Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    DPRD Setujui Raperda Perubahan APBD 2015 Menjadi Perda

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_14030.jpg

    BANDUNG- DPRD Provinsi Jawa Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan APBD TA 2015.

    Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (16/9). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, diikuti oleh 70 anggota dari 100 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat serta dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Deddy Mizwar, para pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, para wartawan dan para undangan lainnya.

    Dalam Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran (Bangar) DPRD Provinsi Jawa Barat yang dibacakan  oleh Dedi Hasan Bahtiar, SE dijelaskan,  pembahasan Perubahan APBD TA 2015 ini antara Bangar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melalui proses yang cukup panjang, mulai dari pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) perubahan yang kemudian menghasilkan kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD Jawa Barat terhadap KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015.

    Pelaksanaan pembahasan berjalan dengan sangat kondusif sesuai dengan koridor hukum dan etika dimana nilai-nilai kebersamaan dan obyektivitas telah menjadi tuntutan atas kesadaran setiap anggota dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang dipandang sangat krusial.

    “Diharapkan pembahasan Perubahan APBD TA 2015 ini, dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.

    Hasil pembahasan Bangar dengan TAPD telah disepakati beberapa hal yang berkaitan dengan perubahan-perubahan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan, yaitu Perubahan APBD TA 2105 sebesar Rp 28,530 Trilyun atau  ada kenaikan sebesar  Rp 3,216 Trilyun, dibandingkan APBD Murni TA 2015 yang hanya sebesar  Rp 25 Trilyun. Adapun rinciannya sebagai berikut:

    Pendapatan dengan mempertimbangkan berbagai aspek bahwa pendapatan daerah dalam Perubahan APBD TA 2015 adalah sebesar  Rp 23 Trilyun, dari jumlah tersebut terdapat peningkatan sebesar  Rp 67,413 Milyar bila dibandingkan dengan target APBD Murni TA 2015 yang hanya sebesar  Rp 23,914 Trilyun.

    Belanja daerah pada Perubahan APBD TA 2015 yaitu sebesar  Rp 27,752  Trilyun, dari jumlah tersebut terdapat peningkatan sebesar  Rp 2,998 Trilyun, dibandingkan APBD Murni TA 2015 yang hanya sebesar  Rp 24,753  Trilyun.

    Pembiayaan daerah pada Perubahan APBD TA 2015 sebesar  Rp 3,889  Trilyun,  terdapat peningkatan sebesar  Rp 2,989 Tilyun, dibandingkan APBD Murni TA 2015 yang  hanya sebesar Rp 900 Milyar. Sedangkan dalam pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal kepada  BUMD dialokasikan sebesar  Rp 960 Milyar.

    Dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD TA 2015, menurut Dedi, telah disepakati beberapa hal penting antara lain:  Pertama, dukungan pembukaan dan penutupan PON XIX Tahun 2016 di Stadion si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung sebagai pengganti rencana semula yang akan dilaksanakan di Stadion Glora Bandung Lautan Api di Kota Bandung. termasuk pembangunan sarana pendukung dan Peparnas XV Tahun 2016.

    Kedua, dukungan penyelesaian dampak social dan lingkungan pasca dimulainya penggenangan Waduk Jatigede. Ketiga, dukungan anggaran untuk penyelenggaraan  pemlihan bupati/walikota secara serentak pada tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bandung, Karawang, Sukabumi, Cianjur, Indramayu, Pangandaran dan Kota Depok. Keempat, antisipasi dampk kekeringan bencana alam. Kelima,  percepatan pembangunan BIJB Kertajati. Keenam, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana peribadatan yang bersifat fundamental di Jawa Barat. Ketujuh, pembarantasan narkoba pornografi dan trafiicking. Delapan, pembangunan ruang kelas baru untuk sekolah negeri  dan swasta, jenjang pendidikan dasar,  menengah serta untuk pendidikan tinggi swasta dan pembangunan kobong. Kesembilan, peningkatan kineja aparatur dan  System IT Provinsi Jawa Barat. (enal)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus