh pimpinan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, untuk tetap berada ditempat selama pemeriksaan berlangsung. Selanjutnya, kepala SKPD diharapkan memberikan  keterangan serta laporan yang selengkap-lengkapnya yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa, bahkan ketika diminta dokumen oleh tim pemeriksa sebagai bahan kelengkapan  pemeriksaan maka harus diberikan.

    Sementara itu Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Ir. Cornell S. Prawiradiningrat, MM menjelaskan, apa yang diinginkan oleh masyarakat dan Pemkab Indramayu agar opini dalam pengelolaan keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah merupakan suatu hadiah yang diberikan oleh BPK. Akan tetapi merupakan kerja keras dan upaya nyata dari semua pihak yang berkepentingan untuk menciptakan opini itu oleh dirinya sendiri.

    “Jika ada SKPD yang menjadi penyumbang masalah dalam pemeriksaan keuangan, seharusnya kepala SKPD itu bisa mengundurkan diri atau diberhentikan oleh pimpinan yang lebih atas karena tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada. Namun sebaliknya ada pula kepala SKPD yang menginginkan agar ditempatnya bekerja ditemukan masalah oleh tim BPK, hal ini agar ketahuan dimana letak kekurangannya, ini yang sangat luar biasa,” tegas Cornell.

    Pada rakor tersebut tampak hadir Bupati Indramayu, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para kepala SKPD, Staf Ahli, Asisten, dan camat, sementara para Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah tidak diundang. (deni / Humas Pemkab Indramayu)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus