Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemerintah perlu menimbang serius penerbitan Perpu

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_13420.jpg

    BANDUNG - Hingga hari ini, ada 12 daerah yang masih memiliki kandidat hanya satu pasang. Situasi ini tentu saja tidak bisa dibiarkan karena akan berimplikasi bagi kemungkinan tersandera demokrasi di tingkat lokal pada Pemilukada serentak ini.

    Pengajar dan pengamat politik Unpad Muradi menyebutkan sejumlah opsi yang dikeluarkan oleh Mendagri berkaitan dengan kemungkinan macetnya proses kompetisi politik di tingkat lokal juga belum memberikan kepastian terbebasnya pelaksanaan demokrasi tingkat lokal dari ancaman sabotase politik.

    "Ketiadaan sanksi pada partai politik yang tidak mencalonkan kader terbaiknya atau kumpulan partai politik yang mengusung calon yang dijagokannnya menjadikan peluang untuk terpenuhinya minima dua pasang calon makin sulit diwujudkan," katanya.

    Apalagi, tambahnya, ada penegasan di uu pilkada maupun pkpu apabila ada daerah yang tidak memenuhi minimal 2 pasang calon akan ditunda hingga pelaksanaan Pemilukada serentak tahun 2017 membuat parpol atau gabungan partai politik enggan memaksakan diri manakala secara peta politik, sulit untuk memenangkan atau setidaknya kompetitif.

    Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah mempertinbangkan untuk menerbitkan Perpu sebagai bagian dari kemungkinan terinterupsinya pelaksanaan pemilukada serentak. Perpu tersebut setidaknya memuat tiga hal, yakni: pertama, mempertimbangkan kemungkinan   daerah yang memiliki hanya satu pasang calon untuk menegaskan apabila hingga waktu yang telah ditentukan hanya ada satu pasang calon, maka pasangan calon tersebut dapat ditetapkan sebagai pemenang pemilukada serentak di daerahnya bersamaan dengan penetapan pemenang pada pemilukada serentak pada desember mendatang;

    Kedua, perpu tersebut dibahas kemungkinan pemberian sanksi bagi partai politik yang tidak menggunakan hak politiknya untuk mengajukan pasangan calon dalam pemilukada serentak. Sanksi tersebut mulai denda uang hingga pencabutan keikutsertaan partai politik tersebut di daerahnya secara terbatas. Hal ini penting untuk digarisbawahi agar partai politik tidak abai dalam menjalankan kewajibannya melakukan rekruitmen politik untuk penguatan kepemimpinan hasil demokrasi yang dihasilkan.

    Ketiga, terkait dengan kemungkinan munculnya pasangan boneka untuk melegitimasi adanya dua pasang calon, maka dalam perpu tersebut juga dimungkinkan dibahas tentang sanksi kemungkinan adanya manuver hitam dari pasangan calon dan partai politik yang melakukan rekayasa calon boneka tersebut. Sanksi tersebut terberat adalah mencabut keikutsertaan dalam pemilukada di daerah bersangkutan. Jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus