Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Revisi Undang-Undang TKI

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_13833.jpg

    BANDUNG-Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat, dalam release yang diterima jabarprov.go.id , Senin (31/8) mengungkakan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dinilai bukan solusi perlambatan ekonomi saat ini.

    Hal yang menjadi dasar pertimbangannya  dunia usaha dalam negeri pun sedang tidak mampu mempertahankan stabilitas produksinya sehingga membuat gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi dimana-mana.

    “Moratorium pengiriman TKI untuk saat ini bukan solusi perlambatan ekonomi. Oleh karena, kemampuan industri atau dunia usaha dalam negeri tidak mampu mempertahankan stabilitas produksinya sehingga mengakibatkan pertambahan pengangguran karena PHK.

    Atas dasar itulah, pihak DPR RI melalui Komisi IX berkomitmen untuk segera mempercepat pembahasan Revisi Undang-Undang TKI (RUU TKI) No 39/2004, dengan mengusulkan beberapa poin yang dapat memberikan rasa aman dan perlindungan secara penuh pada TKI, terutama Tenaga Kerja Wanita (TKW).

    “Poin itu, misalnya, TKW harus disertai oleh muhrimnya. Karena ketika seorang wanita yang jauh dari tanah air bersama lelakinya (suami atau keluarganya), akan memberi manfaat yang sangat banyak,.

    Manfaat itu, menurut Adang, antara lain memberikan perlindungan 24 jam pada TKW, memberi tambahan peluang kerja bagi angkatan kerja laki-laki, marwah laki-laki sebagai kepala keluarga akan terjaga, dan yang paling penting akan mampu meringankan urusan birokrasi kedutaan dalam perlindungan TKW ketika terjadi persoalan.

    Diyakini apabila poin ini masuk pada pasal undang-undang TKI yang sedang direvisi, dan penerapannya sesuai dengan UU, dapat dipastikan akan mengurangi beban negara untuk menekan angka pengangguran di dalam negeri.

     "Dengan memberi kesempatan mengirim TKI kembali, ujar Adang  beban negara sedikit berkurang, dengan catatan tidak ada lagi perlakuan buruk terhadap TKI oleh oknum tak bertanggung jawab.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus