Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkoba Masih Simpang Siur

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_13123.jpg

    BANDUNG- Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, H. Arifin Harun Kertasaputra mengatakan, di dalam implementasi program nasional rehabilitasi 100.000 pecandu narkoba, masih ada kesimpangsiuran, baik dari segi regulasi maupun dari segi tugas untuk masing-masing instansi terkait, sehingga di lapangan terjadi saling claim antar Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

    “Saran kami dalam rangka menunjang kebersamaan dalam rangka program nasional rehabilitasi 100.000 pecandu narkoba ini, harus ditetapkan sasaran bersama, yaitu BNN, Kemensos dan Kemenkes, terhadap alokasi-alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jangan sampai simpang siur,” kata Arifin pada rapat koodinasi perencanaan pemberantasan narkoba di Jawa Barat, di ruang rapat Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (5/7)

    Menurut Arifin dalam pelaksanaan program nasional tersebut, masih dikaburkan antara rehabilitasi social dengan rehabilitasi medis. Berapa yang harus direhabilitasi social dan berapa yang harus direhabilitasi medis harus terpisahkan.

    “Kemensos sendiri mendapat alokasi 10.000 dari 100.000 rehabilitasi program nasional tersebut,” katanya.

    Kemudian di dalam pelaksanaan rehabilitasi, menurut Arifin, belum ada petunjuk yang jelas dari pusat, karena masing-masing kementrian membuat juklak dan juknis di dalam rangka penetapan lamanya masa rehabilitasi. Contohnya, Kemensos awalnya menetapkan 10 bulan, sedangkan Badan Narkotika Nasional (BNN) menetapkan 3 bulan. Kemensos sulit untuk menerima 3 bulan, dari awalnya 10 bulan. Akhirnya Kemensos menetapkan ketentuan yang baru, yaitu lamanya masa rehabilitasi menjadi 6 bulan.

    “Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri sudah memiliki balai rehabilitasi khusus korban narkoba, yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP) Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dengan kapasitas sementara ini rehabilitasi 100 pecandu narkoba setiap tahun dengan masa rehabilitasi selama 10 bulan,” katanya. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus