Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Bupati/Walikota Diminta Tingkatkan Pengawasan Venues PON

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_13801.jpg

    CIREBON- Wakil Ketua Umum PB PON XIX dan Peparnas XV Tahun 2016, Deddy Mizwar menyampaikan pesan dan harapan kepada kelima belas bupati/walikota yang telah mendapatkan amanah dan kepercayaan sebagai lokasi penyelenggaraan PON XIX dan Peparnas XV Tahun 2016.

    Pesan dan harapan tersebut disampaikan Deddy Mizwar pada Rapat Koordinasi PB PON dengan 15 Kabupaten/Kota Penyelenggara PON dan Peparnas di Hotel Aston, Jalan Brigadir Dhasono Nomor 12 C, Kota Cirebon, Jum’at (28/8) malam.

    Pertama, waktu penyelenggaraan PON semakin dekat yakni 377 hari lagi dan penyelenggaraan Peparnas tinggal 399 hari lagi, sedangkan beberapa venues yang sedang dibangun atau direhabilitasi dan direnovasi sampai saat ini masih dinilai belum mencapai target penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang direncanakan. Oleh karena itu, para Bupati/Walikota diminta meningkatkan pengawasan dan pengendalian, kalau perlu dengan turun ke lapangan langsung, khususnya untuk memantau dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan atau rehabilitasi dan renovasi venues milik kabupaten/kotanya.

    Adapun untuk venues yang bukan merupakan milik kabupaten/kota yang bersangkutan namun lokasinya berada di wilayahnya, para bupati/walikota diminta bantuan melalui dinas terkaitnya untuk turut memantau dan mendorong percepatan penyelesaian pekerjaan oleh para pemilik venues tersebut.

    Kedua, dengan terbentuknya susunan kepanitiaan Sub PB PON kabupaten/kota, para bupati/walikota diharapkan segera mengaktifkan kesekretariatan Sub PB ini, khususnya untuk menyusun rencana anggaran dan mengawal usulan anggaran tahun 2016, yang akan diajukan kepada APBD kabupaten/kotanya masing-masing.

    Ketiga, terkait dengan anggaran bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015, para bupati/walikota diminta untuk memantau proses pencairan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangannya, agar tepat waktu, tepat jumlah dan tepat peruntukannya, sehingga tidak akan menghadapi masalah administrasi dan hukum di kemudian hari. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus