Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Penderita Psikotik Mental Perlu Diatur Perda

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_12784.jpg

    CIMAHI-Penderita Psikotik Mental atau orang biasa menyebut penderita sakit jiwa atau orang gila perlu ditangani secara terpadu yang melibatkan banyak pihak. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganannya, maka perlu diatur oleh sebuah peraturan daerah.

    “Diharapkan peraturan daerah tersebut selesai akhir tahun 2015 atau paling lambat selesai dalam tahun 2016,” kata Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Drs. Achwan Gumilar, MM di ruang kerjanya, Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Jalan Jenderal Amir Machmud, Kota Cimahi kepada jabarprov.go.id.

    Saat ini, jelas Achwan, pihaknya bersama pihak terkait, terus melakukan pertemuan secara intensif untuk melakukan penyusunan naskah akademik terkait rancangan peraturan daerah untuk mengatur penanganan penderita psikotik mental tersebut. Penyusunan naskah akademik tersebut oleh sebuah tim yang terdiri dari pihak Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat dan unsure Perguruan Tinggi.

    "Kami juga sudah melakukan sharing pendapat dengan DPRD Jawa Barat," katanya.

    Rencananya, isi perda tersebut pasca ditertibkannya penderita psikotik mental atau orang sakit jiwa di jalanan, diharapkan bisa ditempatkan di suatu tempat penampungan sementara yang layak, sebelum disalurkan ke rumah sakit jiwa, dan setelah sembuh disalurkan ke dinas social atau dikembalikan ke pihak keluarganya jika masih ada.

    “Diupayakan juga dalam penanganan penderita psikotik tersebut, tidak lagi melihat yang bersangkutan orang mana, yang penting ketika ada di wilayah tersebut, maka pihak pemerintah setempat yang menanganinya,” katanya.

    Namun, untuk melakukan penangann penderita psikotik tersebut, masih terdapat kendala, yaitu di satu sisi obatnya mahal. Sedangkan orang tersebut setiap hari harus meminum obat tersebut. Pada sisi lainnya, obat tersebut diperoleh harus melalui BPJS, sedangkan salah satu syarat menjadi peserta BPJS harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selama ini, rata-rata penderita psikotik mental yang ditertibkan dari jalanan, tidak memiliki identitas yang jelas. (enal)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus