Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Konsultasi Pengadaan Barang Jasa Harus Formal

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_12210.jpg

    CIMAHI-Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Eri Satriana, SH, MH mengimbau kepada para pengusaha dan para pejabat pembuat komitmen (PPK) atau pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP).

    Kalau mengadakan konsultasi terkait aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada suatu lembaga, dilakukan secara formal. Hal itu dilakukan agar hasil konsultasinya dapat dipertanggung jawabkan.

    “Tolong konsultasi itu jangan konsultasi secara individual informal, tapi dilakukan secara formal dengan surat. Minta penjelasannya dengan surat resmi pula,” kata Kajari Cimahi di hadapan peserta Pembekalan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang digelar oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi di Aula Lantai I Gedung A Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Kota Cimahi, Kamis (7/5).

    Kalau konsultasi dilakukan secara individual atau informal, hasil konsultasinya tidak bisa dipertanggung jawabkan. Tapi, kalau secara formal, menurut Kajari, kita bisa meminta pertanggungjawaban kepada lembaganya. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus