Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Evaluasi GNPSDA, Upaya Jabar Awasi Pengolahan SDA

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_14041.jpg

    BANDUNG-Rapat Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) sektor Kelautan, Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Jawa Barat, diadakan di Ruang Rapat Soehoed Warnaen, Lt. 3 Kantor Bappeda Jawa Barat, jl. Ir. H. Juanda, kota Bandung, Kamis (17/9).

    Gerakan ini diiniaiasi KPK, atas realita yang ada dimana Sumber Daya Alam (SDA) begitu melimpah. SDA juga merupakan warisan bagi anak cucu kedepan. Tetapi pada kenyataannya, diluar pengawasan pemerintah sering terjadi pemanfaatan SDA secara ilegal dan tidak sesuai dengan UU yang berlaku. Sehingga efek dari pemanfaatan SDA yang salah ini diantaranya adalah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kerusakan alam lainnya. Maka atas dasar tersebut, SDA harus dikelola dengan bijak, sehingga tidak muncul persoalan lagi di kemudian hari.

    Plh Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, potensi sumber daya ini menjadi modal pembangunan yang strategis bagi masyarakat d Jawa Barat. Menurutnya, KPK sangat penting untuk terlibat pada permasalahan ini. Agar mencegah KKN dalam perizinan pemanfaatan Sumber Daya Alam tersebut.

    “Saya kira ini penting secara menyeluruh keterlibatan KPK itu sangat penting, supaya mencegah tadi terjadinya unsur KKN dalam masalah ini. karena ini kan Sumber Daya Alam yang luar biasa besar,” ungkap Plh. Gubernur Jabar.

    Disisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta kekayaan bumi, air, udara, dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka gerakan ini merupakan upaya pencegahan penyalahgunaan atas pengelolaan Sumber Daya Alam. Untuk mendorong adanya perbaikan sistem birokrasi, salah satunya pada perizinan pemanfaatan SDA yang dimaksudkan.

    "Kami sangat mendukung inisiasi KPK ini, sebagai upaya perbaikan tata kelola Sumber Daya Alam yang berlandaskan Undang-Undang yang berlaku," tambah Deddy.

    Mengenai hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengimplementasikannya pada rencana aksi seperti beberapa diantaranya, diterbitkannya UU tata ruang wilayah dan penyelemanatan SDA, penghentian tambang-tambang ilegal dan pembentukan Satgas PLH, pembentukan masyarakat desa hutan, sebagai upaya pengelolaan hutan bersama masyarakat.

    Sampai saat ini Deddy menuturkan, dari data yang diterimanya dari sektor tambang, dari 20 Kabupaten di Jawa Barat yang mengeluarkan Izin IUP (Izin Usaha Pertambangan), sejauh ini baru 7 Kabupaten yang mengirimkan datanya. Padahal, Pemerintah Provinsi juga memerlukan data tersebut untuk dilaporkan kembali ke kementrian terkait.

    Hadir pada rapat tersebut Pimpinan KPK,  Bupati/Walikota se-Jawa Barat, kepala Unit Pelaksana Teknis, Asisten Daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan, para OPD dan Biro lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, para Kepala Dinas di Bidang Kelautan,  Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus