Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Perda Baru Di Jabar Ditargetkan Immplementatif

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_12931.jpg

    BANDUNG. DPRD Jabar, sejalan dengan fungsi legislasi, dalam tahun ini siap memdukung pembentukkan Perda baru, baik yang diusulkan Pemprov Jabar maupun inisiatif DPRD Jabar.

    Kehadiran Perda baru, diharapkan menghasilkan produk hukum daerah yang  berkualitas diantaranya Perda yang dihasilkan dapat diimplentasikan
    (implementatif) yang selanjutnya dapat bermanfaat untuk masyarakat.

    Hal demikian, diungkapkan Anggota Badan Pembentukkan Perda (BPP) DPRD Jabar, Hj. Ganiwati dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (17/6).

    Menurut Ganiwati, salah satu Raperda yang kini didorong untuk menjadi Perda implementatif diantaranya Raperda tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.

    Raperda tersebut, diusulkan oleh pihak Pemprov. Jabar. Kini, usulan Raperda tersebut sedang dalam tahapan pembahasan oleh Pansus Raperda  Dalam rangkaian pembahasan Raperda tenyang Jasa lingkungan, pekan ini sedang menggali masukan dari  para  pakar.

    Hal yang ditargetkan dari Raperda tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan diantaranya  mengubah perilaku masyarakat.

    Dengan perubahan perilaku tersebut, hal yang diharapkan  masyarakat dapat  berpartisipasi untuk menjaga lingkungan dari dampak kerusakan lingkungan.

    Adapun yang dibuat dari Raperda tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan diantaranya instrumen ekonomi agar masyarakat peduli lingkungan.

    Sementara itu, dari pertemuan dengan Pakar dalam Raperda tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan perlu  ada reward untuk masyarakat yang mempunyai  kepedulian berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dari kerusakan.

    Jika Rapeda Tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan bisa ditetapkan menjadi Perda, keberadaan Perda tersebut akan menjadi Pertama di Indonesia.

    Diakui, ujar Ganiwati  Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur perihal pengelolaan Jasa Lingkungan, kendati demikian dari hasil Konsultasi ke Kementrian LH dan Kehutanan Usulan Raperda tersebut sudah disetujui. (NR).

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus