Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    2015, Tahun Peningkatan Integritas OJK

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_13434.jpg

    BANDUNG -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Sistem Pelaporan Pelanggaran di OJK (SPP OJK). Dalam SPP OJK itu pihak mana pun diperbolehkan melaporkan pelanggaran yang dilakukan pegawai OJK ke Komite Etik OJK atau melalui Wistleblowing Sistem (WBS).

    Anggota Dewan Komisionaer OJK Ilya Avianti mengemukakan  sistem pelaporan pelanggaran di OJK dalam istilah lainnya whistleblowing system.

    "Beberapa hal tidak boleh dilakukan pegawai sampai tingkat Dewan Komisioner OJK, antara lain korupsi, pembiaran melakukan pelanggaran, pencurian, benturan kepentingan, kecurangan, pelanggaran peraturan undang-undang dan peraturan internal OJK, serta tindakan indisipliner,
    ini bida dilaporkan ke WBS," tuturnya.

    Lebih jauh, Ilya menerangkan sanksi atas pelanggaran ini antara lain berupa peringatan, laju karier diperlambat, hingga sanksi terberat untuk pelanggaran ini adalah berupa pemecatan.

    OJK menyediakan saluran pengaduan. Di setiap kantor OJK ada kotak pengaduan untuk menerima surat pengaduan dari masyarakat. Selain itu, pihak pelapor bisa menghubungi nomor telepon OJK atau mengirim pesan melalui surat elektronik.

    Ilya Avianti, menerangkan kerahasiaan identitas pelapor dijamin oleh komite etik. Jika pelapor tidak menghendaki identitasnya dicatat juga tetap diperbolehkan melapor. “Asal bisa memberi bukti kepada kami,” tuturnya. jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus