Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Kemajemukan, PR Besar Otonomi Daerah

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_12052.jpg

    BANDUNG–Otonomi daerah dewasa ini menghadapi tantangan tidak hanya kemajemukan di tingkat lokal, regional, dan nasional, otonomi daerah dituntut untuk menumbuhkan kemandirian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang aspiratif, transparan dan akuntabel.  

    Dalam amanat Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa pada Apel Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX di Halaman Gedung Sate, Senin (27/04), menyebutkan, saat ini terdapat 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Tidak berlebihan jika tema kali ini “Menghadirkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis dan Melayani Masyarakat Dalam Mendorong Terbentuknya Daya Saing, Kreatifitas dan Inovasi dengan Mengandalkan Kekhasan Daerah Demi Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.”

    “Jumlah yang masif ini di satu sisi memerlukan berbagai pengaturan yang bersifat generik untuk menjamin sinergitas perencanaan dan pembangunan secara nasional, termasuk dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

    Dalam penyelarasan dengan Visi Misi Nawa Cita Presiden RI, Iwa menyebutkan berbagai faktor yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam upaya memperkuat kebijakan otonomi daerah. Pertama, pelaksanaan otonomi daerah memerlukan eksistensi kelembagaan daerah yang diisi oleh SDM aparatur profesional.

    Kedua, Pelaksanaan otonomi daerah memerlukan pengembangan kapasitas daerah baik dalam regulasi, sistem dan sumber-sumber pendanaan di daerah. Ketiga, keberagaman masyarakat harus dapat direfleksikan dengan penyediaan berbagai kebijakan daerah yang menjamin hak-hak hidup serta dapat menumbuhkan berbagai kreasi dan inovasi untuk kemajuan daerah.

    Keterjangkauan pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu tantangan di negara ini. Untuk itu, Iwa mengatakan perhatian terhadap penataan daerah difokuskan pada daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terluar, daerah rawan bencana dan daerah rawan konflik agar menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. 

    Otonomi daerah mendorong munculnya para pemimpin daerah yang kapabel dan akseptabel melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. “Bagi daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak di tahun 2015 untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya terkait dengan penyediaan pendanaan, keamanan, ketertiban, dan netralitas PNS, sehingga pemilihan kepala daerah dan wakil daerah secara serentak dapat berjalan secara demokratis, lancar, tertib, dan aman,” papar Tjahjo Kumolo dalam amanatnya yang dibacakan Iwa.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus