Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Soal Tata Ruang, Perlu Rumusan Bersama

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_11379.jpg

    BANDUNG-Proses pembanguan atau dinamika dibidang politik, sosial, dan ekonomi senantiasa terus mempengaruhi perkembangan kegiatan penataan ruang, sehingga hal tersebut menimbulkan berbagai persoalan

    baik di tingkat perencanaan, pemanfaatan, atau pengendalian pemanfaatannya. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, untuk menangani persoalan tata ruang tersebut perlu rumusan bersama berbagai pihak, baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
     
    Wakil Gubernur Deddy Mizwar menyampaikan hal ini dalam acara Seminar Nasional "Menemukan Kembali Tata Kelola Wilayah Nusantara yang Berazaskan pada Kedaulatan Bangsa dan Keadilan", serta Re-Launching

    Majalah Tata Ruang Indonesia di Grand Ballroom Hotel Savoy Homann Bidakara, Jl. Asia-Afrika, Kota Bandung pada Minggu (8/3). Wagub mengatakan persoalan tata ruang saat ini tidak bisa dibiarkan terus menerus, sehingga perlu terobosan dan solusi bersama antar-berbagai pihak termasuk masyarakat.
     
    "Terobosan dan solusi perlu segera dirumuskan bersama baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, termasuk di dalamnya masyarakat", ungkap Wagub dalam sambutannya.
     
    Lebih lanjut Wagub menjelaskan bahwa dari sisi tahapan perencanaan, saat ini pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Perda Nomor 22 Tahun 2010. Namun, menurutnya belum satu pun kabupaten/kota yang memiliki Rencana Detail

    Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang. Hal ini karena terkendala kompetensi perencana penyusun RDTR, serta ketersediaan data dan peta yang detail, sehingga RDTR ini mengakibatkan tersendatnya pemanfaatan ruang di daerah.
     
    Hal lainnya Wagub mengatakan bahwa aspek pemanfaatan ruang, ketidaksesuaian pembangunan atau pemanfaatan ruang dengan RTRW yang telah ditetapkan menjadi permasalahan pelaksanaan penataan ruang di semua daerah. Hal ini karena RTRW tidak dijadikan dasar untuk memberikan izin pemanfaatan, serta kurangnya masyarakat dalam mengetahui dan memahami rencana tata ruang akibat kurangnya akses informasi.
     
    Selain itu, dari sisi pengendalian, permasalahan yang terjadi yaitu pemda yang belum mempunyai perangkat dalam hal insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang serta sanksinya. Wagub menambahkan persoalan tata ruang juga memerlukan keterlibatan dan peran langsung dari masyarakat, dimana masukannya dapat disebarluaskan melalui media. “Input-input gagasan dan inovasi masyarakat, sebagai bagian dari bentuk partisipasi masyarakat perlu disebarluaskan dan diwadahi dalam suatu media komunikasi yang dapat diakses oleh seluruh stakeholders”, kata Wagub.
     
    Untuk itu, Wagub pun mengapresiasi keberadaan Majalah Tata Ruang sebagai media informasi tata ruang, yang dapat menjadi salah satu media komunikasi strategis untuk mewadahi gagasan, inovasi, dan solusi persoalan penataan ruang. Media pun diharapkan dapat menyebarluaskan peraturan perundang-undangan penataan ruang, inovasi, dan solusi dalam menangani permasalahan penataan ruang baik di lingkungan nasional maupun daerah.
     
    Turut hadir dalam acara seminar nasional ini Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN RI, Ketua Komite I DPD RI, Perwakilan Anggota Komisi II DPR RI, Perwakilan DPRD Jawa Barat, Ketua DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), Ketua DPD Inkindo Jabar dan DKI Jakarta, Pimpinan dan jajaran Direksi Majalah Tata Ruang dan, serta Asosisasi/Perhimpunan dibidang Tata Ruang yang ada di Indonesia.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus