Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Diklatpim Wajib Diikuti Pejabat

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_12258.jpg

    BANDUNG-Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Badiklatda) Provinsi Jawa Barat, Dr.H. Herri Hudaya, Msi menegaskan, pendidikan pelatihan kepemimpinan (diklatpim), baik tingkat 4, 3,2 dan tingkat 1, adalah diklat wajib diikuti oleh para pejabat atau calon pejabat, sesuai dengan tingkat yang berkenaan.

    Diklat wajib, tanpa mempunyai sertifikat diklat kepemimpinan, keabsahan jabatannya itu dipertanyakan atau tidak sah.

    “Oleh karena itu, setiap kepala organisasi perangkat daerah, yang di lingkungannya,  ada pejabat yang belum mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan berkenaan dengan jabatannya, harus segera mengirimkan yang bersangkutan untuk mengikuti diklatpim,” kata Dr.H. Herri Hudaya, Msi pada acara Pembukaan Diklatpim Tingkat III Angakatan I Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Aula Kampud Badiklatda Provinsi Jawa Barat, Jalan Windu Nomor 26, Kota Bandung, Selasa (12/5).

    Diklatpim tersebut, lanjut Dr.H.Herri, bisa di Jawa Barat, bisa juga di provinsi lain atau di lembaga lain. Kalau lingkup Jabar, ada di Badiklatda Provinsi Jawa Barat, ada di LAN Jatinangor dan ada di Regional Kemendagri, untuk memenuhi kewajiban tadi.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, menurut H. Herri, telah melakukan kerjasama dengan semua lembaga pendidikan tadi untuk memenuhi kewajiban.

    “Sangat disayangkan kalau misalnya ada kepala OPD yang belum mengijinkan atau belum menugaskan kepada pejabatnya untuk mengikuti Diklatpim,” katanya.

    Dr.H. Herri menjelaskan,  pendidikan pelatihan yang sekarang ini, dilaksanakan dengan pola baru, baik materi, substansi, cara maupun sistimnya. Dengan pola baru, semua peserta pendidikan pelatihan itu diwajibkan  untuk membuat satu proyek perubahan. Proyek perubahan ini sekaligus untuk dapat menguji kompetensi setiap pejabat, apakah yang bersangkutan itu punya kompetensi atau tidak dalam jabatan tersebut.

    “Jadi, kalau ada peserta dinyatakan tidak lulus, berarti peserta tersebut tidak kompeten dalam jabatannya,” katanya. (enal)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus