Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Kawasan Hulu Serap Air 20%, Banjir Tak Akan Terjadi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_11126.jpg

    BANDUNG-Persoalan keseimbangan alam merupakan pangkal dari kerusakan alam yang saat ini terjadi, sehingga mengakibatkan bencana seperti banjir. Persoalan banjir tak akan terjadi apabila kondisi alam yang ada di kawasan hulu dan DAS mampu menyerap air hingga 20%.
     
    Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam acara Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional RI tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan' di Aula Timur Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22 Kota Bandung, Rabu (18/02).
     
    Menurut Gubernur, persoalan keseimbangan manusia yang berdampak pada kerusakan alam terjadi akibat atas nama pembangunan. Untuk itu, saat ini harus dimunculkan gerakan pembangunan dan ekonomi yang disertai dengan perhatian kita terhadap lingkungan, yaitu pembangunan hijau atau juga disebut green building and economy.
     
    Apabila hal tersebut tidak segera dilakukan, Gubernur berpendapat keseimbangan alam akan terganggu, sehingga daya serap lahan di kawasan hulu pun tidak akan efektif. “Untuk menyerap di daerah kawasan hulu tidak lagi efektif, seefektif ketika hutan kita dipelihara dengan baik. Kawasan DAS harus mampu menyerap air ke dalam tanah 20 persen, dijamin tidak akan ada banjir," ungkap Gubernur dalam sambutannya.
     
    Hal tersebut harus didukung pula oleh pengelolaan yang baik terhadap situ-situ alam yang ada di sekitarnya, serta pengendalian pembangunan di kawasan hilir atau kawasan rendah.
     
    Saat ini, ada 3 krisis yang mengkhawatirkan, yaitu: krisis air, krisis pangan, krisis energy. Namun, menurut Gubernur krisis yang paling berbahaya adalah krisis air dan pangan karena langsung menyangkut kehidupan manusia. “Krisis energi tidak langsung terkait dengan hidup dan kehidupan manusia," kata Aher.
     
    Turut hadir pada acara sosialisasi ini, yaitu: Penasehat Ahli KPK Prof. Maria, Dodi Imron Kholid Deputi Bidang Pengaturan dan Pertanahan Kementerian Agraria & Tata Ruang RI, para Kepala BPN Provinsi se-Indonesia, para Kepala Bappeda  dan para Kepala Dinas Kehutanan se-Indonesia.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus