Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Dinas KUMKM Ajukan 6 KUD Kelola Kepokmas

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_13341.jpg

    BANDUNG- Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah (KUMKM) Provinsi Jawa Barat, Dr.H. Anton Gustoni, MSi mengatakan, Pemerintah Pusat sudah memberikan sinyal bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) akan diberikan kewenangan untuk mendistribusikan beberapa kebutuhans pokok  masyarakat, seperti pupuk bersubsidi, gas elpiji bersubsidi dan gula rafinasi.

    “Kami sudah mengajukan enam KUD di enam kabupaten kepada pemerintah pusat untuk bisa mengakses dan menjadi pengelola kebutuhan pokok tersebut,” kata Anton Gustoni kepada wartawan, belum lama ini.

    Keenam KUD tersebut masing-masing di Kabupaten Karawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Ciamis.

    Agar KUD bisa menjadi penyalur kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) tersebut, menurut Anton Gustoni, harus memenuhi persyaratan yang cukup ketat, sehingga tidak semua KUD mendapatkan kewenangan mendistribusikan Kepokmas tersebut. Diantaranya harus memiliki gudang untuk penyimpanan pupuk, harus memiliki kendaraan untuk pendistribusiannya dan memiliki dana Rp 2 milyar di bank sebagai jaminan.

    “Selama ini memang banyak KUD yang tidak sanggup memenuhi persyaratan tersebut, termasuk dari segi finansialnya,” katanya.

    KUD yang telah disetujui menjadi mitra pemerintah dalam pendustribusian kebutuhan pokok masyarakat tersebut, nantinya  akan diarahkan antara lain untuk bekerjasama dengan PT Pusri untuk menjadi distributor pupuk bersubsidi. (enal)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus