Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Aher: Korupsi Harus Diberantas Melalui Mekanisme Jelas

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_11222.jpg

    BANDUNG-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, keberadaan Undang-Undang No. 30 thn 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi, sekaligus bentuk perlindungan hukum terhadap para pembuat kebijakan. "Kita semua sepakat jika korupsi mesti diberantas, tetapi melalui mekanisme yang jelas," ujarnya.

    "Yang sering ditakuti para pembuat kebijakan adalah kekhawatiran pemanggilan terhadap kasus yang tidak jelas," ujar Aher, saat membuka acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Gedung Sate, Selasa (25/02). Dalam acara ini hadir  tiga pakar hukum dan politik yaitu M. Guntur Hamzah, Asep Warlan dan Zudan Arif Fakrullah sebagai pembicara.

    Untuk itu, jelas Aher, dengan adanya UU ini setiap ada indikasi penyimpangan, maka lebih dahulu ditangani oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP). Apabila sudah terbukti merugikan negara secara sengaja, maka bisa dilimpahkan keranah hukum.

    "Ketika ada laporan yang muncul dari masyarakat maka hal tersebut mesti melalui APIP terlebih dahulu. Melalui mekanisme administrasi terlebih dahulu. Tetapi ketika ada indikasi kerugian negara yang disengaja oleh pikak tertentu, maka bisa dilanjutkan ke ranah hukum," tambah Gubernur.

    Hal senada juga diutarakan oleh Pakar Hukum Administrasi Negara Unhas M. Guntur Hamzah. Menurutnya UU ini dibuat untuk mendukung reformasi birokrasi dan mencegah kemandegan pemerintahan karena kekhawatiran adanya kriminalisasi kebijakan.

    "UU ini digagas untuk mendorong reformasi birokrasi dan untuk membuat pemerintahan ini tidak berjalan mandek, untuk menghindari kriminalisasi kebijakan pemerintahan yaitu membawa ranah administrasi ke ranah hukum," papar Guntur.

    Guntur juga menambahkan ada tiga tujuan dari peraturan ini. Yaitu, menjadi undang-undang payung, materil dan umum.

    "UU ini menjadi undang-undang payung, karena menjadi acuan bagi aturan lainnya, harapan dan tujuannya seperti itu. Selain itu bisa menjadi undang-undang materil yang akan menyinergikan UU yang lain, sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang lain atau disebut UU Administrasi Umum. Dan yang ketiga diharapkan menjadi hukum yang sifatnya umum, Karena UU ini sifatnya untuk membingkai dan menciptakan standar untuk tindakan kepemerintahan," papar Guntur.

    Sosialisasi ini menegaskan UU no. No. 30 thn 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktek KKN. Dengan demikian, UU ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan dan efisien serta menjungjung tinggi tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan mengacu kepada AUPB.

    Selain itu pula UU ini mengandung maksud bukan hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggara pemerintahan, melainkan juga sekaligus sebagai instrumen guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga keberadaan UU ini benar-benar diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif bagi semua badan atau pejabat pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus