Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    DPRD Jatim Belajar Kearsipan ke Jabar

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_11517.jpg

    BANDUNG- Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur di ruang rapat Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat.

    Lantai I Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (17/3). Rombongan DPRD Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi E Suli Daim itu, diterima oleh pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, antara lain H. Syahrir, SE (Ketua), H. Diding Saefudin Zuhri (Sekretaris, H.M. Iqbal (Anggota) dan H.M. Hasbullah Rahmad (Anggota). Turut hadir Kepala Bidang Layanan Otomasi Perpustakaan & Kearsipan Bapusipda Provinsi Jawa Barat, Dra.Hj. Dinny Resmiati, MSi.

    Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Suli Daim mengungkapkan, kunjungan kerja yang dilakukannya bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini tujuannya untuk menggali informasi dan mendapatkan masukan dari Komsi I dan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat terkait dengan yang sedang dibahas di DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu tentang Rencangan Peraturan Daerah Jawa Timur tentang Kearsipan.

    “Hal-hal yang perlu kami dapatkan informasi dan masukan antara lain tentang pengelolaan kearsipan dan komersialisasi penyimpanan kearsipan. Kemudian juga tentang keterkaitan antara badan kearsipan provinsi dengan badan kearsipan di kabupaten/kota. Informasi lainnya adalah tentang arsip-arsip badan public seperti arsip KPUD dan KPID Provinsi,” kata Suli dalam pertemuan tersebut.

    Terkait dengan itu, Kepala Bidang Layanan Otomasi Perpustakaan & Kearsipan Bapusipda Provinsi Jawa Barat, Dra.Hj. Dinny Resmiati, MSi, menjelaskan, bahwa pengelolaan kearsipan di Jawa Barat diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

    Bapusipda Jawa Barat, menurut Hj. Dinny hanya mengelola arsip yang bersifat statis saja atau arsip yang sudah boleh dipublikasikan. Penyimpanan arsip tersebut dilakukan berdasarkan  jadwal retensi arsip. Sedangkan arsip yang besifat dinamis, pengelolaannya dilakukan oleh masing-masing OPD.

    “Untuk arsip di kabupaten/kota pengelolaannya dilakukan oleh badan kearsipan di masing-masing kabupaten/kota,” katanya. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus