Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    243 CPNS Terima STTPL Prajabatan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_13012.jpg

    BANDUNG- Sebanyak 243 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk kategori I dan II lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) Prajabatan.

    STTPL tersebut secara simbolis diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Ir.H.Sofian Nataprawira, MP kepada  perwakilan CPNS Golongan II atas nama Titin Kuraesin dan CPNS golongan III, Yani Andari, ST di Gedung Bersama Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Soreang, Selasa (30/06/2015).

    Kepala Bidang Diklat BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Kabupaten Bandung, H.Teguh Purwayadi, S.STP menjelaskan diklat prajabatan untuk CPNS kategori I dan II telah dilaksanakan di Pusat pendidikan Administrasi POLRI yang terbagi menjadi dua gelombang. 

    Gelombang pertama sebanyak 91 CPS dilakukan pada tanggal 9 s/d 14 Maret 2015. Sedangkan, 152 CPNS yang masuk  gelombang kedua  dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 20 Maret 2015.

    Teguh mengatakan diklat prajabatan syarat wajib bagi pengangkatan seorang CPNS menjadi PNS. Hal tersebut selain mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS.  “Dengan aturan ini, maka seorang CPNS harus faham segala ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban dan larangan bagi PNS”, ujar Teguh.  

    Teguh menambahkan, dalam kerangka menjalankan tugas pemerintahan, dibutuhkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas, profesional, jujur, bersih dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. “Untuk memenuhi hal itu, maka sebagai bagian dari proses pembinaan aparatur, setiap CPNS wajib mengikuti prajabatan”, imbuhnya.

    Sementara Sofian Nataprawira mengatakan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan saat ini menjadi prioritas Pemkab Bandung. Reformasi birokrasi, menurut Sofian hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama aspek-aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan dan sumber daya manusia (SDM).

    Untuk menciptakan SDM yang unggul, kata Sofian Nataprawira seorang CPNS tidak hanya dituntut cerdas dan berkualitas secara intelektual saja, namun cerdas secara spiritual pun mutlak diperlukan. Apalagi jika merujuk pada visi religius Pemerintah Kabupaten Bandung, hendaknya para CPNS ini bertanggungjawab pada dua hal, yakni bertanggung jawab pada dunia dan akhirat. 

    “Saya ingin mengajak pada diri sendiri dan juga kepada saudara-saudara, selain  kita bertanggungjawab pada aturan-aturan pekerjaan, kita harus pula meningkatkan ketaqwaan dan taat pada aturan-aturan Alloh SWT, agar kita bisa selamat di dunia dan akherat”, tegasnya pula.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus