Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemerintah Gerak Cepat Tangani Lingkungan Rusak di Garut

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_11395.jpg

    BANDUNG–Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemda Kabupaten Garut dan aparat terkait akan bergerak cepat untuk menangani persoalan lingkungan di Garut. Ada 10 titik lokasi yang lingkungan alamnya rusak dan terjadi dengan massif di wilayah Kabupaten Garut.
     
    Untuk itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menggelar rapat koordinasi bersama Kepala BPLHD Jabar, Wakil Bupati Garut, serta para aparat terkait untuk menangani masalah ini secara teknis di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22 Bandung, Senin siang (8/3).   
     
    Usai rapat, Wagub mengatakan 10 titik tersebut mencapai sekitar 600 ha lahan dengan berbagai jenis kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas, seperti penambangan pasir dan perusakan hutan atau illegal loging. Wagub pun tidak merinci ke-10 titik lokasi tersebut, namun pihaknya akan terlebih dahulu fokus pada 3 lokasi salah satunya kawasan Gunung Guntur yang kerusakannya mencapai 89 ha.
     
    Menurut Wagub, kerusakan di 10 lokasi ini telah mengakibatkan debit air di Garut berkurang hingga 60%. “Ini sudah mencapai 10 lokasi yang membuat debit air di Cimanuk khususnya dan Garut secara umum sudah turun 60 persen. Dari 100 liter per detik menjadi 40 liter per detik," ujar Wagub.
     
    Wagub menambahkan hal ini akan memberikan dampak buruk terhadap rencana penggenangan Waduk Jatigede yang akan dilakukan tahun ini. “Ini berkaitan dengan kepentingan nasional. Karena nanti penggenangan Jatigede dari Cimanuk. Seberapa lama bisa tergenangi dan terhambatnya pengairan di Indramayu dan Cirebon yang mencapai 90 ribu hektar sawah," kata Wagub.
     
    Selain itu, hal ini pun akan berdampak pada pasokan energi pada PLTA yang rencananya akan dibangun, karena terhambatnya pasokan air yang berasal dari kawasan lindung yang telah rusak tersebut yang sebagian besar merupakan lahan Perhutani dan BKSDA.
     
    “Ini sudah sangat tidak bisa ditolelir, kehadiran Negara diperlukan disitu. Jangan terlalu banyak berunding. Berunding sekali dan langsung ke teknis," ungkap Wagub.
     
    Wagub pun menduga hal ini bisa terjadi karena ada pihak atau aparat yang terlibat. Untuk itu, ia pun berharap adanya partisipasi dari masyarakat, seperti pegiat atau komunitas lingkungan yang dapat ikut serta mengawasi serta tidak segan untuk melaporkan pengrusakan yang terjadi.
     
    Menanggapi kerusakan yang terjadi di wilayahnya, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman berharap dengan adanya koordinasi dengan Pemprov akan secara cepat menangani serta mencegah permasalahan lingkungan yang ada di Garut.
     
    “Mudah-mudahan dengan adanya koordinasi ada langkah-langkah konkrit untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dan juga untuk melakukan rehabilitasi supaya hutan maupun Gunung Guntur ini bisa kembali tidak membahayakan namun tetap mensejahterakan masyarakat," tutur Helmi.
     
    Sementara itu, Kepala BPLHD Jawa Barat Anang Sudarna mengatakan kasus pengrusakan lingkungan di Garut telah terjadi sejak tahun 1997 lalu. Dan sudah ada beberapa orang yang sudah diperiksa dan diproses secara hukum terkait masalah lingkungan di Garut ini.
     
    Anang pun mengatakan, kerusakan alam di Garut sudah sangat parah. Bahkan di Kawasan Gunung Guntur ada pembuangan limbah medik dan kulit yang berasal dari industri garmen. Pihaknya pun akan menelusuri serta memberikan sanksi kepada pihak rumah sakit yang membuang limbah tersebut. “Itu masuk klasifikasi limbah B3 dan itu pidana. Kita akan tangani!" tegas Anang.
     
    Terkait kerusakan alam yang terjadi di Kecamatan Pakenjeng, Anang mengungkapkan pihaknya sudah memeriksa orang atau tokoh masyarakat yang diduga otak dari kerusakan alam disana, serta akan memanggil paksa beberapa pihak terkait kerusakan alam di Garut. Kerusakan alam yang terjadi di Pakenjeng sendiri sudah mencapai 1,8 ha.
     
    Anang menuturkan pemerintah tidak akan memandang siapa pun para perusak lingkungan yang harus berhadapan dengan hukum. “Kita tidak memandang siapapun mereka, melanggar hukum ya hadapi dengan hukum," ungkap Anang. 

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus