Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    4257 Desa Serap Rp 4,7 Trilyun Dana BLM

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_11908.jpg

    BANDUNG- Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat, R. Firman Nurtafiyana mengungkapkan, Bidang PEM BPMPD Provinsi Jawa Barat sampai akhir tahun 2014 menangani program nasional yang cukup besar, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Program Nasional tersebut dilakukan di 422 kecamatan meliputi 4257 desa.

    “Out put atau hasil dari total Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari pusat langsung ke masyarakat, ke kabupaten, ke kecamatan dan ke desa sudah lebih dari sekitar Rp 4,7 triltyun. Itu sebagian besar dimanpaatkan untuk  pembangunan fisik, antara lain berupa pembangunan jalan, irigasi, jembatan, MCK, ruang kelas baru, pos kesehatan desa dan sarana air bersih,” kata R. Firman Nurtafiyana di ruang kerjanya, Kantor BPMPD Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta Nomor 466, Kota Bandung kepada jabarprov.go.id, Selasa (14/4).

    Selain digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik, menurut R. Firman, dana tersebut sebesar kurang lebih Rp 660 Milyar digunakan dimanfaatkan sebagai dana bergulir untuk usaha ekonomi produktif masyarakat desa. Dana tersebut terus bergulir dan terus berkembang hingga sekarang sudah menjadi sebesar Rp 1,1 Trilyun di kelola oleh unit pengelola kegiatan di 422 kecamatan. Namun seiring berakhirnya RPJMN Tahun 2009-2014,  maka PNPM Mandiri Perdesaan berakhir sampai tahun 2014 juga.

    “Yang masih ada sekarang ini adalah PNPM Generasi Sehat dan Cerdas untuk focus ke masalah pendidikan dan kesehatan. Itu hanya untuk 84 kecamatan dengan dana sekitar Rp 80 milyar. Program ini akan berlanjut sampai tahun 2017 karena memang perjanjian hibahnya yang berbasis pinjaman luar negeri itu, berakhir sampai tahun 2017 Program ini sipatnya pengakhiran sekaligus mengantar kepada diberlakukannya undang-undang desa,” katanya. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus