Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Kab. Bandung Bebas Kawasan Kumuh

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_13849.jpg

    BANDUNGKAB-Bupati Bandung H. Dadang Mochamad Naser, SH, M.Ip mentargetkan pada tahun 2019 Kabupaten Bandung bebas dari kawasan kumuh. Untuk itu, ia memerintahkan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait untuk melakukan penataan ulang kawasan kumuh yang diperbaiki menjadi kawasan yang layak huni. Penataan meliputi lokasi, status kawasan, karakter lokal, potensi hingga jumlah penduduknya.

    Penataan ulang ini harus selesai dalam waktu singkat, karena kita mentargetkan tahun 2019 mendatang Kabupaten Bandung bebas dari kawasan kumuh, tegas Bupati Bandung ketika membuka sosialisasi P2KP ( Program Peningkatan Kualitas Pemukiman) PNPM Mandiri Perkotaan, di Gedung Korpri-Soreang, selasa (1/9). Turut hadir Wakil Bupati Bandung H. Deden R. Rumadji, S.Sos, Ketua DPRD  Ir. Anang Susanto, sejumlah kepala SKPD, camat serta para kepala desa.

    Dadang Naser mengungkapkan, sampai akhir tahun 2014 luas kawasan kumuh di Kab. Bandung tercatat 91,38 Ha yang tersebar di 31 kecamatan, masing-masing Kecamatan Baleendah, Bojongsoang, Cikancung, Margaasih, Cileunyi, Majalaya, Banjaran, Margahayu, Rancaekek, Cicalengka, Katapang, Soreang dan Dayeuhkolot.

    Ia merasa yakin Kab. Bandung bisa bebas kawasan kumuh pada tahun 2019. Keyakinan tersebut semakin menguat, karena dana yang dikucurkan pemerintah pusat maupun Kab. Bandung untuk penanganan kawasan kumuh setiap tahun terus meningkat. Diungkapkan, selama tahun 2007-2014 total dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang telah dicairkan senilai Rp. 224.527.196.000 yang bersumber dari APBN, APBD Kabupaten Bandung serta swadaya masyarakat.

    Sedangkan untuk tahun 2015, dana BLM APBN untuk P2KP di Kabupaten Bandung tercatat Rp. 20.335.000.000 ditambah dana pendampingan dari APBD Kabupaten Bandung senilai Rp. 2,5 milyar.

    Ketua DPRD Kab. Bandung Ir. Anang Susanto menilai, kepeduliaan Pemkab Bandung terhadap penanganan kawasan kumuh dan pembangunan di pedesaan sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan turunnya dana pendamping dari APBD Kab. Bandung untuk menangani hal tersebut. Karena kalau tidak ada dana pendamping, maka dana BLM dari pusat pun susah turun..kata Anang Susanto.

    Kepala Dispertasih (Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan) Kab. Bandung Ir. Erwin Rinaldi menyebutkan, sebuah kawasan dikategorikan kumuh dilihat dari kriteria bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan pengamanan kebakaran. Jika kriteria ini tidak terpenuhi, maka kawasan tersebut masuk dalam kategori kumuh..kata Erwin.

    Adapun dana pemerintah yang digelontorkan untuk penanganan permukiman di Kabupaten Bandung, dilakukan melalui P2KP senilai Rp. 22,8 milyar, PLP BK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) senilai Rp. 3,5 milyar, PPMK (Peningkatan Penghidupan Masyarakat Komunitas) Rp. 4,0 Milyar dan kegiatan pelatihan masyarakat yang didanai sebesar Rp. 1,4 milyar.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus