Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Kritisi Fraksi PKS DPR RI Peruhal RAPBN 2016

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_12487.jpg

    JAKARTA-Berkenaan dengan pembahasan RAPBN tahun 2016, Fraksi PKS DPR RI setelah melakukan telaahan. Atas terhadap RAPBN tahun 2016. Hal tersebut, diungkapkan Anggota DPR RI dari FPKS, Andi Akmal Pasluddin, dalam release yang diterima jabarprov.go.id, Rabu (27/5)

    Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), ungkap Andi atas RAPBN tahun 2016  meminta Pemerintah untuk melakukan peningkatan kebijakan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan lapangan kerja, mendorong pemerataan ekonomi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 Ayat 1.

    Sementara itu, penetapan target pertumbuhan ekonomi 2016 yang diasumsikan sekitar 5,8-6,2 persen tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menargetkan sebesar 6,0-6,6 persen.

    "Fraksi PKS,  memandang bahwa potensi ekonomi nasional sesungguhnya memungkinkan untuk tumbuh lebih tinggi dan lebih berkualitas untuk menjawab kebutuhan lapangan kerja baru, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan pemerataan dan kesejahteraan rakyat," paparnya.

    Terkait target angka kemiskinan 2016 sebesar 9-10 persen,  Fraksi PKS memandang perlu dibuat lebih progresif. Hal ini sangat penting mengingat angka kemiskinan dan mendekati miskin (near poor) yang tinggi, dan ini dinilai mencederai amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, dalam APBNP 2015 telah disepakati target penurunan kemiskinan untuk tahun 2015 adalah 10,3 persen.

    Rekomendasi tersebut, ungkap Andi sudah dipaparkan oleh Fraksi PKS dalam sidang paripurna DPR RI yang berlangsung akhir Mei 2015.  Atas RAPBN tahun 2016, Fraksi PKS memandang diperlukan peningkatan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan terutama untuk menyelesaikan masalah di hulu, yang menjadi penyebab kemiskinan.

    Hal ini sangat penting, mengingat kemiskinan di Indonesia berakar dari kemiskinan pedesaan dan pertanian. Basis data kemiskinan yang masih kurang memadai, harus benar-benar dibenahi agar lebih valid dan mampu menjamin ketepatan program-program pengentasan kemiskinan.

    Selain itu, implementasi kebijakan reforma agraria untuk meningkatkan penguasaan tanah bagi petani dan kelompok tani juga sangat mendesak," pungkasnya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus